Floresa.co – Kasus rabies di Flores, NTT terus muncul saban tahun. Namun, pembicaraan soal penyakit yang menular lewat hewan seperti anjing ini hanya ramai dibicarakan ketika ada korban nyawa.
Sepanjang tahun ini, data yang dihimpun Floresa dari dinas kesehatan di beberapa kabupaten di Flores hingga Lembata, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) — terutama anjing — mencapai 5.538 kasus.
Beberapa di antara kasus itu menelan korban jiwa. Salah satunya adalah Maria Novlin Bruno, seorang ibu di Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, yang meninggal pada awal Agustus, empat bulan setelah digigit anjing peliharaannya.
“Belum ada kampanye serius untuk eliminasi rabies, baik di Flores maupun secara nasional. Pemerintah lebih memberi prioritas pada ternak seperti sapi, kambing atau babi karena dianggap menyangkut pangan dan ekonomi,” kata dr. Asep Purnama, spesialis penyakit dalam yang kini bertugas di RSUD TC Hillers Maumere, Kabupaten Sikka.
Pernyataan Asep muncul dari pengalamannya selama dua dekade terakhir terlibat dalam upaya penanganan masalah rabies. Ia adalah Sekretaris Umum Komite Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Flores-Lembata.
Asep menamatkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Udayana, Denpasar pada 2002 dengan fokus mendalami penyakit tropis infeksi seperti malaria, rabies, filariasis, hingga HIV. Selain berpraktik di rumah sakit, ia juga aktif menjadi tenaga ahli, pengajar dan narasumber di berbagai forum terkait pengembangan program kesehatan masyarakat.
Elkelvin Wuran dari Floresa mewawancarai Asep pada 10 September tentang akar persoalan rabies di Flores-Lembata, tantangan hingga gagasan strategis yang harus ditempuh pemerintah untuk menghentikan kematian sia-sia akibat penyakit ini.
Berikut petikannya:
Bagaimana dokter melihat situasi rabies di Flores-Lembata saat ini, mengingat ribuan kasus gigitan dan selalu ada korban jiwa?
Rabies sudah masuk ke Indonesia sejak 1997. Artinya sudah lebih dari 25 tahun. Para ahli sebenarnya tahu bagaimana cara menanganinya, tetapi pelaksanaannya sering tidak efektif.
Rabies biasanya baru ramai diperbincangkan kalau sudah ada korban meninggal. Setelah itu mereda lagi. Pola yang sama terus terulang.
Padahal, rabies berbeda dengan penyakit lain seperti demam berdarah atau Covid-19. Rabies bisa dicegah dan bahkan dieliminasi.
Karena itu, setiap kematian seharusnya dianggap sangat disayangkan. Masalahnya, kasus rabies jarang menjadi perhatian serius media, apalagi jika terjadi di daerah pedalaman.
Rabies adalah penyakit zoonosis, ditularkan dari hewan ke manusia, dalam hal ini anjing. Anjing sebenarnya juga korban, karena kalau ia terinfeksi, bisa menularkan ke anjing lain dan manusia. Manusia yang terinfeksi tidak bisa menularkan lagi—mereka adalah “korban terakhir.”
Jadi, kuncinya ada pada pencegahan di anjing. Sayangnya, banyak pemilik anjing lalai. Mereka tidak memvaksin, tidak memberi makan cukup, bahkan membiarkan anjing berkeliaran bebas. Padahal, kalau minimal 70% populasi anjing divaksin, rantai penularan bisa diputus.
Masalah berikutnya ada pada pemerintah. Sejauh pengamatan saya, belum ada kampanye serius untuk eliminasi rabies, baik di Flores maupun secara nasional.
Pemerintah lebih memberi prioritas pada ternak seperti sapi, kambing atau babi karena dianggap menyangkut pangan dan ekonomi. Anjing tidak masuk dalam kategori itu, sehingga program vaksinasi anjing sering terabaikan.
Dulu, memang pernah ada anggaran untuk vaksinasi anjing, tetapi kemudian dialihkan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Akibatnya, anjing tetap rentan dan rabies terus berulang. Inilah lingkaran setan yang belum terpecahkan.
