Floresa.co – Di Flores — wilayah yang mayoritas Katolik — Gereja bukan hanya ruang spiritual, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang identitas dan moralitas.
Dalam konteks itu, keragaman gender dan seksualitas masih sering menjadi percakapan yang sensitif.
Namun, di Maumere, ada cerita yang berbeda. Sejumlah transpuan telah lama mengambil peran nyata dalam kehidupan menggereja: melatih paduan suara, mendampingi Orang Muda Katolik (OMK), hingga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
Hendrika Viktoria Mayora adalah salah satu sosok yang populer di antara mereka. Sebelum terbuka sebagai transpuan, ia menjalani hampir sepuluh tahun kehidupan religius sebagai calon biarawan Katolik — dari seminari menengah hingga biara.
Sekembalinya ke Maumere pada 2018, ia ikut mendirikan Komunitas Fajar Sikka, wadah bagi kelompok ragam gender dan seksualitas untuk terlibat dalam gerakan sosial.
Salah satunya adalah mendampingi warga adat Nangahale dalam konflik agraria melawan PT Krisrama, korporasi milik Keuskupan Maumere.
Ia juga merupakan Ketua Badan Permusyawaratan di Desa Habi, Kecamatan Kangae, kerap disebut satu-satunya tranpuan di Indonesia yang mengemban jabatan publik.
Dalam wawancara dengan Dominiko Djaga dari Floresa, Mayora bercerita tentang perjalanan menerima diri, pengalaman spiritual sebagai transpuan Katolik, relasinya dengan Gereja, dan pilihan solidaritas yang ia ambil bersama komunitasnya.
Berikut adalah petikannya:
Bagaimana Anda melihat peran dan posisi Anda sendiri di tengah masyarakat?
Kehadiran saya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi representasi kehadiran semua teman-teman ragam gender dan seksualitas.
Kalau kita bicara keragaman gender dan seksualitas di sini, kita tidak bisa terlepas dari konteks Maumere.
Apa maksudnya konteks Maumere?
Sering kali orang memakai istilah dari luar untuk mendefinisikan kita, framing bahasanya sudah terlanjur negatif.
Saya mencoba menyelami ini secara perlahan.
Beberapa waktu lalu, saya pulang dari Bone — dari Segeri, dari komunitas Bissu (komunitas gender ketiga dalam tradisi Bugis yang memiliki peran spiritual dan sosial). Di sana orang tidak memakai istilah-istilah dari luar. Mereka punya istilah sendiri: Calalai, Calabayi, Bissu.
Di Maumere pun sebenarnya ada — kobek, atau la’i ke’o du’a (ungkapan lokal Maumere untuk seseorang yang dianggap memiliki ekspresi gender yang berbeda).
Tapi begitu orang mulai menyebut “LGBT” atau “transpuan” atau “waria,” reaksinya langsung berbeda.
Saya pernah mendiskusikan hal ini dengan Aan Mansur, Direktur Makassar International Writers Festival. Dia bilang, upaya inklusivitas kelompok-kelompok ragam gender punya kekeliruan mendasar: terlalu bergantung pada bahasa dari luar, tidak menggali dari konteks lokal.
Kata kobek sendiri artinya “landai.” Itu sudah lama ada dalam bahasa kita. Saya pikir kobek bisa diperkenalkan lagi.
Dalam sejumlah pernyataan, Anda juga sering berbicara soal cara pandang agama yang sering menjadi sumber resistensi? Bisa Anda jelaskan maksudnya?
Ketika orang menggunakan teks-teks Kitab Suci — misalnya, bahwa Tuhan hanya menciptakan perempuan dan laki-laki — untuk menilai kami sebagai kelompok yang tidak seharusnya ada.
Ada orang Katolik yang pernah berdebat dengan saya menggunakan dasar itu. Intinya: jadi kobek masih bisa ditoleransi, tapi kalau bicara soal keragaman orientasi seksual, itu tetap dosa.
Di situlah dilema masyarakat terlihat. Di satu sisi menerima, di sisi lain tetap menilai kami manusia yang berdosa.
Bagaimana proses Anda sampai berani menyatakan diri sebagai transpuan?
Yang paling mendasar adalah kejujuran. Jujur itu bayarannya mahal, apalagi jujur terhadap diri sendiri.
Saya rela meninggalkan kehidupan di biara — meninggalkan kenyamanan, kemampanan, kehormatan — untuk jujur.
Saya hidup sekitar sepuluh tahun di dunia religius, mulai dari seminari menengah. Di tengah semua itu, saya bergejolak.
Saya sadar saya bukan heteroseksual, dan saya tidak menemukan semangat yang saya cari dalam praktik hidup di sana.
