Anggaran Perbaikan Jalan Provinsi di Matim Diperjuangkan Menjadi Rp 13 Miliar

Floresa.co – Ruas jalan provinsi di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) sudah identik dengan kerusakan parah. Jalan sepanjang 73 kilometer itu melewati beberapa kecamatan yaitu Pocoranaka, Kota Komba, Elar dan kecamatan Elar Selatan yaitu dari Bea Laing hingga Mbazang.

Selama ini anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut hanya berkisar Rp 1 miliar per tahun. Dana tersebut hanya cukup untuk memperbaiki sekitar satu kilometer. Karena itu, secara matematis butuh waktu 73 tahun, kondisi ruas jalan tersebut bisa diperbaiki semuanya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat mengatakan pada APBD Provinsi NTT tahun 2017, ia akan memperjuangkan anggaran Rp 13 miliar untuk perbaikan kondisi jalan provinsi di Matim.

Anggota DPRD daerah pemilihan Manggarai raya ini mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 di Komisi IV DPRD NTT. Rapat pembahasan itu bersama dinas PU Provinsi pada Selasa 8 November 2016 lalu.

“Kita berjuang angka rupiahnya dulu, soal panjang jalan tergantung tingkat kerusakan atau kemudahan medan jalannya. Selain anggaran dari PU Provinsi, kami juga coba berjuang lewat anggaran BPBD Provinsi untuk diusulkan ke Jakarta,” ujarnya kepada Floresa.co Kamis, 10 November 2016 pagi.

Namun, jangan senang dulu. Sebab, proses pembahasan anggaran ini baru di Komisi IV yang membidangi infrastruktur. Nanti, setelah dibahas di Komisi IV selanjutnya akan dibahas di Badan Anggaran.

“Makanya saya bilang mudah mudahan tidak ada halangan,” tuturnya.

Bila anggaran Rp 13 miliar itu bisa terealisasi tahun depan, boleh dikatakan sebuah terobosan. Sebab, selama ini APBD Provinsi NTT hanya memapu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

(Baca: Lebu Raya ‘Angkat Tangan’ Atasi Kerusakan Jalan Provinsi di Manggarai Timur)

“Kalau kali ini dianggarkan lebih, itu karena gubernur dan instansi terkait sudah melihat langsung tingkat kesulitan dan populasi serta luas wilayah di Manggarai Timur yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, ini butuh proses dan perjuangan kita semuanya,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak memiliki target berlebihan dalam memperjuangkan perbaikan jalan berstatus provinsi itu.

“DPRD tidak mempunyai target berlebihan soal jalan provinsi di Manggarai Timur. Kami mengikuti mekanisme yang berlaku di parlemen,” ujarnya.

Namun ia mengklaim pihaknya telah melakukan komunikasi baik dengan gubernur Frans Lebu Raya maupun dinas terkait, yakni dinas PU provinsi.

“Langka awal sudah kami lakukan yaitu mendatangkan pak gubernur dan SKPD-nya ke kecamatan Elar,” tutup Rumat. (Ronald Tarsan/Floresa)

spot_img
spot_img

Artikel Terkini