Setelah erupsi November 2024 yang menewaskan sembilan orang dan memaksa lebih dari 13.000 jiwa mengungsi, perempuan-perempuan yang menggantungkan hidup dari kebun dan pasar berupaya mencari jalan untuk bertahan, sementara hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga terwujud.
Setelah erupsi November 2024 yang menewaskan sembilan orang dan memaksa lebih dari 13.000 jiwa mengungsi, perempuan-perempuan yang menggantungkan hidup dari kebun dan pasar berupaya mencari jalan untuk bertahan, sementara hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga terwujud.
Data global mencatat 951 kekerasan terhadap jurnalis perempuan sepanjang 2024 — naik 56 persen dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, pola yang sama terjadi, dari redaksi besar di Jakarta hingga daerah.
Dalam Gereja yang hierarkis dan maskulin, suara perempuan sering terpinggirkan—namun justru dari sana, Suster Rita berbicara paling dekat dengan luka yang diabaikan kekuasaan.
Pernyataan sikap Keuskupan Ruteng muncul sepekan usai sosialisasi publik perusahaan tambang mangan yang hendak beroperasi di dekat pesisir utara Flores.
Kendati memenangi sengketa terbaru di PTUN, putusan perdata sebelumnya terkait salah satu dari enam sertifikat pada objek sengketa tanah seluas 30 hektare itu dapat menjadi ganjalan bagi Pemkab Manggarai Barat.
Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, membeberkan empat alasan mengapa militerisasi Flores tidak dapat dibenarkan — dari absennya justifikasi yang jelas hingga ancaman terhadap tanah dan demokrasi. "Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu," tegasnya.
Pernyataan sikap Keuskupan Ruteng muncul sepekan usai sosialisasi publik perusahaan tambang mangan yang hendak beroperasi di dekat pesisir utara Flores.
Kendati memenangi sengketa terbaru di PTUN, putusan perdata sebelumnya terkait salah satu dari enam sertifikat pada objek sengketa tanah seluas 30 hektare itu dapat menjadi ganjalan bagi Pemkab Manggarai Barat.
Kendati memenangi sengketa terbaru di PTUN, putusan perdata sebelumnya terkait salah satu dari enam sertifikat pada objek sengketa tanah seluas 30 hektare itu dapat menjadi ganjalan bagi Pemkab Manggarai Barat.
Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, membeberkan empat alasan mengapa militerisasi Flores tidak dapat dibenarkan — dari absennya justifikasi yang jelas hingga ancaman terhadap tanah dan demokrasi. "Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu," tegasnya.
