Floresa.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan adanya dana bermasalah sekitar 4,285 miliar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
Hasil audit itu yang diserahkan Kepala Sub Auditorat NTT II Ali Wardhana kepada Wakil Bupati Manggarai Kamelus Deno, dan Ketua DPRD Manggarai Kornelis Madur awal pekan ini menyebutkan bahwa dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Dana bermasalah itu ada di instansi perpajakan, Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dan Sekretariat Daerah (Setda), serta Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai.
Rinciannya adalah laporan Pajak Bumi dan Bangunan ditemukan adanya piutang sebesar Rp 682 juta yang belum bisa disajikan secara rinci per nomor obyek pajak.
Lalu, realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Ruteng sebesar Rp 1,396 miliar yang berasal dari belanja jasa pelayanan kesehatan di bagian administrasi kesehatan sosial sekretariat daerah atas program Jamkesda yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak menggambarkan pendapatan daerah senyatanya.
Sementara di Setda, BPK menemukan tiga pengeluaran yang tidak memiliki pertanggungjawaban, di antaranya realisasi belanja makanan dan minuman sebesar Rp 989,175 juta dan pada Bagian Umum Setda sebesar Rp 572 juta, serta item belanja makanan dan minuman dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp 644,6 juta.
Sebagaiamana dilaporkan Victory News, Ali Wardhana mengatakan, LKPD Pemkab Manggarai masih dalam taraf Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena, LKPD tersebut masih mengantongi masalah yang cenderung sama dengan LKPD tahun sebelumnya.
Dia berharap agar Pemkab Manggarai bisa lebih giat untuk mengusahakan laporan keuangan yang baik agar nantinya LKPD bisa masuk dalam taraf Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menanggapi LHP tersebut, Kornelis Madur mengungkapkan, pihaknya telah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan LKPD yang benar dan baik.
“Kami sudah berusaha, namun kalau masih ada masalah seperti ini kami hanya bisa mengatakan bahwa itulah usaha terbaik kami namun kami masih akan berusaha untuk membut LKPD yang lebih baik ke depannya”, kata Madur. (Ari D/ARL/Floresa)
