Floresa.co – DPRD Kabupaten Manggarai Barat – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk menghentikan aktivitas di Pantai Pede, Labuan Bajo.
Sebagaimana diketahui, perusahaan ini ditunjuk Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membangun hotel di lahan yang terletak di Pantai Pede.
Permintaan agar PT SIM menghentikan aktivitasnya di Pede antara lain disampaikan Wakil Ketua DPRD Abdul Ganir ketika menerima Koalisi Pede dalam aksi unjuk rasa yang digelar, Senin 19 September 2016.
Wakil Ketua DPRD lainnya Fidelis Syukur menegaskan partainya berkomitmen menolak privatiasi Pantai Pede.
Fidelis merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra, dimana ketua DPC-nya Koce Janggat menjabat sebagai mandor PT SIM.
”Kami selalu siap menerima masyarakat yang menolak privatisasi Pantai Pede. Sejak awal Gerindra komit menyuarakan kepentingan masyarakat terkait masalah Pantai Pede,” ujar Sykur.
Ketika ditanya keberadaan Koce Janggat, Fidelis mengaku itu urusan pribadi.
”Terkait Pa Koce itu urusan pribadi beliau,tidak ada hubungan dengan Partai Gerindra,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Mabar Belasius Jeramun mengaku lembaga yang dipimpinnya belum menerima salinan surat dari Menteri Dalam Negeri terkait Pantai Pede, yang memerintahkan Gubernur Lebu Raya menyerahkan lahan di Pantai Pede kepada Pemda Mabar.
”Secara resmi surat itu kami belum terima. Mungkin di pemerintah sudah ada, tetapi di DPRD Mabar belum ada,” ujarnya.
Belasius juga meminta kepada Kesbangpol Manggarai Barat agar segera menyampaikan aspirasi masyarakat yang mendatangi kantor DPRD Mabar.
“Tolong sampaikan ke Pa Bupati, agar segera tindaklanjuti surat Mendagri itu, bila surat itu sudah ada di pemerintah Mabar,” ujarnya. (Ferdinand Ambo/PTD/Floresa)
