Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia (Unika) St. Paulus Ruteng menggelar seminar dan pameran festival pangan lokal, bagian dari upaya mendorong dan mengampanyekan kedaulatan pangan di kalangan kaum muda dan pelajar.
Seminar pada 23 Januari itu bertajuk “Pangan Lokal: Mendokumentasikan, Mempromosikan, dan Melestarikan Identitas Masa Depan,” yang diinisiasi Kelompok Narasi Untuk Kolaborasi (NUK) Unika St. Paulus Ruteng bekerja sama dengan Jaringan Biodiversity Warriors (BW KEHATI).
Selain seminar, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran pangan lokal Manggarai.
Pameran tersebut menampilkan beragam jenis pangan lokal, mulai dari jagung, ubi, wortel, kacang tanah, kopi, dan daun kelor.
Pameran berlangsung bersamaan dengan seminar dan dibuka untuk umum selama kegiatan berlangsung.
Kegiatan tersebut diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai program studi.
Hadir sebagai narasumber seminar Pater Geovanny Calvin De Flores Pala, SVD, dosen Program Studi Teologi sekaligus Koordinator Tim NUK Unika St. Paulus; Romo Inosensius Sutam, akademisi dan pegiat budaya; dan Ronaldus Don Piran, Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian.
Sementara moderator seminar Trisno Arkadeus, Ketua Tim NUK yang juga mahasiswa semester akhir di kampus tersebut.
Perlawanan dari Piring Makan
Dalam pemaparannya, Pater Calvin menjelaskan, kendati tampak asing dan canggih, istilah kedaulatan pangan sebetulnya sudah dipraktikkan dalam kehidupan harian warga di desa-desa, terutama yang hidupnya bergantung pada ketersediaan pangan lokal.
Ia berkata, selain demi bertahan hidup, praktik harian warga tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap ideologi dan sumber-sumber pangan yang datang dari luar dan berpotensi menghilangkan kekhasan peradaban setempat.
“Bagi masyarakat kecilm perlawanan justru kerap berlangsung sunyi dan nyaris tak terlihat. Perlawanan sering berlangsung di dapur, di ladang dan di meja makan,” katanya.
Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Poco Leok, wilayah di sisi selatan Kabupaten Manggarai, di mana ia menjumpai ibu-ibu yang konsisten menjaga sumber-sumber pangan lokal mereka.
“Cara mereka makan dan cara mereka mengolah makanan yang sering dianggap biasa, sebenarnya adalah bentuk perlawanan,” ujarnya.
Calvin berkata, praktik hidup tersebut mengekspresikan perlawanan terhadap industri, teknologi dan kebijakan pemerintah dengan cara yang halus, konsisten dan berbasis lokal.
Menurutnya, cara warga tersebut juga merupakan kritik terhadap modernisme yang menjanjikan kemajuan melalui infrastruktur megah, gedung-gedung tinggi, teknologi canggih dan efisiensi kerja.
“Di balik janji kemajuan itu, tersimpan penderitaan yang sering luput dari perhatian. Ada air mata yang tersembunyi, ada darah yang tertutup aspal, beton dan besi,” ujarnya.
Modernisme, kata dia, telah melahirkan apa yang ia sebut sebagai “keretakan metabolisme,” yakni terputusnya hubungan antara manusia dan alam.
“Manusia tidak lagi mau berkotor-kotor dengan tanah dan tidak lagi sabar menunggu proses alamiah. Segalanya dilapisi dinding, mesin dan teknologi,” katanya.
Mengutip pemikiran Friedman dan McMichael dalam buku Food Regime, ia berkata “makanan bukan sekadar komoditas ekonomi.”
“Makanan bukan hanya sesuatu yang dirasakan, ditelan, lalu dibuang, melainkan memiliki makna sosial dan politis,” katanya.
Dalam sistem pangan global, lanjutnya, perusahaan-perusahaan besar menguasai benih dan produksi pangan.
“Kondisi ini membuat petani kecil sulit bersaing dan akhirnya bergantung pada pasar serta kekuasaan modal. Makna makanan pun bergeser dari use value (nilai guna) ke exchange value (nilai tukar),” katanya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan praktik pertanian masa lalu, ketika petani menanam, merawat, memanen, mengolah dan menikmati hasil kerjanya sendiri.
“Kini, banyak orang bekerja di pabrik menghasilkan sesuatu yang tidak mereka konsumsi. Yang mereka peroleh hanyalah uang, sementara hubungan dengan proses produksi terputus,” ujarnya.
Untuk menjelaskan bentuk perlawanan semacam ini, ia merujuk pada teori James C. Scott tentang Weapons of the Weak – Senjata Kaum Lemah.
“Senjata orang kecil bukanlah kekerasan, melainkan praktik sehari-hari yang sarat makna,” katanya.
