Bagi pemerintah, pengembangan panas bumi perlu dinilai melalui teknologi, perlindungan lingkungan, dan jaminan hak adat. Bagi warga yang menolak, Gereja, serta aktivis lingkungan, persoalannya juga menyangkut ruang hidup, tanggung jawab atas risiko, dan hak menentukan masa depan wilayah mereka.