Oleh: VENANSIUS HARYANTO, peneliti di lembaga Sunspirit for Justice and Peace, Labuan Bajo
Benarkah laku pragmatisme birokrat menjadi penyebab satu-satunya sengkarut pembangunan di kabupaten-kabupaten di NTT? Menyalahkan pragmatisme birokrat atas carut-marutnya pembangunan di daerah seakan menjadi cara pandang yang kebenarannya diterima begitu saja, lantas dengan mudah dijadikan sebagai disposisi umum banyak kalangan ketika berpendapat soal problem pembangunan di daerah selama ini.
Cara pandang ini tentu saja tidak salah. Selain sadar penuh akan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, penting bagi kita untuk terus menghidupi asa kritis sebagai publik demokratis yang terus mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan publik.
Yang jadi soal, terkunci pada cara pandang ini saja, membuat kita tidak lagi membuka ruang untuk berpikir akan kemungkinan munculnya alasan-alasan yang lain, termasuk soal tidak tergarapnya peluang-peluang perubahan yang ada dalam tubuh birokrasi itu sendiri.
Pengalaman kami setelah kurang lebih seminggu terlibat dalam merancang draft awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Manggarai Timur di daerah Flores Barat pada April 2019 yang lalu, setidaknya menemukan letak akar soal lain dari problem pembangunan di kabupaten-kabupaten di NTT yaitu pengabaian terhadap peran strategis RPJMD sebagai dokumen pembangunan lima tahunan yang memberi orientasi bagi kerja birokrasi.
Karena itu, kunci sukses tidaknya pembangunan pada level sebuah kabupaten di NTT, tidak semata terletak di tangan pejabat publik dengan sederet kualifikasi integritas diri yang terpuji, tetapi juga memastikan peran strategis dokumen pembangunan seperti RPJMD dalam memberi orientasi kerja birokrasi sebagai motor penggerak utama pembangunan.
Menariknya pula, urgensi menggarap RPJMD untuk konteks kabupaten-kabupaten di NTT, tidak saja didasarkan pada pertimbangan soal peran RPJMD per se, tetapi juga konteks ekonomi-politik pembangunan di NTT, yang mana negara, dalam hal ini birokrasi, merupakan mesin penggerak utama pembangunan. Situasi ini berbeda dengan daerah lain seperti Jawa, di mana peran swasta juga amat dominan sebagai penyokong kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, ketika mengintervensi RPJMD dalam rangka perbaikan pembangunan di NTT, itu sama halnya dengan kita sedang berupaya memaksimalkan peran negera sebagai garansi utama (untuk tidak mengatakan satu-satunya) kesejahteraan masyarakat dalam konteks NTT.
Lantas, seberapa jauh peran dokumen ini dianggap penting dalam memberi orientasi pembangunan pada level kabupaten-kabupaten di NTT selama ini? Pada sisi mana ia diperlakukan secara serius? Pada sisi mana pula dokumen ini diabaikan? Apa saja langkah yang perlu dilakukan ke depan?
Terkait hal ini, pengalaman kami dalam merancang draft awal RPJMD di Kabupaten Manggarai Timur setidaknya menemukan satu letak soal utama bahwa sebagai dokumen pembangunan RPJMD selama ini lebih diperlakukan sebagai sebuah dokumen teknokratik, yang jarang diperhatikan dari segi substansi. Bahwasannya kendati dokumen RPJMD terkesan mantap dalam hal merumuskan isu-isu strategis pembangunan, namun tidak secara utuh dan komprehensif menggambarkan konteks pembangunan dalam lingkup kerja sebuah kabupaten.
Yang menjadi akar soal utamanya adalah pembuatan dokumen-dokumen kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak dihasilkan dari proses kerja kolaborasi antara sentuhan akademik dari pihak universitas dengan model-model kerja partisipatif di tingkat daerah. Alhasil, dokumen RPJMD yang dihasilkan, kendati dari segi konten tampak memenuhi syarat-syarat teknis sebuah dokumen kebijakan, namun seringkali tidak mewakili kondisi ri’il kebutuhan pembangunan dalam satu kabupaten.
Dari hasil kajian penulis, selama ini ada dua model kerja yang umunya ditempuh ketika merancang dokumen-dokumen pembangunan seperti RPJMD di tingkat kabupaten di NTT.
