Floresa.co – Sumber air dekat, namun antrenya sangat panjang, lama dan melelahkan. Itu terjadi di Kampung Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Pagi-pagi sekali pada 2 September 2017, sebuah sumur terletak sekitar 500 meter dari kampung sudah mulai ramai. Mula-mula hanya satu-dua orang yang datang, namun berselang menit, sudah padat. Ada yang sampai harus mengantre di luar bangunan dengan keempat sisi terbuka itu. Mereka membawa cerigen, ember dan pakaian yang hendak dicuci.
Sumur dengan kedalaman hanya 3-4 meter tersebut berada di bawah bangunan beratap seng. Di beberapa bagian tampak sudah bocor dan terbuka menganga. Bahkan ada seng yang sudah mulai menggantung, hampir jatuh.
Luas bangunan itu sekitar 4x 6 meter dan berlantai semen. Di dalam bangunan itulah, kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak perempuan, selain menimba air, juga mencuci pakaian. Mereka mencari ruang yang kosong, lalu duduk dan mulai mencuci pakaian.
Ketika tahun lalu ketempat ini, keadaannya tidak jauh berbeda. Bahkan, karena pada bulan Oktober 2016 itu — hujan sudah lama tidak turun — banyak yang mengantre. Karena debit air sedikit, mereka terpaksa menanti air dalam sumur tertampung terlebih dahulu, sebelum akhirnya menimba lagi.
Tidak hanya menanti air tertampung terlebih dahulu, mereka juga mengantre setelah satu sama lain.
Arahman, 46 tahun, mengatakan, meskipun antre, beberapa tahun belakangan debit airnya tergolong stabil dan baik. Jika musim kemaraunya parah, mereka bisa antre semalaman di sumur tersebut.
Ia mencontohkan yang terjadi pada tahun 2005. “Kita antre semalaman di sini. Jika punya 5 sirigen, bisa dua hari baru terisi,” ujarnya.
Itulah kenyataan yang terjadi sehari-hari di sumur yang mereka sebut Boe Tati itu. Menariknya, digali sejak tahun 1970-an, sumur ini masih bertahan sebagai satu-satunya sumber mata air bersih bagi penduduk di Kampung Rinca yang kini berjumlah 832 jiwa.
Sebenarnya terdapat banyak sumur kecil sekitar pemukiman. Namun, rata-rata sumur air payau sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk minum.
Air minum sebagian besar dibeli dari Labuan Bajo, ibukota Mabar yang terletak di sebelah timur, dengan waktu tempu dua jam dengan kapal. Mereka menitipkan galon di kapal.
Air sumur galian sekitar rumah tersebut hanya dipakai untuk mandi dan cuci pakaian.
“Tidak semua orang juga bisa mandi dengan air payau. Gatal sekali,” kata Arahman.
Dalam Kawasan TNK
Kampung Rinca yang terletak di Pulau Rinca merupakan salah satu kampung dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Secara keseluruhan, ada tiga kampung dalam kawasan TNK yakni kampung Rinca, Komodo dan Papagaran.
Di antara ketiganya, Rinca termasuk salah satu yang terdekat dengan akses ke kota kabupaten.
Keberadaan TNK yang ditetapkan sejak tahun 1980 itu, kini sudah mulai menunjukkan potensi ekonomi yang luar biasa. Mula-mula keberadaan TNK adalah untuk melestarikan keberadaan satwa langka, varanus komodoensis. Kini, melalui sistem zonasi, TNK juga dikenal karena kekayaan sumber daya maritim yang terawat dengan baik.
Tak heran kemudian, tumbuh pesat berbagai industri diving, snorkeling dan perjalanan wisata. Di kota Labuan Bajo, dive shop tercatat mencapai 30-an ijin usaha. Hotel dan restoran terus bertambah dan jumlahnya masing-masing menghampiri 40. Sementara itu, jumlah kapal perjalanan wisata sudah mencapai 400-an.
Penghasilan dari aktivitas pariwisata sangat menggiurkan. Dari berbagai aktivitas dalam TNK, penghasilan BTNK mencapai 18-20 milliar per tahun. Sementara kapal-kapal wisata mencapai angka miliaran rupiah per tahun. Begitu pula dengan hotel dan restoran.
Hal tersebut tidak terlepas oleh kenyataan terus bertambahnya jumlah wisatawan.
Tahun 2015, jumlah kunjungan sudah mencapai 90 ribu. Jumlah itu sudah meloncat drastis dari era 1990-an yang hanya berkisar 40-60 ribu kunjungan. Jumlah kunjungan diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah pusat menargerkan jumlah kunjungan mencapai 500 ribu pada 2019.
