ARTIKEL UTAMA

Bank Dunia Kembali Datangi Wae Sano, Warga Tolak Jadi Korban Atas Nama Proyek Rendah Karbon

Warga menilai Bank Dunia tidak serius menanggapi suara penolakan mereka yang sudah disampaikan berulangkali, termasuk dalam pertemuan pertama pada Mei lalu.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?  

Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.

Publikasi Terbaru

‘Jangankan untuk Dijual, untuk Konsumsi Saja Sangat Sulit,’ Petani di Flores Kewalahan Hadapi Penyakit Darah Pisang

Sejak bulan Juli, kebun-kebun pisang di salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil pisang di Flores dilanda penyakit darah. Sementara belum ada langkah efektif mencegahnya, petani terus merana.

Polisi di Manggarai Barat Mengaku Dipukul Kapolres Hingga Dirawat di Rumah Sakit, Kapolda NTT Sebut Itu “Cuma Salah Paham”

“Itu cuma salah paham saja, antara pimpinan dengan bawahan,” kata Kapolda NTT, Irjen Polisi Johni Asadoma

Provider Telekomunikasi Belum Bayar Retribusi, Pemkab Manggarai Berpotensi Rugi Ratusan Juta

Enam provider yang mengoperasikan 45 menara di kabupaten itu belum membayar retribusi selama satu sampai dua tahun pada tahun 2017 dan 2018.

Tanggapi Rencana Budi Daya Udang di Sumba Timur, Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Libatkan Warga 

Walhi NTT juga juga mendesak pemerintah memperhatikan keberlanjutan proyek seperti ini mengingat sejumlah proyek serupa sebelumnya di wilayah lain di NTT gagal.

Polisi di Manggarai Barat Masuk Rumah Sakit, Mengaku Dianiaya Kapolres Karena Masalah Air

Bripka Samsul Risal, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, mengalami luka di bagian wajahnya, bibirnya pecah dan kepalanya pusing.