Borong, Floresa.co – Sekretaris Komisi C DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa mengancam pihaknya tidak akan mengikuti pembahasan APBD perubahan tahun 2018.
Hal itu disebabkan karena pemerintah melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK), sudah secara sepihak mengubah APBD Matim 2018, sebelum penetapan APBD perubahan.
“Matim di tahun 2018, tidak ada APBD perubahan,” katanya di Kantor DPRD Matim, Senin, 3 September 2018.
Ancaman itu dilontarkan Heremias lantaran Dinas PK mengeluarkan keputusan sepihak: memangkas gaji guru THL dari Rp 1.250.000 per bulan menjadi Rp 700.000 per bulan, tanpa sepengetahuan DPRD.
Padahal, penetapan besaran gaji guru THL itu berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Matim pada pembahasan APBD tahun 2018.
“Karena itu DPRD meminta agar pemerintah segera membayar gaji guru THL sesuai Perda, Perbup, dan DPA (Daftar Pagu Anggaran),” tegas politisi PAN itu.
Heremias juga mendesak dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghentikan pemecatan guru THL secara sepihak.
Menurutnya, prosedur pemecatan itu dimulai melalui teguran lisan. Jika tidak diindahkan, dibuat teguran tertulis. “Jika teguran tertulis juga tidak diindahkan, baru ada pemecatan” kata.
“Selama ini yang terjadi, Kadis (PK) pecat guru tanpa alasan yang jelas,” imbuh politisi PAN itu.
Ia menilai, tindakkan Kadis PK Matim, Frederika Soch yang memecat sejumlah guru THL secara lisan, sangat tidak mendidik.
“Jangan pecat guru pakai ancam lewat telepon atau lisan saja. ‘Saya pecat kau’. Itu sangat tidak mendidik. Apalagi dilakukan oleh Kadis PK yang nota bene adalah magister pendidikan,” ujarnya.
“Kadis jadi monster bagi para guru,” tambah Heremias.
Ia juga meminta kepada Bupati Matim, Yosep Tote agar tidak boleh dikendalikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai pengendali kebijakan dan keuangan daerah, Bupati tidak boleh dikendalikan OPD, karena Bupati adalah kompas dan pengatur arah kebijakan daerah,” tegasnya.
“Bukan malah sebaliknya. Bupati dikendalikan oleh pimpinan OPD seperti yang terjadi sekarang ini,” tutup wakil rakyat Dapil Borong-Rana Mese itu.
Rosis Adir/Floresa
