Labuan Bajo, Floresa.co – Puluhan peserta Usaha Kecil dan Menengah (UMK) di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti pelatihan “Go Digital”, sebgai bagian dari upaya mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0.
Pelatihan yang digelar oleh Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores ini melibatkan 60 UKM, beberapa di antaranya, yakni Kopi Mane, Pork and Chicken Satay, Komodo Snack, Mikisu Catering, Indo Latifa Oleh-Oleh Khas Komodo, UKM Pengelola Perikanan, UKM Tenun dan aksesoris kedaerahan.
Menurut Direktur Bidang Industri dan Kelembagaan BOP Labuan Bajo-Flores, Jarot Trisunu, pelatihan itu dibuat dengan tujuan memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran produk dari UKM di wilayah itu.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat UKM, terutama tentang bagaimana melempar produk-produk yang dihasilkan melalui pasar digital, melalui branding yang kuat dan kontinuitas, serta bisa melahirkan ide-ide bisnis digital baru khususnya di bidang pariwisata,” katanya.
Lebih lanjut, kata Jarot, hingga saat ini, kontribusi UKM bagi perekonomian nasional sangat besar, bahkan keberadaannya menjadi lokomoti perekonomian saat ini.
“Di saat kegiatan ekonomi dengan skala besar mengalami perlambatan, UKM kita masih tetap kokoh dan terus tumbuh,” ujarnya.
Selain itu, kata Jarot, dalam konteks Labuan Bajo di mana industri pariwisata masih menggeliat dan telah menjadi salah satu dari sepuluh kawasan strategis pariwisata nasional, memberi ruang dan peluang yang makin luas dan terbuka untuk tumbuh dan berkembangnya industri UKM.
“Saya kira, di era industri 4.0, digitalisasi UKM menjadi sebuah keharusan yang tak terelakan. Hal ini penting agar UKM kita bisa bersaing,” terangnya.
Dia menyakini, era industri 4.0 semakin memberi kemudahan akses digital, sehingga pemgembangan dan penguatan SDM di bidang industri kreatif dan budaya pariwisata daerah menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya sektor UKM.
Sementara, salah satu anggota UKM, Mikeal Iwa berharap agar BOP bisa menjadi jembatan antar pemerintah pusat dengan UKM setempat sehingga kebutuhan kebutuhan mereka dalam rangka mengembangkan produk serta mendukung pariwisata dapat tersalurkan.
“Paling penting ialah kebutuhan (UKM) di daerah, pemerintah pusat bisa tau, bisa lebih efisien kita lakukan di sini,” katanya.
Selain itu, kata pemilik kuliner So Bajo itu, pemerintah, baik BOP maupun instansi-instansi terkait di pemerintah daerah (Pemda) harus tampil menjadi fasilitator dan menjalankan fungsi managerial dalam memperkuat posisi UKM setempat.
“Setiap kegiatan harus ada evaluasi, follow up-nya seperti apa, sehingga ukuran-ukuran perkembangannya dapat diketahui,” tutupnya.
ARJ/Floresa
