Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.

Floresa.co – Merespon aksi mogok pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat [Mabar] pada hari pertama 1 Agustus 2022, perlakuan aparat keamanan terhadap mereka sudah melewati batas nalar yang sehat. Puluhan pelaku wisata ditangkap, dipukuli, dan dibawa ke Polres Mabar. Yang lain, dipukul dan diseret di depan Polres saat sedang ingin mengunjungi rekan-rekan mereka yang masih ditahan.

Sudah seharusnya aparat tidak dangkal memahami keseluruhan situasi yang dialami pelaku wisata apalagi sampai harus memamerkan cara-cara kekerasan di kota yang dibangga-banggakan sebagai kota “super premium”.

Pelaku wisata di Labuan Bajo, yang jumlahnya sudah mencapai ribuan orang, berada di tengah situasi putus asa dengan kebijakan terbaru pemerintah yang menaikkan secara drastis tiket masuk ke Taman Nasional Komodo [TNK]. Dalam kebijakan baru ini, tiket yang selama ini 150 ribu rupiah naik drastis menjadi 3,75 juta per orang yang dibeli melalui aplikasi online yang dikontrol oleh PT Flobamor, perusahan milik pemerintah Provinsi NTT. Tarif baru itu dengan sistem keanggotaan selama satu tahun berlaku untuk wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Pelaku wisaya baru saja kembali dari status “pengangguran” akibat pandemi Covid-19, kini menghadapi pilihan ancaman kehilangan pekerjaan karena kebijakan ini, yang di sisi lain membatasi akses mereka, tetapi juga prosesnya tidak menghargai aspirasi mereka.

Sebagai sumber mata pencaharian, reaksi mereka yang menolak tegas kebijakan itu bisa dipahami. Apakah pemerintah atau kepolisian mengharapkan mereka terima begitu saja sebuah keputusan yang merugikan mereka, semena-mena, bahkan tidak sejalan dengan prinsip konservasi yang diklaim pemerintah sebagai  landasan bagi kebijakan itu? Jika mau adil melihatnya, bukankah kebijakan yang amburadul adalah sebuah bentuk provokasi

Patut dicatat, dalam contoh kasus di Labuan Bajo, seharusnya tidak perlu takut berlebihan terhadap aksi massa, apalagi membuat kota kecil Labuan Bajo dipenuhi hingga 1.000 personel aparat keamanan. Sebelumnya, sudah berkali-kali pelaku wisata menggelar demonstrasi, setidaknya sejak tahun 2018. Semuanya berlangsung aman dan damai.

Apalagi, saat ini, alih-alih menggelar demonstrasi yang seringkali tidak dipedulikan lagi oleh politisi dan pejabat setempat, pada Senin kemarin, mereka menggelar aksi mogok, dibarengi bakti sosial. Mereka tidak mau lagi berdemonstrasi tetapi menghentikan aktivitas pelayanan wisata selama sebulan ke depan.

Polisi tidak perlu mencari-cari alasan untuk membenarkan kekerasan. Alasan Kapolres Mabar, AKBP Felli Hermanto bahwa mereka diamankan karena ada ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat [Kantimbas] di lokasi-lokasi vital negara terkesan membuat loncatan kesimpulan. Apakah benar demikian dalam kenyataan?

Selain itu, mengandalkan informasi intelijen atau laporan satu atau dua orang untuk bertindak, tidaklah koresponden dengan perlakukan keji terhadap mereka. Lebih baik mengambil langkah antisipatif dan kedepankan perspektif yang lebih humanis, ketimbang mengedepankan kekerasan.

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan. Jangan hanya melayani kepentingan penguasa yang sebetulnya memicu “gangguan kamtibmas” lewat kebijakan yang semena-mena.

Karena itu, di atas segalanya, kita berharap pelaku wisata yang ditangkap segera dibebaskan secepatnya. Yang terluka, segera dirawat. Sementera untuk polisi, perlulah belajar menghargai demokrasi dan kebebasan ekspresi pelaku wisata dalam aksi mogok. Kita sudah lebih dari 20 tahun meninggalkan era otoritarianisme.

