Floresa.co – Upaya masyarakat sipil dan Gereja Katolik melawan kebijakan pemerintah menyerahkan Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) kepada investor masih terus gencar.
Pada Selasa, 16 Mei 2017, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG) Jakarta melapor dugaan korupsi dalam proses kerja sama pengelolaan pantai itu antara pihak Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).
Mereka antara lain melapor Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sebagai terlapor I; Bupati Mabar Gusti Dula, sebagai terlapor II; Direktur PT SIM, Heri Pranyoto sebagai terlapor III dan Setya Novanto sebagai terlapor IV.
Sebelumnya, aksi-aksi unjuk rasa juga dilakukan elemen sipil di Labuan Bajo, Jakarta dan sejumlah kota lain.
Pastor Peter C Aman OFM, Direktur Komisi Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Fransiskan, mengatakana, dalam upaya advokasi masalah ini, masyarakat dan Gereja mesti tetap solid. Dan, kata dia, yang diusung mesti selalu terkait kepentingan umum, bukan pribadi.
Ia menjelaskan, Pantai Pede adalah harta bersama yang tersisa untuk seluruh rakyat.
“Ini ruang publik pantai terakhir, setelah yang lainnya dikuasai kapitalis,” katanya kepada Floresa.co.
Menurut dosen moral di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta ini, imperatif etika kekuasaan mengharuskan pemangku kekuasaan untuk memperioritaskan rakyat dan kesejahteraannya, karena untuk itu rakyak memilih mereka.
“Fakta yang terungkap dari polemik Pede adalah kekuasaan yang tamak, yang bahkan ingin melahap harta ruang publik terakhir rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah telah menutup mata dan telinga batinnya terhadap jeritan rakyat menpertahankan kedaulatan pada sejengkal terakhir tanah pantai untuk dinikmati bersama.
“Suara masyakat sipil dan Gereja pun tak dipedulikan,” katanya.
Ia menegaskan, ciri-ciri kebusukan kekuasaan mulai nampak ketika penguasa mengunci diri dalam kepentingannya, yang menjadi cikal bakal pembusukannya sendiri.
Ia menegaskan, dalam konteks polemik Pede yang berlarut-larut, kekuasaan nir nurani sedang kalap dan takabur oleh kepentingannya sendiri, yang tidak memberi ruang pada kepentingan rakyat.
“Tekanan moral, kultural, sosial dan hukum harus ditingkatkan,” katanya.
“Kekuasaan tanpa fundasi kepercayaan rakyat akan segera roboh,” tambah Pastor Peter. (ARL/Floresa)