Sementara itu, pemerintah juga melakukan berbagai hal untuk mendukung perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Pada 2015, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, di mana ia meresmikan Bandar Udara Komodo usai dipugar.
Sejumlah menteri dari kabinetnya pun sudah silih berganti mengunjungi Labuan Bajo. Ia juga menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi prioritas tahun 2016, di mana akan terbentuk salah satu dari 10 Badan Otorita Pariwisata di Indonesia.
Di level nasional, pemerintahan Jokowi-Kalla terus memudahkan investasi asing dan kedatangan turis. Di antaranya, menaikkan anggaran kementerian pariwisata. Anggaran untuk kementerian pada tahun 2016 naik menjadi Rp 5 triliun dari tahun sebelumnya yanghanya berjumlah Rp 1,3 miliar. Ia juga memudahkan visa bagi wisatawan asing dari 169 negara dan melonggarkan kerumitan birokrasi.
Akibat dari berbagai kebijakan tersebut, kawasan TNK menjadi salah satu yang diharapkan menjadi sumber devisa negara. Selain untuk konservasi, pemanfaatan kawasan TNK semakin dibuka lebar untuk kepentingan pariwisata seperti diving, snorkeling, trekking dan wisata alam lainnya.
Di antara berbagai destinasi wisata dalam kawasan TNK, Pulau Rinca termasuk salah satu tujuan destinasi favorit. Di pulau ini ada Loh Buaya yang menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk melihat-lihat komodo.
Ada juga beberapa spot diving dan situs sejarah seperti Batu Balok. Di dekat kampung Rinca, ada pulau Kalong dimana tiap sore, begitu banyak kapal wisata yang mau menyaksikan kalong terbang.
Namun, apakah bertambahnya potensi bisnis pariwisata itu juga turut mendorong dan menciptakan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat di Kampung Rinca?
Masih Terbelakang
Meskipun perkembangan pariwisata semakin melejit, nasib penduduk dalam kawasan TNK masih terpinggirkan dan terbelakang. Umumnya mereka mengalami kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar seperti mata pencarian hidup, pendidikan, kesehatan dan sumber air bersih.
Di tengah-tengah perkembangan pariwisata itu, sebagian besar penduduk di Kampung Rinca masih bergantung pada hasil laut. Mereka menjadi nelayan. Rata-rata pekerjaan ini digeluti kaum laki-laki. Namun tidak semua memiliki perahu penangkapan ikan. Ada yang menjadi nelayan “upahan”. Mereka ikut bersama nelayan lain dalam menangkap ikan.
Sementara itu, hanya sedikit yang bergerak di bidang sektor pariwisata. Hanya satu orang yang menjual souvenir, 20-an orang yang menjadi naturalis guide, pemilik homestay dan juga yang bekerja pada dive center.
Mereka tentu tidak bisa bertani karena terkendala aturan TNK. Bermata pencarian sebagai nelayan, sekalipun menjanjikan, namun mengalami pasang-surut yang kian menyusahkan.
Meskipun kekayaan ikan dalam TNK sangat menakjubkan, namun ruang penangkapan ikan dibatasi oleh aturan zonasi. Mereka dilarang menangkap ikan pada zona tertentu dan alat-alat penangkapan pun mesti diperhatikan sungguh-sungguh.
Pada saat bersamaan, laut tidak lagi menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi nelayan. Laut itu pula sudah menjadi lahan menggeruk keuntungan bagi negara dan investor di bidang diving dan snorkeling. Tidak heran pula, beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi tempat penangkapan ikan, sekarang menjadi lokasi diving.
Tidak hanya itu. Karena berebut “ruang kehidupan” kian kompetitif, tak jarang masyarakat jadi korban hoaks yang tersebar luas melalui media sosial.
Sepanjang tahun 2017, misalnya, terdapat dua kabar beredar yang merugikan kehidupan nelayan.
Satunya, penjualan manta di salah satu pasar ditengarai berasal dari TNK. Padahal, kebenaran informasi itu belum dapat dipastikan. Nelayan yang di-bully habis-habisan di media sosial.
Hoaks lainnya adalah perburuan rusa dalam kawasan TNK. Masyarakat dalam TNK kembali diduga melakukan perburuan liar. Padahal, kabar itu juga belum dapat dipastikan.
“Kita semakin diawasi oleh inteligen karena kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya itu” kata salah seorang warga.
Faktor-faktor alam dan ekosistem juga sangat mempengaruhi kehidupan nelayan. Hasil tangkapan baru terbilang melimpah pada bulan-bulan tertentu. Sementara itu, kekayaan laut semakin dipengaruhi lalu lintas kapal yang terus bertambah, sampah yang tersebar di laut, karang yang rusak, dan efek pemanasan global.
