Oleh: IRVAN KURNIAWAN
Pertanyaan itu muncul dalam benak saya ketika melihat silang sengkarut kepentingan yang belum juga usai tentang polemik Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar).
Gesekan antara kelompok pro dan kontra tidak hanya terjadi di lapangan perjuangan, tetapi juga perseteruan opini dan gagasan di media massa maupun media sosial.
Buntut kasus ini tidak hanya berdampak vertikal yakni disharmoni hubungan antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga secara horisontal dimana rakyat Manggarai Raya terpecah menjadi dua kubu yang saling sikut menyikut.
Kisruh yang berkepanjangan ini mungkin saja telah menguras tenaga, pikiran, waktu dan sumber daya yang ada. Lelah dan jenuh bahkan menyambar sisa tenaga. Kapankah semua ini berakhir?
Pertanyaan ini tidak hanya mengandung kerinduan akhir dari dinamika perjuangan Pantai Pede, tetapi juga melahirkan pertanyaan baru yang cukup mengusik, bagaimanakah semua ini bisa berakhir?
Pertanyaan ini menjadi titik kunci untuk kemudian kita dapat mengetahui seperti apa akhir dari polemik yang berkepanjangan ini.
Seperti yang saya sampaikan di awal tulisan, beragam kepentingan telah terlarut dalam arus perjuangan Pantai Pede.
Jawaban soal ‘bagaimana ini berakhir’ sesungguhnya telah tampak dalam strategi perjuangan masing-masing pihak. Ada yang ingin menempuh lewat jalur hukum, lewat aksi massa, jalur politik, pendekatan sosial-budaya, jalur konflik termasuk adu gagasan lewat media massa.
Saya tidak bermaksud menggiring pembaca untuk memilih satu jalur perjuangan alternatif. Kalau pun saya mengusulkan itu, pasti tidak mampu mewakili semua kepentingan yang ada.
Mencari jawaban atas kerinduan ini juga tidak akan selesai di atas teori-teori hukum seperti yang sempat ramai diperbincangkan belakangan ini. Alasanya, sangat terang bahwa polemik Pantai Pede telah melampaui hukum itu sendiri.
Hukum dalam artian teks maupun prakteknya tidak mampu lagi menjawabi esensi keadilan. Masing-masing pihak punya rumusan tersendiri tentang keadilan. Belum lagi kalau ada pihak yang punya kuasa dan modal untuk ‘mengintervensi’ hukum seperti yang lazimnya terjadi di negeri ini.
Pede Cermin Nurani
Melihat realitas ini, persoalan Pantai Pede sebenarnya ujian bagi kejujuran terhadap desakan nurani untuk menentukan sikap mana yang seharusnya.
Reaksi atau tanggapan kita tentang polemik Pantai Pede menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Pantai Pede adalah cermin nurani yang paling jujur untuk memantulkan bayangan baik dan buruknya kita.
Saya percaya, selama masih ada sisi kemanusiaan dalam diri setiap pihak, selama itu pula bisikan nurani terus bersinar.
Tesis ini tentu tidak berlaku jika ada binatang yang tidak berakal dan bernurani masuk ke dalam pusaran polemik Pede.
Sampai di sini, jawaban atas pertanyaan bagaimana mengakhiri polemik ini, mau tidak mau harus dimulai dari titik refleksi yang mendasar.
Persoalan Pantai Pede akan berakhir jika semua pihak berpijak pada prinsip yang samam tanpa terpengaruh oleh iming-iming kekayaan, jabatan dan popularitas. Nilai kemanusiaan dan keadilan harus diletakan sebagai titik pijak sekaligus titik tuju perjuangan.
Masalahnya kemudian, tidak semua orang yang berpegang pada prinsip itu. Gerakan kelompok tertentu justru menegaskan hasrat pragmatis dan individualis yang cukup akut. Ada yang menyampaikan secara jujur dan terbuka seperti Koce Janggat, pimpinan proyek PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) yang juga politisi Gerindra di Mabar.
“Saya ini cari makan,” katanya kepada Floresa.co beberapa waktu lalu.
