Floresa.co – Mantan Presiden Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono bereaksi terhadap rencana Partai Golkar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
Perppu tersebut diterbitkan semasa SBY menjadi presiden untuk menggantikan UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada. UU ini menggantikan Pilkada langsung menjadi Pilkada oleh DPRD.
Partai Golkar yang semasa SBY menjadi presiden setuju dengan penerbitan Perppu belakangan saat Musyawarah Nasional di Bali awal Desember ini menyatakan menolak Perppu tersebut.
Terhadap perubahan sikap politik partai beringin ini, SBY pun menyampaikan sikapnya melalui akun Twitter-nya pada Kamis malam (4/12/2014).
“Sikap ini saya sampaikan dalam 2 kapasitas, sebagai mantan Presiden yang keluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tulisnya.
SBY bercerita saat menuliskan tweet-nya itu, dia memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk dukung Perppu usul Pemerintah. Nota Kesepakatan ini, tulisnya, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP, hanya Ketum.
“Nota Kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI,” tulisnya.
Lebih lanjut SBY menulis, waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) Koalisi Merah Putih harus menyetujui dan mendukung Perppu.
“Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip,” tulisnya.
SBY menuding Golkar adalah partai yang tak konsisten dan tak layak lagi untuk bekerja sama dengannya.
“Tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja. Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini,” tulisnya.
SBY mengatakan partainya akan tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Saya dan Partai Demokrat meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti,” tambahnya.
Dia pun sudah meminta pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat, agar bersama-sama memperjuangkan lolosnya Perppu tersebut.
“Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya,” tandasnya.
Diakhir kicauannya, SBY mengungkapkan sebenarnya saat ini dirinya ingin menyepi dari hiruk-pikuk politik.
“Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang,” pungkasnya. (PTD/Floresa)
