Boni Hargens: Pilkada Serentak Momentum Perbaiki Demokrasi Lokal dan Sinergi Pusat dan Daerah

Floresa.co – Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, Pilkada serentak yang digelar pertama kali dalam sejarah Indonesia pada 9 Desember mendatang menjadi momentum untuk memperbaiki demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, kata dia, Pilkada yang bakal digelar di 269 daerah ini, antara lain di 9 propinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten, juga merupakan momentum untuk memperkuat otonomi daerah dan membangun sinergi antara pusat dengan daerah.

Boni yang berbicara dengan Floresa.co, Rabu (11/11/2015), menjelaskan, saat ini, dirinya sedang mengikuti perkembangan Pilkada di beberapa daerah, termasuk salah satunya adalah pemilihan gubernur di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kerangka tema besar soal penguatan sinergi pusat dan daerah, ia menyinggung contoh bagaimana pasangan calon gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw berupaya mengangkat gagasan Trisakti dan Nawacita – sebagaimana yang menjadi visi dasar pembangunan di tingkat pusat – untuk diimplementasikan di tingkat daerah.

Dalam debat pertama pada Sabtu, 7 November lalu, kata dia, muncul diskusi menarik antara Olly-Steven, dengan pasangan Beni Mamoto-David Bobihoe serta Maya Rumantir-Glen Kairupan.

Gagasan Olly-Steven, kata Boni, dikritik pesaingnya, karena melihat bahwa skop daerah lebih sempit dari negara sehingga ide itu seperti menaruh taplak besar di atas meja kecil.

Namun, kata Boni, gagasan Olly sebenarnya tepat konteks. “Otonomi daerah tidak bermaksud membangun lokalisme tetapi bagaimana membangun daerah dengan kekhasan lokal dalam kerangka dan semangat nasional,” katanya.

Gagasan Olly yang ingin membangun sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan menyatukan roh dari pembangunan melalui Trisakti dan Nawacita, jelasnya, merupakan terobosan yang bisa mengatasi kebuntuan hubungan pusat-daerah selama ini.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa otonomi daerah bagi sebagian rezim lokal dipaham sebagai upaya membangun kerajaan lokal sehingga muncul banyak peraturan daerah yang kontroversial bahkan bertentangan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila,” jelas Boni.

Pelajaran penting dari Pilgub Sulawesi Utara, menurutnya, adalah bagaimana para kandidat di 269 daerah membangun wacana politik yang mengarah pada upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjagai keutuhan NKRI dalam semangat nasionalisme yang berbasiskan Pancasila dan UUD 1945. (Ari D/ARL/Floresa)

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini.

spot_img
spot_img

Artikel Terkini