Ketika seorang ahli panas bumi UGM berbicara soal pentingnya komunikasi risiko yang berimbang tetapi tidak menyebut satu kata pun tentang gempa picuan — padahal konsensus ilmiah global sudah lama mengakuinya — yang sedang terjadi bukan kelalaian ilmiah, melainkan politik pengetahuan: otoritas akademik dipakai untuk memutuskan bahwa risiko itu boleh ditanggung, oleh orang lain.

Kita butuh pers independen yang merekam kenyataan warga, bukan versi yang dipoles oleh siaran pers korporasi atau pidato pejabat.

Dokumen yang dijadikan dasar penguasaan ratusan hektare tanah tidak bisa ditunjukkan secara utuh oleh pihak yang mengklaimnya sah. Sementara sawah sudah dipatok, jalan tani sudah digusur.

Demokrasi yang sehat menjawab kritik dengan argumentasi, menjawab pemberitaan dengan hak jawab, dan menjawab perbedaan dengan dialog.