Floresa.co – Pernyataan Deno Kamelus, Wakil Bupati Manggarai yang meminta agar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santo Paulus Ruteng tidak memainkan peran dalam politik dianggap kontraproduktif serta menyesatkan. Deno pun ramai dicecar di media sosial Facebook.
Sebagaimana diberitakan Floresa.co sebelumnya, saat memberi sambutan pada acara wisuda 1.034 lulusan STKIP, Sabtu (8/11/2014), Deno menegaskan, dalam rangka mempertahankan perguruan tinggi yang kredibel, STKIP Ruteng menjalankan amanah UU nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
Dalam UU tersebut, jelasnya, perguruan tinggi wajib menjalankan fungsinya, yakni, pendidikan, penelitian dan pengabdian.
“Tidak boleh memainkan peran politik di kampus ini. Sebab, itu di luar amanah UU tersebut,” kata Deno, tanpa menjelaskan lebih detail peran politik apa yang ia maksud.
Berita tersebut yang dibagikan di salah satu grup Facebook, “Pemimpin Manggarai Masa Depan”, mendapat beragam tanggapan, di mana para facebooker mengecam pernyataan Deno.
Edi Danggur misalnya mengatakan, tidak ada salahnya bila mahasiswa terlibat dalam politik, bahkan hal itu sangatlah perlu.
“Mahasiswa sebagai bagian dr warga negara punya hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam politik, sejauh politik diartikan sebagai upaya terencana untuk mencapai kesejahteraan bersama (bonum commune)”, tulis Edi.
Komentar Edi didukung oleh pemilik akun Thian Ontuck. “Pak Edi @ benar Pak,,justru karakter politisi harus dibentuk di kampus secara nyata supaya peka rasanya terasah! STKIP sebagai PT Katholik HARUS terdepan dlm mengimplentasikan berjuang menegakkan Kebenaran dan Keadilan di Manggarai,jangan hanya sebatas SLOGAN krn rakyat Manggarai tahu di STKIP berkumpul banyak Kaum Moralis! Maju terus STKIP Ruteng..” tulisnya.
Facebooker lain, Bony Fanchez W. Surjadi mengingatkan Deno tentang peran mahasiswa sebagai pembawa perubahan.
“Kehadiran mahasiswa dalam lembaga politik sangat berarti. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu membawa harapan akan perubahan yang besar dari masyarakat yang menentang sikap pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan,” tulisnya.
Komentar Cordinus Magul lain lagi. “Itu kalau dosen sdh jadi wakil bupati dan mau calon lagi. Bisa diikuti terus….politik spti apa yg dimaksudkan pa wabup”, katanya.
Ferdy Ampur kemudian ikut memberi catatan, “ Hahaha… justru banyak pikiran politik lahir dari kampus… banyak politisi lahir dari aktivis mahasiswa. Kalau kampus dilarang secara gamblang tidak boleh ‘BERPOLITIK”, ini pernyataan syarat kepentingan. Biarkan saja dunia kampus berkembang, jadi agen perubahan dalam masyarakat, jadi KAWAH CANDRADIMUKA, tempat penggemblengan calon2 pemimpin di tengah masyarakat,” tulisnya.
Sementara, Don Eben dengan nada keras mengkritik Deno. “Ga ngerti kali pak wakil ini, kalau ga ada gerakan mahasiwa yg menumbangkan rejim orde baru ga bisalah dia jadi wakil bupati. Mungkin masih di kupang kali. Gawat kalau kawan kita ini lupa dengan sejarah pergerakan mahasiswa.”
Dua orang lain, Edel Jenarut New dan Goris Sadan, mengingatkan bahaya di balik pernyataan Deno.“
Mengutip kata-kata Widji Tukul, salah satu aktivis HAM yang terkenal karena keberaniannya mengkritik pemerintah, Edel menulis, “Untuk apa banyak baca buku, jika mulut kau bungkam melulu.”
“Hanya ada satu kata “lawan” terhadap semua bentuk pengebirian dan pengekangan hak politik mahasiswa..,” tulis pemilik akun Goris Sahdan. (ARL/Floresa)
