Oleh: VENANSIUS HARYANTO
Sebentar lagi lonceng demokrasi lokal kita di NTT akan kembali berdenting. Sejumlah kabupaten akan melangsungkan Pilkada. Pendaftaran cabub dan cawabub hingga blusukan ke tengah masyarakat sudah mulai terlihat.
Di NTT, khususnya di tempat saya tinggal (Manggarai Raya), rakyat sepertinya sudah memiliki anggapan yang paten mengenai calon pemimpin yang bakal menang. Sejauh rekaman penulis, anggapan yang menguat di tengah masyarakat jelang Pilkada adalah jika seorang ingin menjadi bupati maka ia harus pernah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Menyitir Kitab Suci, ia harus menanam dahulu baru bisa menuai.
Konsekuensinya, kemenangan dalam Pilkada cenderung dianggap sebagai balas jasa terhadap perbuatan seseorang.Lantas, kalau kemenangan seorang calon pemimpin itu dianggap sebagai imbalan atas jasanya, masih tepatkah jika kita menuntut ia (pemimpin) untuk harus berbuat banyak demi kemajuan kita sebagai rakyat? Bukankah saatnya seorang pemimpin berleha-leha dengan kekuasaan karena ia patut mendapatkan itu berkat jasanya?
Kans
Demokrasi yang dijangkar pada pemahaman politik balas jasa, pelan tetapi pasti telah mematenkan sebuah cara berpikir bahwa pemimpin haruslah orang yang pernah berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat pemilih. Dengan demikian, kandidat yang mempunyai kans lebih besar untuk memenangi kontestasi ini adalah orang yang pernah menduduki jabatan strategis. Karena itu birokrat atau juga mantan DPR diprediksi kuat bakal memenangi kontestasi ini berkat akumulasi jasa terhadap masyarakat pemilih. Atau juga kandidat incumbent berpeluang besar memenangi laga ini, berkat jasanya selama menjabat sebagai pemimpin.
Sekadar interupsi, apakah jabatan selama lima tahun dianggap sebagai jasa, atau memang kewajiban sebagai pejabat publik? Lebih jauh, apakah politik memang harus menempatkan hubungan pemerintah dengan rakyat dalam logika balas jasa?
Di samping itu, terhadap kandidat pemimpin yang berdomisili di tempat lain, orang sering menaruh pesimis, malah menyindir. “Percuma engkau datang dengan segala ide pembaharuanmu yang bagus, tetapi engkau belum berbuat sesuatu untuk masyarkat. Karena itu jangan pernah bermimpi untuk menjadi bupati”, demikian komentar yang kerap terdengar untuk kandidat pendatang baru (newcomer) dalam konstestasi politik kita. Kebetulan saya orang Manggarai, ada sindiran khas orang Manggarai untuk kandidat yang dianggap belum berbuat sesuatu terhadap rakyat pemilih: lawo cai bao tekur cai retuk (terjemahan harafiah: tikus dan tekukur yang baru datang). Para pendatang baru dianggap layaknya binatang yang tidak diperhitungkan dalam kontestasi tersebut.
Sampai pada titik ini, kita perlu melontarkan sejumlah pertanyaan kritis. Apakah seorang yang mau menjadi pemimpin mengharuskan ia harus berbuat sesuatu terlebih dahulu untuk kepentingan rakyat pemilih? Atau justeru kita malah harus berpikir terbalik bahwa seorang yang mau menjadi pemimpin berarti ia mau berbuat sesuatu untuk masyarakat pemilih?
Mungkin ini ketakutan yang tak beralasan dari penulis, bahwa pemimpin yang merasa dirinya terpilih karena menganggap diri telah berjasa untuk masyarakat, malah cenderung menganggap remeh jabatannya, karena sedari awal ia merasa bahwa citra dirinya sudah tentu baik di mata masyarakat. Siapa tahu.
Penjernihan
Penulis sama sekali tidak mempersalahkan masyarakat pemilih yang cenderung membidik calon pemimpin yang dianggap telah berbuat sesuatu. Itu justeru baik, karena masyarakat sungguh yakin bahwa ia bakal berbuat banyak terhadap kepentingan rakyat ketika sudah menjadi pemimpin.
Tetapi dalam hal ini, kita perlu menjernihkan lagi pemahaman ini, jangan sampai kita salah kaprah dalam memahami jabatan publik. Sudah saatnya sebagai masyarakat pemilih kita harus cerdas dalam memilih para pemimpin. Sederhananya, kita memilih pemimpin yang mempunyai integritas pribadi yang matang serta mempunyai visi, misi dan program yang jelas untuk kesejahteraan kita.
Saya kira ini harus menjadi patokan kita dalam memilih, bukan karena merasa tidak enak dengan calon yang kita anggap sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Jabatan politik itu bukan soal balas jasa, tetapi lebih pada sebuah tugas dan kewajiban untuk kesejahteraan rakyat. Dengan memiliki pemahaman seperti ini, kita bisa menjadi rakyat yang sungguh berdaulat atas pemimpin kita. Jika salah, ia pantas dikritik, jika benar, ia pun pantas diapresiasi.
Penulis adalah Alumnus STFK Ledalero. Sekarang ia sedang menjalani Tahun Orientasi Pastoral (TOP) di Seminari Pius XII Kisol, Manggarai, Flores, NTT.