Pangan Lokal Terancam Industrialisasi Pembangunan
Romo Inosensius Sutam mengawali pemaparannya dengan menyinggung sejarah perang dunia, termasuk strategi penguasa Prancis, Napoleon Bonaparte saat berhadapan dengan Rusia.
“Kemenangan perang tidak hanya ditentukan oleh strategi militer atau persenjataan, tetapi oleh ketersediaan makanan. Kalau tidak ada makanan, perang tidak akan berjalan. Pangan adalah kunci,” katanya.
Inosensius menilai sejarah tersebut menunjukkan bahwa pangan memiliki peran strategis sebagai kekuatan geopolitik.
“Pangan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan konsumsi, tetapi juga berkaitan erat dengan kekuasaan dan arah pembangunan. Globalisme telah bergeser menjadi oligarkisme, di mana penguasaan sumber daya—terutama tanah dan pangan—dikuasai oleh segelintir pihak bermodal besar,” ujarnya.
Ia mencontohkan praktik pengumpulan lahan hingga ratusan hektare atas nama pembangunan dan investasi.
“Meski dilakukan secara legal dan melibatkan aparat, praktik tersebut berpotensi meminggirkan masyarakat lokal. Pembangunan memang membutuhkan modal, tetapi jika sepenuhnya dikendalikan industri besar, masyarakat justru terdesak,” katanya.
Pembangunan yang berorientasi kapital, lanjutnya, kerap melahirkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, serta terputusnya relasi manusia dengan alam.
“Penggunaan mesin dan teknologi modern dalam pertanian tidak selalu ramah lingkungan. Mekanisasi memang meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong ketergantungan pada alat, modal dan sistem distribusi jarak jauh,” ujarnya.
Padahal, “produk lokal punya nilai ekonomi, apalagi jika didukung pengemasan dan pemasaran yang tepat, tanpa kehilangan identitasnya.”
Menurutnya, persoalan pangan juga berkaitan erat dengan standar dan mentalitas masyarakat.
Ia menilai masih banyak orang menganggap produk dari luar selalu lebih baik dibandingkan pangan lokal.
“Padahal pangan lokal kita sehat, ramah lingkungan, dan sarat nilai budaya. Yang sering kurang hanya pada pengemasan dan keberpihakan kebijakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalamannya menjual produk pangan lokal dalam berbagai festival, termasuk yang diinisasi Gereja Katolik.
Dengan kemasan yang baik, katanya, nilai jual produk meningkat signifikan tanpa harus menghilangkan identitas lokalnya.
“Hubungan pangan dengan budaya dan kosmologi masyarakat Manggarai dalam cerita-cerita lokal manusia, tanaman, dan tanah memiliki hubungan asal-usul yang erat. Kekurangan pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu persoalan sosial dan moral,” katanya.
Kelaparan, lanjutnya, dapat mendorong konflik, pencurian, hingga keretakan keluarga.
Karena itu, pangan harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat
Sementara Ronaldus Don Piran menilai globalisasi tidak hanya berdampak pada sistem ekonomi global, tetapi juga secara langsung memengaruhi pola konsumsi dan kedaulatan pangan masyarakat, terutama kelompok rakyat kecil.
“Rakyat justru menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak globalisasi, terutama melalui perubahan pola konsumsi pangan,” ujarnya.
Ia mengutip data Bank Dunia pada 2011 yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin di berbagai belahan dunia menghabiskan sekitar 70 hingga 80 persen pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan.
“Data ini memperlihatkan bahwa sektor pangan merupakan sektor yang paling rentan terdampak globalisasi. Dalam perdagangan internasional berlaku prinsip keunggulan komparatif, yakni negara didorong untuk memproduksi barang yang paling efisien secara biaya,” Katanya.
Akibatnya, hubungan antarnegara menjadi saling bergantung, terutama negara berkembang terhadap negara industri.
“Kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan pangan secara nasional, tetapi harus dilihat dari akses rumah tangga terhadap pangan. Secara sederhana, rumah tangga disebut tahan pangan jika memiliki persediaan pangan—misalnya beras—yang cukup untuk sekitar 200 hingga 250 hari,” ujarnya.
Ia berkata akses terhadap lahan pertanian, kemampuan membeli pangan, serta stabilitas harga, menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan pangan masyarakat.
“Jika kita terus berpikir belum makan kalau belum makan nasi, maka ketergantungan pangan akan terus terjadi,” ujarnya.
Ia juga berkata pendidikan pangan, kesadaran kritis, serta kebijakan yang berpihak pada petani dan pangan lokal menjadi kunci untuk menghadapi dampak globalisasi terhadap sistem pangan di Indonesia.
Editor: Anno Susabun
