Floresa.co – Presiden Joko Widodo mengumumkan nama panitia seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK. Sembilan orang yang dipilih Jokowi semuanya perempuan.
Keputusan Jokowi mendapat apresiasi publik dan dinilai responsif terhadap situasi politik-hukum akhir-akhir ini.
Sebagaiamana dilansir BBC Indonesia (21/5/2015), Adnan Taufan Husodo dari Indonesia Corruption Watch menilai Presiden sudsah belajar banyak dalam negosiasi politik terkati KPK.
“Presiden Jokowi dengan cerdas menjawab tuntutan dari berbagai kelompok yang hendak memasukkan nama-nama tertentu sebagai anggota panitia seleksi dengan memilih nama-nama yang independen,” ujarnya.
Penunjukan sembilan tokoh perempuan ini, bagi Adnan, merupakan strategi yang berhasil dari Jokowi untuk menutup ruang terhadap intervensi politik dari pihak-pihak tertentu.
Adnan juga menghargai Presiden Jokowi yang dipandangnya responsif terhadap aspirasi dan kecemasan berbagai kelompok belakangan ini, termasuk ICW, atas kemungkinan masuknya sejumlah nama dari kalangan yang terlibat dalam kisruh KPK-Polri beberapa waktu lalu.
Dua nama yang banyak disebut adalah Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis, yang merupakan saksi ahli bagi Komjen Budi Gunawan dalam praperadilan melawan penetapan tersangka oleh KPK.
Hal yang sama diungkapkan Lalola Ester, seorang pegiat perempuan, yang memandang keputusan Jokowi sebagai isyarat positif.
“Pada dasarnya, sepanjang punya kompetensi, tidak masalah apakah laki-laki maupun perempuan yang jadi anggota pansel. Tapi jelas ini adalah keputusan yang harus disambut baik, dengan asumsi para perempuan yg menjadi anggota pansel tidak punya kepentingan selain memilih capim KPK terbaik dari antara para pendaftar,” katanya
Lola menambahkan, Pansel KPK ini diharapkan dapat mendorong pendaftar tokoh perempuan yang selama ini sangat kurang. Memang, para anggota KPK sekarang, termasuk tiga anggota sementara, semuanya laki-laki.
“Upaya pemberantasan korupsi sendiri masih didominasi calon pimpinan KPK yang berjenis kelamin laki-laki.”
Beragam latar
Anggota Pansel KPK ini berasal dari beragam latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Menurut Presiden Joko Widodo, dirinya sengaja memilih kesembilan perempuan dari aneka latar belakang untuk memilih anggoata komisioner KPK yang baru, menggantikan anggota yang lama.
“Dengan kriteria kompetensi ini, saya berharap komisioner yang terpilih (calon-calonnya oleh Pansel ini) nanti memiliki kemampuan yang lengkap, yang mampu memperkuat kelembagaan KPK, yang mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi,” papar Jokowi.
Berbeda dengan biasanya, tak ada tanya jawab usai pernyataan pers itu. Pun tidak dijelaskan mengapa ia memilih perempuan untuk semua anggota pansel.
Kesembilan anggota Pansel itu diketuai Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter. Adapun yang menjabat wakil ketua ialah pakar hukum tata negara, Enny Nurbaningsih, yang sebelum ini juga menjabat Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Anggota lain adalah Harkristuti Harkrisowo (pakar pidana dan HAM), Betty S. Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang), dan Supra Wimbarti (pakar psikologi SDM dan pendidikan).
Kemudian Natalia Subagyo (pakar tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (ahlli hukum, direktur analisa perundang-undangan Bappenas), serta Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial). (Armand Suparman/ARS/Floresa)
