Judul buku: Krisis Kebebasan; Penulis: Albert Camus; Penerjemah: Edhi Martono; Jumlah halaman: 118; Tahun terbit: 1988; Penerbit: Yayasan Obor Indonesia
Pulau Flores yang penduduknya hidup dari pertanian, laut, ritus adat, dan relasi ekologis perlahan diarahkan menjadi “pulau energi panas bumi”, wilayah tambang, sekaligus kawasan strategis militer.
Di balik narasi pembangunan hijau dan investasi nasional, muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa diabaikan: apakah masyarakat Flores sungguh diberi kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri?
Pertanyaan itu bukan pemberontakan. Pertanyaan itu adalah hak — hak yang seharusnya dijawab kepada petani yang berjuang mengolah tanah tanpa kepastian pupuk, kepada nelayan yang ruang tangkapnya menyempit atas nama konservasi, dan kepada setiap masyarakat adat yang hingga hari ini belum memiliki undang-undang yang secara resmi mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak mereka.
Membaca Krisis Kebebasan karya Albert Camus — yang ditulis pada 1948, setelah Eropa luluh lantak oleh Perang Dunia II — bukan sekedar menengok sejarah. Ini adalah cermin.
Camus menulis di tengah trauma fasisme, ketika negara-negara besar memakai bahasa “kemajuan” dan “kepentingan umum” untuk membenarkan pengorbanan rakyat kecil.
Tujuh dekade kemudian, bahasa yang sama terdengar di Flores — hanya dengan kemasan yang berbeda: transisi energi, investasi strategis, kawasan ekonomi khusus.
Buku ini, meski tipis, adalah alat penunjuk arah. Ia memandu cara berpikir tentang apa yang sesungguhnya terjadi ketika kebebasan’ dan ‘keberanian’ mulai luntur — bukan karena dicabut secara kasar, melainkan karena perlahan digerus oleh proyek-proyek besar yang tidak pernah benar-benar meminta persetujuan rakyat.
Pembangunan tanpa persetujuan rakyat, tanpa keadilan ekologis, dan tanpa penghormatan terhadap ruang hidup hanya akan melahirkan krisis baru—krisis kemanusiaan.
Surat Sebagai Alat Penyadaran
Camus menuliskan surat kepada teman Jerman, bukan untuk berdamai, melainkan untuk menggugat. Surat-surat itu menjadi tonggak penting perlawanan moral, melawan fasisme; menolak kekerasan, menuntut keadilan, dan mempertahankan kemanusiaan di tengah ideologi yang menghancurkan segalanya.
Yang membuat surat itu relevan hingga kini bukan konteks historisnya, melainkan polanya. Negara modern, seperti yang dikritik Camus, selalu punya bahasa yang terdengar mulia untuk membenarkan pengorbanan rakyat kecil: kemajuan, keamanan dan kepentingan umum. Di balik kata-kata itu, yang sesungguhnya terjadi adalah pengalihan — pengalihan sumber daya, pengalihan kekuasaan, dan pengalihan hak atas tanah dari tangan rakyat ke tangan negara dan korporasi.
Pada halaman tiga belas Camus menulis kepada temannya itu: “Engkau berbicara tentang “Eropa”, tapi yang ada dalam pikiranmu adalah tentara, lumbung pangan, industri yang dipaksa bekerja melebihi kemampuan, serta cendekiawan yang dikekang. Bagimu Eropa adalah daerah kekuasaan dikelilingi laut dan pegunungan, dengan bendungan tersebar di sana-sini, dengan tambang mineral penggali kekayaan buminya, dengan tumpukan hasil panen di mana-mana, tempat Jerman memainkan peran dengan taruhan nasibnya sendiri di masa datang. Namun bagi kami Eropa adalah rumah tempat tinggal jiwa yang selama dua puluh abad ini telah mengalami petualangan kemanusiaan yang tidak ada bandingannya.”
Ganti kata “Eropa” dengan Flores. Ganti “tentara dan tambang” dengan “panas bumi dan batalyon.” Strukturnya sama persis: ada pihak yang melihat Flores sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, dan ada masyarakat yang melihat Flores sebagai rumah — tempat di mana identitas, adat, dan kehidupan mereka berakar.
Inilah pisau analisis pertama yang mesti diasah oleh masyarakat Flores: untuk siapa energi itu diproduksi? Apakah masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan, atau hanya korban yang diminta berkorban demi kebutuhan industri?
Jika listrik dari panas bumi Flores sebagian besar dialirkan ke luar pulau untuk kebutuhan industri nasional, sementara sebagian warga Flores masih hidup tanpa akses energi yang memadai, maka pembangunan itu bukan untuk Flores — Flores hanyalah lokasinya.
Kebebasan Pers Sebagai Syarat Kebebasan Masyarakat
Camus tidak hanya menulis tentang penindasan fisik. Ia juga memahami bahwa penindasan paling berbahaya adalah yang bekerja secara senyap — melalui pembungkaman informasi.