Catatan saya, di Flores jumlah kematian akibat rabies sudah mencapai sekitar 400 orang. Ini menunjukkan bahwa rabies bukan penyakit kecil, tapi masih belum dianggap prioritas.
Pemerintah mengklaim stok vaksin selalu tersedia, tetapi di lapangan pasien sering kesulitan mendapatkannya. Di mana letak masalah utama dalam distribusi dan pelayanan vaksin anti rabies?
Masalah utamanya ada pada harga, distribusi, dan anggaran. Vaksin rabies itu mahal. Harga pokoknya sekitar Rp250 ribu per dosis. Jika dijual di apotek, bisa naik hingga Rp300–400 ribu. Sementara satu orang yang digigit anjing butuh minimal empat kali suntikan. Artinya, biaya untuk satu pasien bisa mencapai Rp1 juta.
Kalau ada 100 orang korban gigitan, maka dibutuhkan dana sekitar Rp100 juta hanya untuk vaksin, belum termasuk jarum, penyimpanan dengan kulkas khusus dan logistik lainnya.
Itu belum termasuk serum anti rabies (SAR) yang harganya jauh lebih mahal. SAR diperlukan pada kasus gigitan berisiko tinggi, misalnya di kepala atau area vital. Harganya sekitar Rp1,6 juta per vial, dan dosisnya tergantung berat badan. Untuk orang dengan berat 60 kg bisa butuh hingga Rp7 juta.
Pemerintah pusat memang menjadi sumber utama penyediaan vaksin. Tapi dalam sistem otonomi daerah, seharusnya daerah juga bisa mengalokasikan anggaran sendiri. Sayangnya, kepedulian itu sangat rendah. Akibatnya, distribusi terbatas dan sering habis ketika dibutuhkan.
Ada juga kasus di mana vaksin tersedia, tetapi pasien enggan meminta pertolongan. Itu karena minimnya informasi soal bahaya rabies.
Jadi, masalahnya bukan hanya ketersediaan, tetapi juga edukasi publik yang sangat kurang. Dalam hal ini, pemerintah juga harus bertanggung jawab.
Kasus seperti Maria Novlin Bruno menunjukkan keterlambatan vaksinasi bisa fatal. Apa pembenahan mendesak yang harus dilakukan agar situasi serupa tidak terulang?
Kasus Maria adalah contoh nyata betapa fatalnya sistem kita yang lamban. Ia digigit, tapi akses ke vaksin sulit, sehingga terlambat mendapat perlindungan.
Padahal, kita tahu rabies tidak memberi kesempatan kedua: begitu gejala muncul, tidak ada obat, pasien pasti meninggal.
Pembenahan mendesak yang harus dilakukan adalah membangun sistem respon cepat. Artinya, setiap kali ada laporan gigitan anjing, puskesmas terdekat harus siap dengan stok vaksin.
Kalau stok kosong, pasien harus segera bisa dirujuk ke fasilitas lain dengan mekanisme resmi, bukan disuruh cari sendiri.
Pemerintah bisa buat jalur darurat, misalnya menyiapkan transportasi atau ambulans desa, sehingga korban tidak kehilangan waktu.
Ingat, dalam rabies, ketika ada keterlambatan penanganan, nyawa taruhannya.
Selain itu, perlu ada unit siaga rabies di setiap kecamatan. Unit ini tidak harus besar, tapi punya tugas khusus memastikan vaksin selalu ada dan siap dipakai.
Kalau di Flores ada ratusan kecamatan, ya artinya ratusan titik siaga ini harus dipenuhi. Ini jauh lebih efektif daripada hanya menumpuk vaksin di kabupaten.
Prosedur standar operasional atau SOP penanganan juga harus diperjelas. Misalnya, korban gigitan anjing tidak boleh ditolak dengan alasan stok habis.
Harus ada sistem pengiriman cepat dari gudang terdekat atau ada posko cadangan. Jangan sampai pasien dipingpong dari satu tempat ke tempat lain, karena itu yang bikin fatal.
Kalau langkah-langkah ini tidak segera dijalankan, kasus serupa akan terus terjadi.
