Floresa.co – Boni Hargens, pengamat politik meminta publik untuk tidak memaknai pernyataan Hasto Kristiyanto, Pelaksana Tugas Sekjen PDIP sebagai serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu.
Ia menambahkan, pernyataan itu juga tidak perlu dianggap sebagai serangan PDIP untuk Samad.
Hal itu ia sampaikan setelah berbicara langsung dengan Hasto pada Kamis (22/1/2015), tidak lama setelah Hasto menggelar konferensi pers yang kemudian oleh banyak pihak disebut sebagai bola panas yang digelindingkan oleh PDIP untuk menyerang KPK.
Boni menegaskan, apa yang disampaikan Hasto adalah atas nama pribadi, bukan atas nama PDIP. Bahkan, jelas Boni, Hasto pun mengaku tidak pernah meminta izin Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Tak lama setelah Pak Hasto konferensi pers, saya menelpon beliau. Apakah benar PDIP menyerang KPK dan sebagainya,” kata Boni dalam keterangan persnya.
“Pak Hasto mengatakan dengan tegas, konferensi pers yang dilakukannya atas inisiatif pribadi, tanpa meminta restu dari Ibu Megawati selaku ketua umum partai,” lanjut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.
Ia menjelaskan, apa yang disampaikan Hasto merupakan bentuk keperihatinan terhadap kebingungan yang terjadi setelah KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka persis pada saat menjelang pelantikan sebagai Kapolri.
Sebagaimana diberitakan, Hasto dalam pernyataannya mengungkap cerita soal ikhwal rencana Abraham Samad dicalonkan untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres kali lalu.
“Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu,” ujar Hasto.
Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowisebagai calon wakil presiden.
Dalam keterangannya, Boni menjelaskan, Hasto tidak berniat menyerang KPK dengan cerita tersebut.
“Hasto dalam pengakuannya tidak bermaksud menyerang KPK. Saya kira memang begitu yang harus terjadi. KPK tidak boleh diserang. Bahkan semua partai politik diwajibkan untuk melindungi KPK sebagai institusi negara yang terdepan dalam memberantas korupsi,” ujar Boni.
Namun demikian, lanjut Boni, KPK juga perlu dikoreksi. Hal itu, menurutnya, adalah wajar karena KPK juga terdiri dari manusia biasa.
“Saya tidak yakin bahwa PDIP berniat menyerang KPK seperti diberitakan TVOne atau media-media lain. Di luar sana, banyak siluman ingin menghancurkan KPK. Tentu ini ancaman bagi peradaban demokrasi. Kelemahan individu atau oknum dalam KPK, kalau itu ada, tidak serta-merta menjadi alasan untuk membubarkan KPK,” katanya.
Selain itu, menurut Boni, persoalan Budi Gunawan juga sebuah ujian bagi akuntabilitas demokrasi pemerintahan Jokowi, bukan perang cicak vs buaya versi baru.
“Banyak opini yang mau mengarah ke situ. Itu menyesatkan,” tegas Boni.
Ia menjelaskan, situasi saat ini memang tidak mudah.
Namun, kata Boni, perlu kebesaran jiwa dan semangat kenegarawanan dari semua pihak, terutama KPK, Polri, dan partai politik untuk menyelesaikan kebuntuan saat ini. (ARL/Floresa)