Ketika Eduardo Santos, mantan Presiden Kolombia (1938–1942) sekaligus pemilik surat kabar El Tiempo diasingkan dan medianya ditutup paksa oleh rezim diktator. Camus menggunakan mimbar dan menulis untuk mengecam keras segala bentuk sensor dan penindasan terhadap jurnalis.
Baginya, sensor bukan sekadar kejahatan administratif — sensor adalah pengakuan bahwa penguasa takut pada kebenaran yang ditulis.
Pada halaman 24, ia menulis “Kebebasan pers tidaklah menjamin suatu negeri mencapai keadilan dan kedamaian, tetapi tanpa kebebasan pers tidaklah menjamin suatu negara mencapai keduanya. Karena keadilan hanya akan terbukti bila rakyatnya dihormati hak-haknya, dan tidak ada artinya jika tidak diwujudkan.”
Logika Camus ini sederhana namun kuat: masyarakat yang tidak mendapat informasi yang benar tidak bisa membuat keputusan yang bebas. Dan masyarakat yang tidak bisa membuat keputusan bebas tidak benar-benar merdeka — apapun yang tertulis di konstitusinya.
Pers yang bebas merupakan benteng penting melawan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika informasi dikendalikan, dibatasi, atau dibentuk hanya untuk mendukung kepentingan negara dan modal, masyarakat kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas.
Di Flores, ancaman terhadap kebebasan pers bukan lagi sekadar bayangan. Teror terhadap jurnalis dan kriminalisasi kerja-kerja peliputan sudah mulai terjadi. Ketika jurnalis yang meliput konflik agraria atau menggugat proyek energi menghadapi tekanan hukum, yang sesungguhnya diserang bukan hanya jurnalis itu — yang diserang adalah hak masyarakat untuk tahu. Dan masyarakat yang tidak tahu, mudah dikendalikan.
Pembangunan Batalyon dan Militerisasi Ruang Hidup
Camus, yang hidup di tengah trauma perang dan pendudukan Nazi memahami satu hal yang sangat jelas:ketika negara meletakkan kontrol dan keamanan di atas demokrasi, yang pertama kali hilang adalah suara rakyat.
Pembangunan batalyon militer di Flores, yang sebagiannya sudah dimulai, perlu dibaca secara kritis, bukan untuk menolak kehadiran negara, melainkan untuk mempertanyakan fungsinya.
Dalam banyak kasus di berbagai belahan dunia, penguatan militer di daerah kaya sumber daya alam berjalan seiring dengan — dan kerap mendahului — konflik antara masyarakat dan proyek ekstraktif. Kehadiran aparat yang masif mengubah dinamika: penolakan warga terhadap proyek yang merugikan mereka tidak lagi diperlakukan sebagai ekspresi demokratis, melainkan sebagai ancaman keamanan yang harus ditertibkan.
Jika pola itu terjadi di Flores, maka masyarakat yang menolak penggusuran lahan atau mempertanyakan dampak berbagai proyek ekstraktif, seperti panas bumi, bisa berhadapan bukan dengan meja dialog, melainkan dengan aparat. Ini bukan skenario hipotesis — ini adalah pola yang sudah berulang di banyak daerah di Indonesia.
Camus percaya bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal ada atau tidaknya pemilu. Demokrasi adalah soal apakah rakyat benar-benar punya ruang untuk bersuara, menolak, dan menentukan — tanpa takut.
Sejarah Pasti Berulang, Kecuali Kita Membacanya
Tidak ada yang benar-benar baru di bawah kolom langit ini. Yang berubah hanya nama-nama: dulu koloni, sekarang investasi. Dulu penjajah, sekarang korporasi transnasional. Dulu kekerasan terang-terangan, sekarang regulasi yang tampak sah namun menggerus hak.
Camus menulis di masa ketika Eropa baru saja keluar dari mimpi buruk fasisme. Ia tahu bahwa monster tidak selalu datang dengan seragam dan sepatu lars. Kadang ia datang dengan jas dan dokumen investasi. Kadang ia datang dengan janji listrik dan lapangan kerja. Dan kadang, ia datang perlahan — begitu perlahan sehingga masyarakat baru sadar ketika tanah mereka sudah berpindah tangan.
Membaca pola, mengenali preseden dan menyiapkan respons kolektif bukan sikap paranoid—itu syarat bertahan dari gempuran monster dunia bernama kapitalisme.
Kebebasan, seperti yang ditegaskan Camus, bukan hadiah yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hak yang harus terus-menerus diperjuangkan, dipertahankan, dan dijaga — bahkan ketika yang mengancamnya memakai wajah pembangunan.
Flores bukan hanya pulau. Flores adalah rumah. Dan tidak ada pembangunan yang sah jika mereka yang tinggal di dalamnya tidak punya suara untuk menentukan seperti apa rumah itu dirawat.
Arif Harmi Hidayatullah, dikenal sebagai Abim Gondrong, merupakan penulis dan peneliti yang tumbuh dan berkembang di Rumah Baca Aksara, kolektif kaum muda di Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Editor: Ryan dagur