Borong, Floresa.co – Sebanyak 2.388 warga dari 21 desa di Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menerima bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Tiap warga mendapatka sebesar Rp 100.000 per bulan.
Hari ini, Selasa (21/4/2015) ribuan warga memadati Kantor Camat Rana Mese untuk mendapatkan dana tersebut. Jadwal pembagian dimuali pukul 08.00 hingga 16.00 Wita. Pembagian dilakukan oleh petugas dari PT Pos Indonesia.
“Saya hanya menyediakan tempat untuk masyarakat saya,” ujar Camat Rana Mese, Vinsensius Joni saat ditemui di Kantor Camat Rana Mese, Selasa.
Ia mengatakan pembagian dana tersebut sengaja dilakukan di kantor camat, agar pembagian terpusat dan lancar. Apalagi letaknya berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Rana Mese.
“Dana yang akan diterima masyarakat sebanyak Rp 600.000 terhitung mulai bulan Januari sampai bulan Juni 2016. Tiap bulan Rp 100.000 per bulan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, besarnya dana bantuan yang diterima masyarakat sesuai tingkat kehidupan masyarakat Manggarai Timur. Dana Rp 100.000 itu menurutnya sudah cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup warga setiap bulannya.
Diakuinya, masih banyak masyarakat Rana Mese yang berkategori miskin tetapi tidak mendapat bantuan program ini. Hal itu terjadi karena pihak kecamatan tidak dilibatkan dalam pencatatan penerimah bantuan. “Ini kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah pusat menggunakan basis data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) . “Kami harap dana bantuan itu bisa sedikit membantu masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Setidaknya uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan makan mereka ,ujarnya.
Sebagai informasi, sejak dilantik menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo sudah beberapa kali menaikan harga BBM. Pertama pada 18 November 2014. Kemudian, pada 1 Januari 2015, 19 Januari 2015, 1 Maret 2015 dan terakhir 28 Maret 2015.
Mulai Januari 2015, pemerintah bahkan mencabut subsidi untuk premium dan memberikan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp 1.000 per liter. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi subsidi BBM dan merealokasikannya untuk belanja sektor yang produktif seperti infrastruktur.
Akibatnya, harga BBM pun fluktuatif mengikuti mekanisme pasar. Kondisi ini tentu membuat harga barang terkerek. Masyarakat miskin yang memiliki daya beli rendah akan merasakan dampaknya secara langsung.
(Satria/Floresa)