Lebih penting dari itu, mengingat mogok masih berlangsung sebulan, daripada polisi memamerkan laras panjang kesana kemari di Labuan Bajo, yang membuat wisatawan dan warga merasa tidak nyaman, lebih baik fokus belajar Bahasa Inggris dan melatih keramahtamahan kepada wisatawan. Jadilah pengganti pemandu wisata dan sopir yang baik bagi para tamu di kota super premium.

FLORESA

Terkini

‘Jangankan untuk Dijual, untuk Konsumsi Saja Sangat Sulit,’ Petani di Flores Kewalahan Hadapi Penyakit Darah Pisang

Sejak bulan Juli, kebun-kebun pisang di salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil pisang di Flores dilanda penyakit darah. Sementara belum ada langkah efektif mencegahnya, petani terus merana.

Polisi di Manggarai Barat Mengaku Dipukul Kapolres Hingga Dirawat di Rumah Sakit, Kapolda NTT Sebut Itu “Cuma Salah Paham”

“Itu cuma salah paham saja, antara pimpinan dengan bawahan,” kata Kapolda NTT, Irjen Polisi Johni Asadoma

Provider Telekomunikasi Belum Bayar Retribusi, Pemkab Manggarai Berpotensi Rugi Ratusan Juta

Enam provider yang mengoperasikan 45 menara di kabupaten itu belum membayar retribusi selama satu sampai dua tahun pada tahun 2017 dan 2018.

Tanggapi Rencana Budi Daya Udang di Sumba Timur, Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Libatkan Warga 

Walhi NTT juga juga mendesak pemerintah memperhatikan keberlanjutan proyek seperti ini mengingat sejumlah proyek serupa sebelumnya di wilayah lain di NTT gagal.

Populer

Mengapa Dukungan Sekolah dan Daerah Jadi Kunci dalam Program Guru Penggerak?

Dengan mengambil contoh di Kabupaten Manggarai Timur, penulis yang adalah birokrat di kabupaten itu dan fasilitator nasional Program Guru Penggerak menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari sekolah dan daerah dalam memperbaiki mutu pendidikan lewat program ini.

“Kenapa Mereka yang Buat Surat Pengunduran Diri Saya?” Sopir di Manggarai Timur Pertanyakan Cara Dinas Memberhentikannya dari THL

Seorang sopir di Manggarai Timur mengaku diminta menandatangani surat pernyataan pengunduran diri yang disiapkan oleh dinas. Dia tidak akan mendapat modal usaha jika menandatangani surat itu.

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Kepala Desa di Flores Bicara tentang Wacana Perpanjangan Masa Jabatan: ‘Cederai Demokrasi, Ini Permainan Elite’

Kepala desa di Flores mengkritisi wacana perpanjangan masa jabatatan, menyebutnya berbahaya bagi demokrasi dan regenerasi kepemimpinan, serta menganggapnya hanya sebagai permainan elite

Analisis Lainnya

Mengapa Dukungan Sekolah dan Daerah Jadi Kunci dalam Program Guru Penggerak?

Dengan mengambil contoh di Kabupaten Manggarai Timur, penulis yang adalah birokrat di kabupaten itu dan fasilitator nasional Program Guru Penggerak menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari sekolah dan daerah dalam memperbaiki mutu pendidikan lewat program ini.

Pelajaran dari Perjuangan Warga Flores Melawan Pembangunan yang Kapitalistik

Dari perlawanan terhadap kebijakan di Taman Nasional Komodo, proyek geothermal di Wae Sano dan tambang di Desa Satar Punda, gerakan warga memberi pelajaran penting, tidak saja untuk konteks kasus lainnya di Flores, tapi juga di Indonesia

Gangguan Jiwa di NTT: Tidak Sekedar Masalah Mental Individu, Tapi Bagian dari Masalah Struktural

Kegagalan mengidentifikasi akar persoalan isu kejiwaan yakni sebatas sebagai persoalan internal individu berujung pada penarikan kesimpulan bahwa hanya individu itu sendiri yang dapat menyelamatkan nasibnya.

Proyek Infrastruktur yang Amburadul di Labuan Bajo; Tidak Menjawab Masalah, Tanpa Perencanaan yang Matang

Butuh evaluasi serius terhadap berbagai macam proyek infrastruktur yang amburadul, agar tidak tidak hanya jadi bancakan dari orang-orang pusat dan mitra mereka di daerah yang sekedar mau mencari untung, tanpa peduli soal kualitas dan manfaatnya.