Oleh: IRVAN KURNIAWAN
Konon, dikisahkan bahwa Kamelus Deno adalah anak yang tidak terlahir dari keturunan raja atau yang dalam bahasa Bupati Manggarai Christian Rotok (Selasa, 4 Agustus lalu), bukan keturunan ningrat alias berdarah biru, sedangkan Herybertus Nabit adalah cucu dari Matias Mboi, adik Raja Bagung, raja pertama Manggarai yang dalam sejarahnya ‘diangkat’ Belanda demi meluruskan kepentingan kolonial.
Walaupun Rotok tidak secara langsung menyebut Nabit, namun mudah ditebak kalau Nabit adalah sasaran sindiran Rotok mengingat cuma dua calon yang bertarung dalam Pilkada Manggarai kali ini. Kalau bukan Nabit, siapa lagi? Saat ditanya siapa orang yang menghembuskan wacana Manggarai harus dipimpin keturunan Raja, Rotok dengan mudah berpantun “toe wetik wekin, agu tanda rangan” (tidak jelas siapa orangnya).
Isu ini menjadi menarik ketika mempertanyakan alasan Rotok yang juga timses Deno mengangkat latar belakang sejarah yang mungkin bagi masyarakat awam sudah usang dan klasik ini?
Jawabannya jelas, bahwa sejarah peradaban Manggarai tidak terlepas dari sejarah penindasan, sejarah permusuhan dan sejarah kebrutalan penjajah dan keangkuhan raja-raja yang menjadi anteknya.
Memilih isu ningrat vs jelata adalah strategi menghidupkan kembali memori kolektif akan kekejaman sejarah yang pernah terjadi di Manggarai. Isu ini tentunya sangat menguntungkan mereka yang disebut lahir dari rahim jelata dan mengusik mereka yang dianggap dari keluarga ningrat.
Jika ditelaah lebih dalam, adalah keanehan politik ketika peristiwa kelahiran Nabit sebagai sesuatu ‘yang terberi’, alamiah dan bukan kesengajaan dihembuskan seolah-olah Nabit adalah bagian dari sistem penindasan yang terjadi di Manggarai ratusan tahun silam. Jika saya jadi Nabit, maka tidak sulit untuk menampik isu itu.
Selain menyatakan bahwa itu adalah bagian dari strategi Belanda menguasai Manggarai, juga menggulirkan isu bahwa Rotok dan Deno adalah ‘raja baru’ yang lahir dari rahim demokrasi modern. Namun sepotong jawaban Nabit, cukup menyentak rasa kagum yang mendalam, “Neka cau tombo koe” (jangan pegang omongan kecil).
Encoding dan Decoding
Dibalik semua itu, saya melihat bahwa kedua politisi ini sama-sama jago, sama-sama lihai, dan sama-sama punya kapabilitias sebagai calon bupati. Hal ini terbukti dari beberapa persitiwa komunikasi politik yang muncul dari isu Ningrat vs Jelata di atas. Tampak kedua kandidat ini sangat kaya akan argumentasi politik.
Pertama, Rotok sebagai pendukung Deno, sangat lihai memilih dan memainkan isu. Dia tahu bahwa mengangkat isu ningrat vs jelata menempatkan Nabit sebagai musuh bersama dalam memori kolektif masyarakat Manggarai.
Dalam komunikasi politik, hal ini disebut proses encoding. Encoding adalah proses dimana pengirim pesan aktif memilih pesan yang disampaikan dan memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi dan tulisan, lalu melontarkan kepada khalayak penerima pesan.
Di sini, secara tidak langsung, Nabit dianggap sebagai orang yang cacat secara sejarah. Bahwa kelahirannya dalam keluarga ‘berdarah biru’, walaupun tidak direncanakan, adalah petaka sejarah dalam konteks politik Manggarai. Rotok pandai memilih pesan yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih.
Makna pesan itu jelas bahwa dia dan Deno sedang menggarap dukungan dari akar rumput yang didominasi oleh rakyat jelata. Maka, memposisikan diri sebagai rakyat jelata sama dengan menggugah kedekatan emosional antara Deno dan rakyat jelata lainnya sebagai sesama golongan.
Kedua, dalam isu itu, akseptabilitas Nabit dijadikan sasaran empuk. Namun rupanya politisi ini tidak patah, tapi cuma melengkung sedikit. Dia juga pandai mengolah isu, memoles dan melontarkannya kembali (re-produksi pesan). Proses ini disebut decoding yakni proses penerjemahan lambang-lambang berupa bunyi/tulisan yang dikirim oleh pengirim.