Terbatasnya sumber ekonomi masyarakat tersebut sudah tampak dalam soal pendidikan. Angka putus sekolah dari kampung Rinca masih terbilang banyak. Sementara yang bisa menempuh pendidikan tinggi masih bisa dihitung dengan jari. Baru ada 11 orang yang lulusan sarjana.
Timang, salah seorang bidan, mengatakan ia merupakan salah satu lulusan sarjana pertama dari Kampung Rinca. Ia masuk kuliah sekitar tahun 2008 dan selesai pada tahun 2012. Dari angkatannya semasa SD, hanya dia yang meneruskan pendidikan tinggi. Kini ia mengabdi di pustu di kampungnya.
Pengakuan serupa datang dari Eddy Sudrajat. Sekarang ia masih menempuh masa akhir kuliahnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Bukan hanya melihat dirinya sebagai satu-satunya yang bisa menempuh pendidikan tinggi, ia juga menjadi mahasiswa pertama dari Kampung Rinca yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa.
“Minim sekali anak didik, karena pendapatan kita orangtua sangat rendah,” kata Mohammand Arok, warga di Rinca.
Karena itu, sekalipun digadang-gadang sangat potensial, keterlibatan dalam sektor pariwisata masih terkendala oleh sumber daya manusia.
Selain itu, keterlibatan mereka dalam menjual souvenir dan patung berbenturan dengan aturan BTNK. Di Loh Buaya, penduduk Rinca tidak diperkenankan menjual patung dan souvenir. Padahal, aturan tersebut tidak berlaku di Loh Liang, Pulau Komodo. Masyarakat kampung Komodo boleh menjual patung dan souvenir bahkan disediakan tempat menjual.
Sementara di Rinca, Haji Isaka satu-satunya yang menjual souvenir dan patung. Namun ia menjual di kampung Rinca, bukan di Loh Buaya—pintu masuk bagi wisatawan. Di kampung Rinca, hanya sesekali wisatawan datang berkunjung.
“Itu yang kita heran. Kita dilarang, sementara di Komodo diperbolehkan,” ujarnya.
Makin Sulit
Berhadapan dengan sumber daya penghidupan, penduduk Rinca mengalami kewalahan. Jika sebagian besar waktu pria dihabiskan melaut—yang tentunya semakin tidak menentu, sementara sebagian waktu kaum wanita dihabiskan untuk urusan rumah tangga seperti menimba air.
Padahal, dalam kenyataan lain, kebutuhan hidup semakin tinggi, sementara sumber penghasilan makin terbatas. Keterbatasan akses terhadap air membuat sebagian waktu kaum perempuan belum bisa bernilai produktif secara ekonomis untuk menguatkan ekonomi rumah tangga.
“Untuk urusan air, kita timba terus sampai sore. Belum tunggu antrinya,” kata seorang ibu di sumur Boe Tati.
Nasib penduduk di Rinca amat terpasung. Tidak heran kemudian, meskipun baru-baru ini pemerintah telah memasok listrik, ada banyak juga rumah tangga yang tak dapat menikmati listrik.
Yang terpasang hanya 100 keluarga, sementara lebih dari 200 keluarga lain belum terpasang. Mereka tidak sanggup membayar uang muka pemasangan meteran listrik yang berjumlah sekitar Rp 3.750.000 untuk daya 300 watt.
Berhadapan dengan kondisi itu, Mohammad Arok, 37 tahun mengatakan, pemerintah sudah semestinya memperhatikan kondisi yang memprihatinkan ini. Yang mesti dilakukan, BTNK perlu memberikan ruang penghidupan berupa menyediakan tempat penjualan, memberdayakan pemerintah desa dan warga untuk mengelolah aset-aset pariwisata dalam TNK seperti menyediakan homestay terapung.
Ia menambahkan, masyarakat di Rinca sudah tidak bisa lagi menggantungkan hidupnya hanya menjadi nelayan. Selain karena jumlah ikan terus berkurang, ruang penangkapan pun semakin sempit. Apalagi, pekerjaan menjadi nelayan sangat tergantung pada siklus musim.
“Jika musim gelombang tinggi, banyak nganggur. Padahal kebutuhan hidup jalan terus,” katanya.
Karena itu, ia berharap, ada perubahan yang berpihak kepada masyarakat dalam pengelolahan TNK.
Jika tidak, hidup melaut sama seperti antre air di sumur satu-satunya itu. Hidup senggan, mati pun tak mau. (Gregorius Afioma/ARL/Floresa)
