Floresa.co – Sikap Ketua DPRD Manggarai Barat (Mabar), Mateus Hamsi yang tampak berubah terkait konflik Pantai Pede, dinilai bukan hal yang mengejutkan.
Menurut Edi Danggur, Advokat dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, perubahan sikap Hamsi yang awalnya tegas menyatakan menolak pembangunan hotel di Pantai Pede, tapi kemudian menyatakan masalah itu tergantung pada Gubernur NTT Frans Lebu Raya memang sudah diprediksi sejak awal.
Edi mengatakan, sebagai politisi, Hamsi pasti pandai bermain sandiwara di depan publik.
“Sebagai sandiwara, semua perilaku pemain adalah ilusi dan bukan realitas. Maka dalam konteks ini, kita tidak boleh membaca lurus setiap pernyataan pejabat-pejabat politik itu, tetapi apa yang ada di balik itu atau apa yang bisa dia lakukan secara konkret untuk mewujudkan pernyataan publiknya itu”, kata Edi kepada Floresa.co, Rabu (21/1/2015).
Ia menjelaskan, semua pejabat tinggi di Mabar, baik Bupati Agustinus Ch Dula, Wakil Bupati Maksimus Gasa dan Hamsi mempunyai konflik kepentingan dalam hiruk pikuk kasus Pantai Pede.
“Dengan demikian, masyarakat sangat sulit mengharapkan mereka menjadi bagian dari solusi sebab patut diduga ketiganya juga adalah bagian dari masalah,” katanya.
Jika mereka tidak mempunyai konflik kepentingan, maka, kata Edi, mereka akan bersikap aspiratif dalam setiap kebijakan mereka.
“Dalam kasus Pantai Pede misalnya mereka bertiga akan dengan sangat percaya diri mengatakan kepada Gubernur, ‘kami cabut Ijin Prinsip Lokasi yang sudah kami terbitkan pada 30 Juli 2012 yang lalu’. Dan sekaligus membuat rekomendasi tertulis ke gubernur agar gubernur menghentikan kerjasama dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM)”, tegas Edi.
PT SIM yang disebut-sebut merupakan milik politikus Partai Golkar Setya Novanto sudah mengantongi perjanjian dengan pihak Pemprov NTT untuk membangun hotel di Pantai Pede, sebuah kebijakan yang terus ditentang oleh warga Mabar.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, dalam wawancara dengan Floresa.co, Hamsi mengatakan, dalam kasus ini, ia akan sangat hati-hati dan tidak mau terlibat kasus hukum lagi.
“Kali ini (terkait Pede) kita hati-hati, jangan sampai saya dipenjara. Mati sudah. Saya tidak mau,” tandasnya.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan Gubenur NTT dan Ketua DPRD NTT yang direncakan akan berlangsung pada 27 Januari mendatang, ia hanya akan meneruskan aspirasi masyarakat.
Namun, ia melanjutkan, semuanya terserah pada pihak provinsi. Pihaknya tidak akan mengintervensi.
“Kembali pada provinsi itu sendiri. Seperti apa mereka punya tanggapan kalau masyarakat tidak mau,” katanya.
“Tapi untuk kita memaksa tentu tidak mungkin”, lanjut Hamsi.
Pernyataan Hamsi yang tampak jelas abu-abu berbeda dengan apa yang ia sampaikan saat menghadiri sosialisasi yang digelar tim dari Pemprov NTT di Labuan Bajo pada Sabtu (17/1/2015).
Pada kesempatan tersebut, Hamsi bahkan mendesak Bupati Dula untuk sama-sama menolak pengelolaan Pantai Pede oleh pihak ketiga sebagaimana diinginkan Pemprov NTT.
“Kami DPRD Manggarai Barat meminta kepada Bupati Manggarai Barat bahwa masyarakat Manggarai Barat menolak. Kami juga menolak”, kata Hamsi.
Ia melanjutkan, “Sampaikan (kepada gubernur) bahwa sosialisasi ini ditolak.”
Edi menjelaskan, perubahan sikap Hamsi memang tampaknya sudah direncanakan.
“Itu sebabnya saya sudah mengingatkan aktivis di Mabar dengan mengutip peringatan kaum bijak, ‘jangan anda menyanyikan lagu kemenangan, sebelum anda benar-benar menang.’”
Ia menjelaskan, dari pernyataan Hamsi, dirinya yakin, sikap Dula dan Gasa juga akan sama.
“Itulah sikap dasar atau sikap asli dari ketiganya dalam masalah Pantai Pede ini,” tegas Edi. (ARL/Floresa)
