Floresa.co – Ferdy Hasiman, peneliti sekaligus penulis kelahiran Kampung Waling, Kabupaten Manggarai Timur baru saja melahirkan karya terbarunya, sebuah buku terkait Freeport terbitan Penerbit Buku Kompas.
“Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara,” judul buku dengan tebal 367 halaman itu sudah dirilis di Jakarta pada awal pekan ini dan kini sudah mulai dipasarkan.
Ini merupakan karya kedua Ferdy, setelah sebelumnya pada 2013 ia menulis buku “Monster Tambang” yang mengupas problem kehadiran tambang di NTT, khususnya di wilayah Manggarai Raya.
Peluncuran buku Ferdy di Hotel Century Park, Jakarta, Senin 28 Januari 2019 menghadirkan pembicara Laksamana Sukardi (Mantan Menteri BUMN 1999-2004), Rizal Kasali (Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) dan Ferdy sendiri, dengan moderator Pieter Gero, jurnalis senior Harian Kompas.
Buku ini mengulas Freeport, baik dari sudut pandang sejarah, analisis finansial (kinerja), hubungan Freeport-Negara, Freeport-Papua dan rantai bisnis pengusasa-pengusaha yang selama ini dekat dengan akses kekuasaan.
Ferdy menguraikan dalam bukunya bahwa sejak Kontrak Karya yang ditandatangani pada 1967, tambang raksasa yang menambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua itu dengan bebas melakukan ekspansi bisnis. Kontrak Karya s menjadi alat hukum untuk mendulang banyak uang dari tembaga dan emas di Earstbrg, Grasberg dan tambang bawah tanah.
Dalam menjalankan bisnisnya, urai Ferdy, terlibat juga banyak pengusaha-pengusaha domestik, mulai era Orde Baru hingga reformasi yang berebutan menjadi partner bisnis dengan Freeport.
Mereka ini, yang disebutnya sebagai orang-orang kuat, terlibat dalam bisnis jasa memasok Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan peledak, jasa pembangunan pelabuhan sampai catering.
Label orang kuat itu disematkan karena mereka memiliki akses dengan kekuasan dan partai politik.
Bisnis tambang besar sekelas Freeport juga melibatkan apa yang disebut Ferdy sebagai security business atau bisnis keamanan. Dalam buku ini, secara gamblang dengan mengacu pada berbagai riset dan investigasi, diulas tentang bagaimana aliran uang dari Freeport kepada militer dan polisi, hal yang kemudian berkelindan dengan maraknya masalah pelanggaran hak asasi manusia di area Freeport.
“Orang kuat dan para pelaku bisnis keamanan ini menjadi dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Freeport Indonesia yang sukses menjadi pemasok terbesar untuk mineral emas bagi induk perusahan ini,” kata Ferdy.
Praktek bisnis keamanan dan keberadaan orang-orang kuat itu juga, menurut Ferdy, menjadi tantangan besar ketika pemerintahan mencoba melakukan renegosiasi kontrak dengan Freeport, mulai dari menaikkan penerimaan negara, pengurangan lahan, perpanjangan kontrak, pembangunan smelter dan divestasi saham.
Dalam bukunya itu, Ferdy kemudian memberi nilai positif bagi Presiden Joko Widodo, yang ia sebut sebagai orang yang berani dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, karena sukses melakukan renegosiasi kontrak dengan Freeport dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Ini adalah babak baru bagi Freeport dan babak baru bagi pemerintah Indonesia dan Papua,” katanya.
Dengan renegosiasi, Papua mendapat ruang untuk mendapat 10 persen saham di Freeport dan pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumina (Inalum) mengontrol 41 persen saham.
“Dengan komposisi itu, pemerintah Indonesia kemudian mengontrol 51 persen saham,” jelas Ferdy.
Keputusan pemerintahan Jokowi, kata dia, sangat penting bagi masa depan pertambangan kita.
“Indonesia memiliki cadangan mineral berlimpah, berupa emas, tembaga, nikel, dan batubara yang melimpah. Namun, yang mengontrol pasar nikel, bauksit, tembaga dan batubara, bukan perusahaan BUMN, tetapi perusahaan-perusahaan asing dan group lokal besar,” katanya.
