Floresa.co – Sikap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang tetap bersikeras agar Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dikelola oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) terus mendapat penolakan dari masyarakat.
Mereka pun menyatakan kecewa pada Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan menyebutnya sama sekali tidak peduli pada aspirasi masyarakat.
Padahal, masyarakat di Mabar sudah melakukan berbagai uapaya untuk mempertahankan Pantai Pede agar tetap menjadi ruang publik. Tetapi, tetap saja pihak Pemprov tunduk kepada investor.
Atas sikapnya itu, Pemprov NTT terus dikecam, termasuk di media sosial Facebook.
Dari pantauan Floresa.co, hari ini, Jumat (30/1/2015), diskusi bermula dari postingan Cypri Jean Paju Dale, seorang peneliti terkait berita tentang polemik Pantai Pede di harian Kompas Kamis kemarin.
Pada berita tersebut, Cypri meminta agar memperhatikan dua alinea terakhir yang berisi tanggapan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah, Oswaldus Toda terkait sikap penolakan warga Mabar.
Dalam berita tersebut, Toda mengatakan, SIM mengelola Pede untuk berbagai kegiatan, bukan untuk memiliki.
Pada berita tersebut, Toda menjelaskan, pihak Pemprov akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ia pun mengklaim, tidak semua warga menolak dan hanya sebagian orang yang belum sependapat.
Pernyataan Toda tersebut, ramai ditanggapi para facebooker.
Edel Jenarut New, misalnya, mempertanyakan dan menertawakan pernyataan Toda tersebut.
“Pemerintah pake metode servei apa ya?ckckckc”, tulis Edel.
Lalu, Cypri Paju Dale menyambung, “Rupanya Gubernur NTT masing ngotot memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak rakyat Mabar”.
Edel melanjutkan, “Pemerintah minta dilawan lebih keras lagi. Lawan”,
Cyri menimpali, “Bisa juga dillihat dengan cara lain. Tidak perlu melawan pemerintah macam ini. Cukup berkonsisten saja dengan kehendak sendiri, kehendak rakyat. Gubernur dan kroni-kroni2nyalah yg melawan kehehdal rakyat. Kita pertahankan pntai pede dari pemerintah yang melawan kehendak rakyat demi kepatuhan pd investasi.”
Dengan gaya dialeg Manggarai, Edel bertanya, “Kalau pemprov ngotot tetap bangun hotelnay “gee”?”
Cypri kembali menyahut, “Asal polisi dan tentara tidak ikut campur dan bawa2 senjata saja. Kita hadapi pemprov yg lawan kehendak rakyat. Kita lihat apalah gubernur dan kaki tangannya masih berani ke labuan bangsa2 untuk membangun hotel?”
Selain itu, ada Melchiades Martin Amba. Ia menilai, Lebu Raya arogan.
“Arogansi gubernur Lebu Raya akan memicu perlawanan yang lebih ekstrim dari rakyat Mabar. Jika tetap ngotot, bukan saja perang syarat dan argumen yang terjadi, malah bisa mengarah ke perang tanding”, tulis Melchiades. (ARJ/Floresa).