Saya lalu pergi ke Yogyakarta — awalnya dengan bayangan ingin “berubah,” karena perasaan berdosa yang masih kuat. Tapi justru di Yogyakarta saya menemukan Tuhan, dalam kewariaan saya.
Saya bertemu sosok-sosok transpuan yang punya spiritualitas hidup yang kuat. Kalau orang membayangkan waria itu tidak berdaya, saya justru menemukan orang-orang dengan potensi, kemampuan, dan empati yang luar biasa.
Ada yang rela mengamen untuk menghidupi teman-teman yang tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal berdesakan di kos sempit, tapi masih menampung orang lain.
Dari perjumpaan itu, saya pelan-pelan belajar menerima bahwa apa yang saya rasakan tidak salah. Saya benar-benar berdamai dengan diri sendiri pada usia 32 tahun.
Kalau dulu pertanyaan terbesar saya adalah who am I? — sekarang pertanyaan saya adalah: siapa saya di hadapan Tuhan?
Salah satu momen spiritual paling kuat bagi saya adalah ketika mengikuti Logu Senhor (prosesi devosi umat Katolik Maumere yang dilakukan secara turun-temurun, biasanya pada masa Prapaskah) pada 2019.
Dalam momen itu saya meminta Yesus menguatkan saya, mengampuni saya, dan memberi saya kekuatan untuk hidup dan tinggal di Maumere. Doa itu dikabulkan.
Bagaimana proses penerimaan yang Anda alami di Maumere?
Kami diterima — tapi penerimaan itu punya syaratnya sendiri. Kalau kami tidak punya pekerjaan atau tidak menunjukkan kapasitas, kami tidak dianggap. Tapi karena banyak teman waria di sini bekerja dan punya kontribusi sosial, ruang itu pelan-pelan menjadi lebih cair.
Momen penting setelah kembali ke Maumere adalah ketika bertemu Pater Otto Gusti Madung, SVD (Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero). Waktu itu isu tentang ragam gender dan seksualitas masih sangat jarang dibicarakan terbuka, apalagi bersama pastor.
Dalam salah satu pembicaraan informal, saya dan Khanis Shuvianita (dosen IFTK Ledalero) menantang beliau: “Kalau pastor sungguh menerima kami, jangan hanya bicara. Undang kami. Beri kami ruang.” Dan tantangan itu dijawab. Kami diundang dan mengisi acara saat perayaan 50 tahun kampus itu.
Saya juga bertemu Pater John Mansford Prior, SVD (misionaris dan teolog terkemuka asal Inggris yang lama berkarya di Flores) dalam sebuah konferensi di Jakarta.
Dia menantang saya: “Kalau Katolik begitu menyakitimu, kenapa tidak keluar saja?” Saya bilang, Saya tidak percaya Katolik itu jahat. Kalau orang bicara teologi kontekstual, maka saya sebagai waria juga punya teologi saya sendiri.
Saya bahkan bilang: kalau Yesus lahir di Maumere, mungkin dia bukan gembala yang baik — mungkin dia jadi tukang iris moke yang baik.
Dari situ percakapan kami semakin dalam. Suatu hari Pastor John bertanya: “Apa yang sebenarnya kau rasakan?” Untuk pertama kalinya saya berkata kepada seorang imam: “Saya menemukan Tuhan dalam kewariaan saya.”
Dia tidak menyalahkan saya. Dia hanya bilang: “Kalau kamu menemukan itu, ya sudah. Pegang itu.”
Bagaimana Anda membangun penerimaan di ruang Gereja setelah secara terbuka menyatakan diri sebagai transpuan?
Semuanya adalah proses. Saya tidak datang lalu langsung menuntut orang menerima saya.
Saya mulai dengan terlibat — mengajar, melatih anak-anak, hadir di kegiatan lingkungan, tetap sebagai diri saya sendiri dengan berpakaian feminin.
Awalnya pastor di paroki cenderung cuek. Tapi saya tetap jalan — terlibat di kegiatan Natal, Paskah, Sekami (Serikat Kepausan Anak-anak Misioner, kelompok anak-anak dalam pastoral Gereja Katolik).
Sampai satu momen, seorang imam menyebut nama saya di depan altar: “Anak-anak harus ikut kegiatan Sekami bersama Bunda Mayora.” Itu pernyataan sangat kuat bagi saya. Kalau romo saja bisa menerima, lalu orang mau menolak atas dasar apa?
Dalam kelompok koor, saya ikut latihan, berpakaian perempuan lengkap dengan legen (sanggul tradisional perempuan Maumere) — tapi tetap bergabung dalam suara bas. Buat saya, itu cara sederhana menunjukkan bahwa identitas saya tidak menghalangi peran saya.
