Floresa.co – Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD angkat bicara soal gelombang pembangunan fasilitas militer yang tengah melanda Flores — dari Tonggurambang di Nagekeo hingga rencana serupa di Manggarai Timur dan Ende.
Dalam wawancara khusus dengan Floresa, Uskup Budi — yang juga Wakil Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) — menegaskan tidak melihat alasan yang cukup kuat untuk kehadiran militer dalam skala sebesar itu.
“Ini merupakan sesuatu yang sangat mencemaskan,” katanya, menyoroti kekhawatirannya atas menyempitnya ruang bagi masyarakat sipil.
Ia juga mempertanyakan dasar kebijakan pengambilalihan lahan warga untuk kepentingan militer: “Yang dibutuhkan masyarakat adalah ruang hidup dan lahan untuk berusaha.”
“Seolah-olah masyarakat dipandang sebagai ancaman sehingga harus dihadapi dengan kehadiran militer yang begitu besar. Padahal kita adalah warga negara yang setia,” katanya, sembari mendesak agar alasan pembangunan itu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Soal konflik lahan di Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, ia menegaskan prinsip yang menurutnya tak boleh dilanggar: masyarakat harus didengarkan, bukan dipaksa.
Di wilayah itu, 30 keluarga purnawirawan TNI yang telah 46 tahun menggarap tanah pemberian negara sejak program Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) tahun 1980, kini menghadapi klaim militer atas lahan mereka.
Luas tanah yang tercatat dalam sertifikat ternyata membengkak sepuluh kali lipat, dari 23,6 hektare menjadi 236 hektare — sebuah perubahan yang menurut dokumen warga “tidak pernah diketahui dan tidak disepakati” masyarakat adat yang menyerahkan tanah itu pada 1975. Sengketa ini turut mengancam sekitar 1.489 warga desa lainnya.
Dalam menyelesaikan konflik ini, Uskup Budi menegaskan bahwa “yang harus didengar adalah masyarakat yang benar-benar bebas, bukan masyarakat yang sudah dibayar, ditekan, diancam, atau diberi iming-iming.”
Selain di Tonggurambang, wilayah Flores lain yang masuk target adalah Ende dan Mangarai Timur.
Uskup Budi berpesan kepada pemerintah dan TNI: “Masyarakat Flores membutuhkan ruang hidup. Itulah kebutuhan paling mendasar yang harus dijamin.”
Ia juga bicara panjang lebar soal peran Gereja mendampingi warga terdampak, batas ideal investasi di Flores, dan mimpinya tentang masa depan pulau ini.
“Mimpi saya tentang Flores adalah Flores yang semakin demokratis, semakin saling menghargai,” katanya, menambahkan Flores “yang menjunjung tinggi kedaulatan sipil, serta ramah terhadap lingkungan.”
Semuanya bisa disimak secara dalam wawancara utuh: Uskup Agung Ende: Militerisasi Flores ‘Sangat Mencemaskan’