Namun ada juga yang malu-malu dan bermain di balik layar. Mereka ditugaskan untuk mem-back up semua gerakan, mengatur siasat, menggiring opini, memobilisasi massa bahkan mengaburkan fakta. Hasratnya sama: uang dan jabatan.
Melawan Kerakusan
Perjuangan Pantai Pede menjadi ruang publik sesungguhnya perjuangan melawan kerakusan dan ketamakan.
Lewat cermin Pede, corak khas orang Manggarai yang menjunjung tinggi gotong royong dan kekeluargaan sudah mulai luntur akibat kerakusan terhadap uang.
Uang ibarat narkoba yang membuatnya lupa diri bahkan kehilangan identitas. Uang pula turut berandil untuk mematikan nurani dan sisi kemanusiaannya.
Tak sedikit yang berkesimpulan bahwa polemik yang berkepanjangan ini disebabkan motif ekonomi tersebut. Bahasa satirnya ‘merebut nasi di atas piring’ Pantai Pede.
Namun, jika menelisik lebih dalam lagi, benarkah kelompok yang selama ini berperan sebagai tokoh antagonis tidak bisa makan, tak punya ‘nasi’ sehingga berjuang mati-matian mendukung pembangunan hotel di Pantai Pede? Benarkah mereka berjuang demi hidup?
Identifikasi saya mengenai aktor yang berperan dalam polemik ini sesungguhnya berkata lain.
Mereka adalah orang-orang yang punya tanah, rumah mewah, punya mobil, berpendidikan tinggi dengan banyak gelar, punya jabatan dan punya banyak uang untuk menikmati keindahan dunia.
Kalau begitu, musuh kita yang sebenarnya adalah kerakusan dan ketamakan. Penyakit kronis ini tervisual lewat perilaku korup, hedonis, egois guna memperoleh kepuasan akan materi, kekuasaan serta syahwat. Diperparah lagi dengan sifat buruk berikutnya seperti bohong dan tidak jujur dengan diri sendiri.
Saya sangat yakin bahwa tokoh antagonis dalam perjuangan telah menyangkal nuraninya hanya karena uang dan kuasa.
Di sisi lain, perjuangan menolak privatisasi Pantai Pede mengandung spirit ‘satu untuk semua’. Kita bersyukur bahwa ternyata masih banyak orang yang punya hati untuk mempertahankan pantai publik yang satu-satunya tersisa di kota Labuan Bajo ini.
Perjuangan melawan ketamakan bagi mereka tak akan pernah habis. Publik selalu menuntut keadilan manakala penguasanya mati rasa. Ketika jalan demokrasi hanya berisi nyanyian kebohongan, aksi massa menjadi jalan alternatif untuk mempengaruhi kebijakan.
Perjuangan menolak privatisasi sebenarnya perjuangan orang-orang kalah (kaum marhaen) yang terbelenggu oleh sistem ekonomi-politik di NTT dan Mabar khususnya.
Mereka kalah karena perselingkuhan antara pemerintah dan pengusaha sudah menjadi realitas lazim dalam perpolitikan lokal maupun nasional.
Sulit disangkal bahwa ‘kengototan irasional’ Pemprov NTT untuk mempihakketigakan Pantai Pede adalah bagian dari relasi kuasa dan modal dalam sistem demokrasi itu.
Padahal, di sisi lain Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebagai kader partai berideologi marhaenisme sering berbicara tentang sosio-demokrasi (demokrasi politik dan ekonomi yang berkeadilan).
Dalam suatu kesempatan di Kupang misalnya, Lebu Raya pernah menyampaikan bahwa segala macam kepentingan akan berakhir ketika itu menyentuh ideologi (kaum marhaen).
Saat ini adalah pengujian komitmen ideologis itu: apakah orang kecil yang menang ataukah deretan penguasaha yang berdiri kokoh di balik polemik ini.
Apakah nanti akhir dari semua ini dimenangkan kaum kecil itu? Cermin Pede akan memantulkan secara jujur apakah Bapak Lebu Raya adalah marhanis sejati atau pecundang.
Penulis adalah aktivis, alumnus Universitas Nusa Cendana Kupang