Seakan sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam membuat dokumen-dokumen kebijakan pembangunan di daerah, termasuk RPJMD, salah satu jalan yang ditempuh adalah membangun pola kerja kontraktual dengan universitas atau lembaga konsultan pembuat dokumen kebijakan publik tertentu. Biasanya Pemda menyerahkan segala urusan perancangan RPJMD kepada pihak-pihak ini. Ibaratnya, Pemda tinggal ‘terima jadi’. Persis dalam situasi ini, dokumen RPJMD pun kemungkinan besar ditangani tak bedanya dengan proyek-proyek infrastuktur. Alhasil, kendati dokumen RPJMD ini terkesan mantap secara rumusan teknis berkat sentuhan otak para pakar alias akademisi, namun amat minim substansi karena tidak didahului oleh proses-proses kerja yang partisipatif, seperti Musrembang dan diskusi lintas SKPD bersama DPRD.
Sementara itu, kendati ada kabupaten-kabupaten di NTT yang melalui Bapeda-nya berusaha menyusun RPJMD, selain miskin secara sentuhan perspektif akademik, kaku pada rejim regulasi yang sangat sentralistis, membuat RPJMD yang dihasilkan juga meski tampak mantap secara teknis namun jauh dari kondisi ri’il kebutuhan pembangunan dalam sebuah kabupaten. Absennya bantuan perspektif dari para pakar pembangunan, membuat Pemda dengan begitu mudah menjadikan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Permen sebagai titik start dalam merumuskan isu-isu strategis. Selama ini, Pemda cenderung mengadopsi 70 indikator yang telah ditetapkan oleh Permen sebagai acuan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan.
Buntut dari RPJMD yang gendut teknis namun kurus substansi ini membuat garapan pembangunan di level daerah berjalan dalam kendali logika serapan anggaran. Dalam kendali logika ini, kendati birokrasi tampak terkesan serius dalam menggarap pembangunan di daerah yang ditandai dengan gelontoran pembangunan infrastruktur, namun dampak serta keberlanjutan dari program-program pembangunan tersebut seringkali tidak menjadi pertimbangan penting. Yang terpenting APBD sudah terserap untuk tujuan pembangunan . Setiap SKPD pun berlomba-lomba menghabiskan anggaran. Iklim kerja egosektoral kian kental pada tubuh birokrasi kita.
Karena itu, menggali poin pembelajaran selama seminggu terlibat dalam proses merancang draft awal dokumen RPJMD di Kabupaten Manggarai Timur, RPJMD perlu dikembalikan pada posisi strategisnya sebagai dokumen pembangunan sebagai kunci sukses pembangunan . Hal itu dapat terwujud melalui proses pembuatan RPJMD yang partisipatoris dengan melibatkan berbagai elemen, SKPD, DPRD dan para pakar dari universitas.
Pengalaman di Kabupaten Manggarai Timur sedikit banyak telah berjalan dalam proses ini. Kendati melibatkan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada, proses-proses partisipatoris di level kabupaten seperti Musrembang di tingkat Desa dan Kecamatan yang dilanjutkan dengan diskusi lintas SKPD merupakan proses pertama yang mesti didahului dalam proses menyusun RPJMD. Sementara itu, selain dampingan teknis, keterlibatan pihak universitas menjadi amat penting dari segi perspektif terutama ketika merumuskan isu-isu strategis pembangunan dalam sebuah kabupaten.
Berkaca pula dari pengalaman tahun sebelumnya, proses penyusunan dokumen RPJMD yang partisipatoris membuat rumusan-rumusan isu strategis pembangunan digarap secara lintas sektoral. Karena itu, kendati secara teknis isu-isu strategis dalam dokumen RPJMD dirumuskan masing-masing berdasarkan SKPD, proses kerja kolaboratif membuat setiap SKPD mampu mencari titik temu dari setiap rumusan isu strategis tersebut.
Dengan demikian, ketika isu-isu strategis pembanguan dirumuskan secara lintas sektoral, program-program pembangunan tidak saja melayani prinsip efektivitas dalam memanfaatkan APBD, tetapi juga dampak dan keberlanjutan dari setiap program yang ada sungguh dirasakan oleh masyarakat.
Karena itu, sambil terus-menerus mengkritisi setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah, sebagai masyarakat kita sepenuhnya berharap agar dokumen-dokumen pembangunan yang memberi orientasi kerja pembangunan di tingkat kabupaten dipastikan disusun sesuai dengan konteks riil kebutuhan masyarakat.