Walaupun tidak menampik dirinya sebagai keturunan ningrat, dia kembali menyerang Rotok bahwa sekarang, ningrat atau jelata bukan lagi penentu derajat social. Secara tidak langsung, Nabit ingin mengatakan bahwa status dan peran sosial mereka sebagai golongan atas sudah ‘direnggut’ Rotok sebagai bupati dan Deno sebagai wakil.
Hemat saya, ini adalah balasan yang sportif dan fair. Dalam pranata sosial khususnya dalam demokrasi modern, keturunan raja sudah tidak disegani lagi karena jabatan politik (bupati/wakil) nyatanya lebih terhormat dibandingkan keturunan raja. Secara kekuasaan, raja sudah kehilangan power dibandingkan kekuasaan bupati yang jauh lebih besar. Mungkin itu sebabnya Nabit mengatakan ia tak mau dirinya dibenturkan dengan Rotok.
“Saya bukan siapa-siapa dibanding beliau (Rotok). Saya hanya seorang anak Manggarai yang berusaha membaktikan diri untuk tanah Manggarai lewat jalur politik” katanya pada Floresa.co (14/08/2015).
Raja atau Bupati
Hemat saya, jawaban Nabit secara tidak langsung adalah jawaban kekalahan sekaligus kemenangan. Kekalahan karena jika keturunan raja masih dianggap terhormat, mengapa dia mengakui Rotok sebagai bupati yang lebih besar? Atau mengapa Nabit juga ingin merebut takhta bupati sebagai media pembaktian diri, dibandingkan menjadi raja?
Dalam hal ini Nabit mengakui kekalahan kaumnya sebagai keturunan ningrat. Namun secara politik dia menang. Pilihan jawabannya berhasil memposisikan Nabit sebagai bagian dari rakyat jelata dibandingkan Rotok dan Deno yang memangku jabatan terhormat dalam langgam demokrasi.
Namun, di balik jawaban kedua politisi ini terdapat suatu fakta menarik yang sulit dibantah, bahwa keduanya sama-sama tidak mengaku sebagai terhormat atau ‘yang ditinggikan’ depan rakyat jelata. Rotok tidak mengaku bahwa jabatan bupati bersama wakilnya Deno adalah sangat terhormat dalam alam demokrasi dan Nabit juga tidak mengakui bahwa dirinya terhormat sebagai keturunan raja.
Hal ini menjadi menarik ketika keduanya takut menjadi lebih tinggi dari rakyat jelata. Seolah-olah pada saat ini mereka menjadi dekat dengan rakyat bahkan mungkin menjadi jelata bersama rakyat. Inilah yang menjadi ironi ketika pada masa kampanye kedua politisi ini enggan disebut raja dan bupati.
Benarkah demikian? Kata-kata rupanya tidak mampu lagi mencatat sejarah pengkhianatan politik di negeri ini khususnya di Manggarai. Kekacauan justru datang dari mereka yang nantinya terpilih hingga rakyat frustrasi kehilangan asa, siapa lagi yang harus dipercaya? Saya pun tak perlu mengisahkan kembali sejarah itu.
Satu hal yang perlu disampaikan bahwa entah Deno, entah Nabit, menjadi bupati adalah menjadi bagian dari rakyat, menjadi bupati harus peka akan kebutuhan rakyat serta mampu mengangkat mereka keluar dari gelapnya terowongan gelap sejarah.
Pemimpin yang baik bukan soal raja vs rakyat biasa, ningrat vs jelata, tetapi ibarat lilin, dia yang mampu membakar dirinya sendiri untuk menerangi sisi kelam peradaban. Lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil dari pada meneriakan kegelapan, sementara rakyat terkapar tanpa daya dalam kelamnya malam.
Menutupi tulisan saya mengutip kegalauan John F. Kennedy: “Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok sastra akan meluruskannya”.
Puisi di bawah ini adalah secarik lirih untuk kebisingan politik di Manggarai.
Sungguh ironis/Saat gempita riuhnya demokrasi menumbuhkan nurani yang semakin membesi/Saat rakyat butuh nasi, namun justru dikeremasi janji.
Ketika logika sudah berbau kuasa/Ketika nurani kian ter-erosi/Politik menjadi pengap menggeranyangi raga dalam celah sempit yang bernama demokrasi/ Pengap karena ruang politik berseliwuran janji dan intrik.
Para jelata mungkin saja terhanyut oleh amarah yang terpendam/Mereka hanya mampu merintih dalam nestapa kelam/Sementara para raja dan bupati itu bersenandung ria di atas nista dan papa”.