Selama bertahun-tahun, ungkap dia, tak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dari perusahaan-perusahaan BUMN, di mana BUMN tambang tak bisa diandalkan meningkatkan penerimaan negara, karena dividen kecil dan tak profitable.
Selain itu, korporasi asing-domestik justru yang menjadi penopang penerimaan negara dari sektor tambang dan ikut menentukan maju-mundurnya proyek hilirisasi mineral, yang kemudian berdampak pada ketidakkonsistenan pemerintah menerapkan pelarangan ekspor mineral mentah.
Sementara itu, Laksamana Sukardi mengingatkan bahwa Inalum akan menghadapi tantangan berat pasca divestasi.
Selain harus menyiapkan modal operasi yang nilainya triliunan rupiah, tantangan lain berupa masalah tata kelola.
“Sebagai perusahaan milik negara, Inalum akan rawan diintervensi,” katanya.
Orientasi pemegang saham BUMN, tambahnya, juga bersifat jangka pendek, sesuai umur masa pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Di sini akan rawan diintervensi. Setelah diambil BUMN, apakah Freeport semakin baik pengelolaannya atau justru sebaliknya. Di situ tantangannya,” ungkap Laksamana.
Ia menegaskan, Inalum harus mampu membuktikan keputusan divestasi adalah langkah yang tepat.
Sementara itu, Rizal mengingatkan, Inalum harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, khususnya Papua. Apalagi, jelasnya, kertergantungan Papua, khususnya Kabupaten Mimika, terhadap operasi Freeport terbilang tinggi.
“Freeport pasca divestasi harus memberi manfaat yang besar bagi rakyat Papua di bidang ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusianya,” ujar Rizal.
Apresiasi
Kehadiran buku Ferdy diapresasi banyak pihak.Laksamana dan Rizal menyebutnya sebagai salah satu referensi penting untuk mengetahui Freeport dan problematikanya.
“Kita bersyukur bahwa Ferdy ini, yang masih muda kemudian bisa melahirkan karya yang bisa menjadi rujukan di tingkat nasional,” kata Laksamana.
Sementara itu, Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 yang menulis kata pengantar untuk buku ini menyebut buku ini layak diantarkan ke tengah-tengah masyarakat Indonesia yang ingin tahun masalah Freeport secara komprehensif.
“Ferdy dapat dipandang sebagai orang yang tahu tentang Freeport dengan segala dimensi persoalannya,” tulis Mahfud.
Ia menambahkan, yang diuraikan Ferdy dalam bukunya “bukan soal sepele, melainkan soal-soal yang selama ini menjadi pertanyaan atau misteri bagi banyak orang, yakni masalah kehadiran Freeport yang ternyata menjadi rumit karena melibatkan pebisnis kuat sehingga rentan mereduksi kedaulatan negara.”
Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut “buku ini menyuguhkan informasi yang sangat detail bagaimana praktik dan tarik-menarik kekuasaan untuk mendapatkan pengaruh paling besar sehingga dapa mengendalikan surga sumber daya alam terbesar di Indonesia, yakni tambang emas yang kemudian dikontrol sepenuhnya oleh PT Freport.”
“Kronologis dan analisis yang disajikan dalam buku ini menambah referensi cukup signifikan tentang bagaimana logika kekuasaan dengan berbagai cara bekerja untuk mengontrol sepenuhnya sumber daya alam yang paling memikat di eranya,” kata Adnan.
Ferdy menamatkan pendidikan Sarjana Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta dan Master Politik di Universitas Indonesia.
Ia bekerja di Alpha Research Database sejak 2009, yang fokus pada penelitian di bidang pertambangan, mineral, batu bara serta minyak dan gas. Ia aktif menulis di media-media nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Media Indonesia dan lain-lain terkait isu-isu kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan pertambangan.
Catatan: Jika Anda tertarik untuk mendapatkan buku ini, silahkan memesan langsung lewat WA ke Sdr. Alders (081215873881) atau melalui gerai buku kompas.id.
