Ruteng, Floresa.co – Pemerintah Kabupaten Manggarai, Flores, NTT merasa ada perlakuan tidak adil dalam alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi NTT (Pemprov NTT) tahun 2014. Jumlah yang diperoleh Kabupaten Manggarai minim dibandingkan kabupaten lain.
Pemkab Manggarai menyatakan protes terkait hal ini lewat surat yang dikirim ke Gubernur Frans Lebu Raya dan salinannya diterima Floresa.co, Senin (8/12/14).
Surat itu menyebutkan adanya ketimpangan alokasi anggaran untuk setiap kabupaten di NTT, di mana Manggarai hanya mendapat alokasi Rp.3.928.385.000, padahal daerah lain mencapai puluhan miliaran rupiah.
Surat itu juga melampirkan porsi anggaran APBD NTT 2014 untuk setiap daerah kabupaten. Kota Madya Kupang misalnya, sebesar Rp. 83.646.245.000, kabupaten Kupang sebesar Rp. 33.974.541.200, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak Rp. 9.242.413.000.
Untuk Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) sebesar Rp. 8.400.046.000, Belu sebesar Rp. 5.062.066.000, dan Malaka sebanyak Rp. 13.386.453.200.
Lalu, Alor mendapatkan jatah Rp. 3.060.350.000, Lembata, Rp. 8.949.288.000, dan Flores Timur sebesar Rp. 17.599.520.000.
Sementara, Sikka Rp. 10.266.615.000, Ende, Rp. 8.574.809.000, dan Nagekeo sebesar Rp. 5.726.921.000. Selain itu, Ngada Rp. 13.331.677.000, Manggarai Timur, Rp. 7.104.817.900, dan Manggarai Barat, Rp. 8.176.475.000.
Sumba Timur sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 21.808.950.000, ketimbang daerah tetangganya Sumba Tengah sebesar, Rp. 4.494.879.000, dan Sumba Barat sebesar Rp. 4.846.574.000.
Selanjutnya, Sumba Barat Daya sebesar Rp. 8.662.662.000, Rote Ndao, Rp. 7.727.687.000, dan Sabu Raijua Rp. 1.742.294.000.
Terhadap porsi anggaran tersebut, surat yang ditanda tangani oleh Deno Kamelus, Wakil Bupati Manggarai itu menegaskan, dalam pembagian APBD seharusnya Gubernur NTT harus memperhatikan kebutuhan infrastruktur Manggarai seperti jalan raya, jembatan, irigasi, dan lain-lain yang masih membutuhkan sentuhan yang serius.
Selain itu, Pemkab Manggarai juga meminta Gubernur NTT agar tahun 2015 dianggarkan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan permasalahan lain menyangkut infrastruktur. (ADB/Floresa)