Tantangan paling berat justru dari keluarga. Kakak sulung saya sempat marah besar: dulu pakai jubah, sekarang jadi banci. Tapi saya lawan. Ini hidup saya, tubuh saya. Dan saya tetap hadir di setiap acara keluarga — memasak, mengurus altar ketika ada yang meninggal.
Saya ingin menunjukkan: apa yang sebenarnya salah dari saya?
Gereja memberi ruang bagi kelompk tranpuan untuk melayani, tapi dari sisi ajaran, identitas dan orientasi seksual masih ada persoalan, bahkan dianggap menyimpang. Bagaimana Anda memaknai situasi itu?
Ini seperti negosiasi yang terus-menerus dengan Gereja. Di satu sisi, kami diterima sebagai umat Allah, bisa hadir dan melayani. Tapi ketika pembicaraan masuk ke soal orientasi seksual, langsung muncul penilaian: dosa, penyimpangan.
Kami hidup dalam ketegangan itu. Tapi kami tetap bertahan, karena pengalaman iman kami sangat personal.
Kami berharap Gereja mulai membuka ruang bagi tafsir yang lebih progresif dan kontekstual.
Di beberapa kota seperti Semarang dan Jakarta, sudah ada pendampingan pastoral yang lebih jelas bagi kelompok ragam gender dan seksualitas.
Di Maumere, semuanya masih berjalan karena inisiatif kami sendiri — meski kami mendapat dukungan dari beberapa pastor, termasuk Pastor Venansius Nahak, SVD (dosen IFTK Ledalero) yang kerap datang berbagi renungan Kitab Suci bersama kami.
Harapan kami sederhana: semoga Gereja di Maumere punya ruang pastoral yang lebih jelas bagi teman-teman ragam gender, sebagaimana Gereja punya kelompok-kelompok kategorial lain.
Bagaimana Anda merefleksikan iman ketika berhadapan dengan apa yang dialami warga Nangahale dan saat ini masih terlibat konflik dengan korporasi milik Gereja?
Sebagai transpuan, kami melihat diri kami bukan hanya kelompok yang memperjuangkan penerimaan identitas — tapi juga gerakan yang melawan penindasan.
Perjuangan itu dekat dengan nilai-nilai feminisme: berdiri bersama mereka yang mengalami ketidakadilan.
Ketika kami mengambil posisi itu dalam kasus Nangahale, ketegangan dengan institusi sangat terasa.
(Konteks: Warga Nangahale mengalami konflik agraria dengan PT Krisrama, yang berakar pada klaim mereka atas lahan seluas 868.730 hektare. Menurut mereka, lahan tiu diambil secara paksa pada zaman penjajahan Belanda, sebelum kemudian beralih ke otoritas Gereja Katolik. Pada 22 Januari 2025, ekskavator merobohkan sekitar 120 rumah warga, dengan pengawalan Satpol PP, Polri, dan TNI, yang menurut perusahaan sebagai pembersihan lahan. Lima hari setelah penggusuran, Mayora dan sejumlah anggota Komunitas Fajar Sikka sudah berada di Nangahale, memberi bantuan dan menghibur anak-anak)
Saya memakai setengah gaji saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mendukung kegiatan bersama anak-anak di Nangahale. Teman saya, Cece Geliting, mengumpulkan dana dari hasil jualan nasi kuning untuk membeli sembako bagi lansia dan janda.
Tapi justru karena keberpihakan itu, Cece sempat dilaporkan ke polisi oleh salah satu forum pemuda Katolik. Ada gambar berbentuk jubah tokoh agama dan kepala berupa eksavator, yang sempat dibagikan Cece di Facebook. Bukan kami yang buat gambar itu. Yang membuat kami bertanya: kenapa orang lain yang membagikan hal serupa tidak dipersoalkan, sementara Cece justru dilaporkan?
Sementara itu, oleh beberapa imam, saya merasa masih menjadi bahan sorotan negatif dalam khotbah. Bahkan kehidupan pribadi saya mulai disorot.
Saya pernah angkat tangan dan protes langsung saat khotbah pada 2025 terkait aksi kami di Nangahale— ketika isi khotbah menyinggung umat yang menentang langkah korporasi keuskupan dan kami dari Komunitas Fajar Sikka dianggap tidak taat pada Gereja. Saya berdiri dan bilang: saya tidak pernah meninggalkan Gereja.
Bagi saya, iman harus berjalan bersama tindakan dan rasio. Kadang orang beriman, tapi lupa bernalar.
Setelah semua bentuk tekanan itu, kami tidak berhenti. Kami tetap pergi ke Nangahale.
Editor: Ryan Dagur