Ombudsman NTT

Artikel-artikel terkait topik ini

Retret Pejabat NTT Habiskan Satu Miliar Tanda Gubernur “Tidak Peka pada Protes Publik,” Tak Sejalan Spirit Efisiensi

Ombudsman menilai APBD seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal penting

Polemik Tunjangan DPRD NTT: Tidak Wajar dan Bebani Keuangan Daerah, Berapa Jumlah Idealnya?

Menurut analisis Ombudsman, jika tunjangan DPRD NTT dirasionalisasi, terdapat potensi penghematan Rp20–25 miliar per tahun yang bisa dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak

Gubernur NTT Rombak Sistem Pendanaan Pendidikan Lewat Pergub: Larang Pungutan Liar, Batasi Iuran dan Wajibkan Transparansi

Peserta didik dari keluarga tidak mampu akan dibebaskan sepenuhnya dari iuran, sementara sekolah dan komite dilarang menarik biaya yang bersifat memaksa maupun diskriminatif

Pungutan Pendaftaran Murid Baru Dinilai Terlalu Besar, Wakil Gubernur NTT Minta Kepala Sekolah di Kupang Pertimbangkan Latar Belakang Orang Tua

Pungutan terhadap siswa seharusnya bisa dikurangi karena gaji guru ASN atau PPPK telah ditanggung negara, kata Ombudsman

Penahanan Ijazah, Mahalnya Biaya Masuk, Hingga Akses Minim bagi Anak Miskin; Sejumlah Sengkarut Sekolah Negeri di NTT yang Jadi Sorotan Ombudsman

Di tengah rendahnya partisipasi pendidikan dan maraknya anak putus sekolah, mereka mencontohkan terobosan di SMK Kolbano dan SMAN 2 Kupang Barat sebagai model kebijakan pendidikan gratis yang perlu direplikasi

Sempat Nyaris Kuasai Bisnis Jasa Wisata di TN Komodo, Kini BUMD NTT PT Flobamor Tak Bayar Gaji Karyawan karena Krisis

Perusahaan tersebut pernah memicu kontroversi dalam pengelolaan TN Komodo

Lansia yang Perkosa Anak di Bawah Umur Tak Kunjung Ditangkap, Keluarga Pertanyakan Sikap Diam Polres Kupang

Sejak pelaku kabur, penyidik tidak pernah menghubungi keluarga korban