Artikel-artikel yang ditulis oleh

Arif Harmi Hidayatullah

6 Artikel

Seorang Muslim Melihat Konflik Nangahale

Pengalaman sebagai Muslim di Flores mengajari saya bahwa solidaritas tidak memerlukan paspor agama. Nangahale menguji pelajaran itu: beranikah kita menggugat kuasa institusi keagamaan tanpa menjadikan perbedaan iman sebagai alasan untuk diam?

Ketika Rakyat Miskin Memilih Mati, Negara Sedang Apa?

Bunuh diri karena kemiskinan bukan sekadar tragedi pribadi. Ia adalah tanda tanya sosial yang menagih jawaban: siapa yang bertanggung jawab ketika hidup rakyat menjadi begitu berat hingga kematian tampak sebagai jalan terakhir?

Dalam Bayang-Bayang Pembangunan: Membaca Flores Hari Ini Lewat “Krisis Kebebasan” Albert Camus

Kebebasan bukanlah hadiah cuma-cuma, tapi hak yang harus terus diperjuangkan. Camus menyoroti bagaimana penindasan penguasa dan rezim totaliter membungkam nurani, pers, dan masyarakat. 

Mempertanyakan Indonesia yang ‘Sakit-sakitan’ Lewat Dialog Kritis Dua Anak Muda dalam ‘Menunggu Matahari Melbourne’ 

Tak hanya mengkritik pembesar, novel ini menghidupkan “dulce et utile,” istilah untuk menggambarkan karya sastra yang tidak saja menghibur tetapi juga memberi manfaat bagi pembacanya

Artikel Terbaru

“Harus Diselesaikan Secara Hukum”: Keluarga Korban Perekaman Saat Mandi di Manggarai Timur Tolak Mediasi

Setelah melaporkan kasus ini dan menyerahkan barang bukti, polisi mengajak keluarga korban bermediasi dengan terlapor, hal yang bertentangan dengan undang-undang.

Sebelum Menggugat Republik, Gugatlah Kampus

Mahasiswa belajar filsafat politik, tetapi pilihan politik mereka jarang diuji. Esai ini menelusuri mengapa pengetahuan belum menjadi keberanian untuk mengkritik, termasuk terhadap pemimpin yang pernah mereka dukung.

Pantai Pede di Labuan Bajo Kembali ke Korporasi, Pedagang Diminta Bongkar Lapak

Pemerintah Provinsi NTT menyebut pengadilan telah mengembalikan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga, dan para pedagang kecil diminta pergi. Putusannya belum bisa diperiksa publik, sementara sengketa atas pantai ini sudah berlangsung sejak akhir 1990-an.

Rumah Jabatan, Relasi Kuasa, dan Krisis Etika Kekuasaan di NTT

Ketika rumah jabatan yang dibangun dari uang rakyat diduga menjadi lokasi kekerasan seksual, yang runtuh bukan hanya batas hukum, melainkan martabat kekuasaan itu sendiri. Di atas pasal pidana, etika pejabat publik menuntut standar yang lebih tinggi.