Kita akan terus dengar cerita tragis seperti Maria, hanya beda nama dan beda waktu. Itu sebetulnya bisa dicegah, kalau pemerintah mau serius.
Selain soal ketersediaan vaksin, apa kelemahan paling mendasar dalam penanganan rabies di Flores? Apakah pada aspek pencegahan, koordinasi atau kesadaran masyarakat?
Kalau saya bicara terus terang, kelemahan paling besar ada di pencegahan.
Pemerintah selalu sibuk menangani korban gigitan yaitu manusia. Padahal, sumber utama masalahnya adalah anjing yang tidak divaksin.
Rabies itu penyakit hewan ke manusia. Kalau anjing-anjing di Flores divaksin rutin, minimal 70 persen dari populasi, maka rantai penularan bisa diputus. Tapi realitanya, cakupan vaksinasi anjing masih sangat rendah.
Jadi, kita ibarat memadamkan api di rumah, tapi sumber apinya tidak pernah dimatikan.
Koordinasi antarinstansi juga lemah. Sebagai zoonosis, penangan rabies harus ditangani dengan pendekatan one health-kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan bekerja bersama.
Namun, yang terjadi sekarang, dinas kesehatan jalan sendiri, dinas peternakan jalan sendiri, desa jalan sendiri. Tidak ada integrasi. Akhirnya ya tambal sulam.
Kesadaran masyarakat juga jadi masalah besar. Banyak pemilik anjing tidak menganggap anjing perlu divaksin atau dikandangkan. Anjing dibiarkan berkeliaran, makan seadanya dan akhirnya rentan rabies.
Pemilik merasa anjing hanya untuk jaga rumah, jadi tidak perlu perhatian khusus. Padahal, kalau anjing kena rabies, yang jadi korban bukan hanya anjing itu, tapi juga keluarga dan tetangga.
Edukasi tentang hal ini hampir tidak jalan. Pemerintah hanya muncul saat ada kasus besar, habis itu hilang lagi.
Jadi, kalau ditanya kelemahan paling mendasar, jawabannya: sistem pencegahan yang buruk, koordinasi lemah, dan edukasi minim. Semua faktor ini saling terkait sehingga rabies di Flores tidak pernah selesai.
Apa rekomendasi jangka panjang dokter bagi pemerintah agar rabies benar-benar bisa ditekan dan tidak terus menelan korban?
Kalau bicara jangka panjang, pemerintah harus berani punya target eliminasi rabies yang jelas, bukan sekadar slogan. Rabies bisa dieliminasi, sudah terbukti di banyak negara lain. Tapi syaratnya satu: komitmen politik. Kalau hanya setengah hati, rabies ini akan jadi masalah terus-menerus.
Pertama, vaksinasi massal anjing harus jadi prioritas. Setiap tahun harus ada program vaksinasi minimal 70 persen dari populasi anjing di Flores.
Ini tidak bisa sekali, harus berulang, karena anjing-anjing baru terus lahir. Kalau angka cakupan ini tercapai, rantai penularan akan putus.
Kedua, rantai distribusi vaksin manusia harus dibangun sampai ke tingkat puskesmas dan desa. Jangan hanya simpan di kabupaten.
Pemerintah bisa buat sistem logistik berlapis: pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas. Setiap rantai harus dipantau dengan baik, supaya tidak ada yang kosong saat dibutuhkan.
Ketiga, edukasi publik harus masif. Harus ada kampanye besar-besaran bahwa gigitan anjing bukan hal sepele. Setiap orang harus tahu kalau digigit anjing segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir, lalu ke fasilitas kesehatan untuk vaksin.
Pengetahuan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa.
Keempat, perlu aturan yang lebih tegas untuk pemilik anjing. Misalnya, wajib vaksinasi, wajib kendali populasi, bahkan bisa ada program sterilisasi.
Kalau pemilik melanggar, ada sanksi. Karena kalau tidak, orang akan terus biarkan anjingnya berkeliaran tanpa kontrol.
Dan, kelima, pemerintah daerah harus berani alokasikan anggaran khusus. Jangan setiap kali ada penyakit baru, anggaran untuk rabies dialihkan.
Anjing memang bukan hewan ternak, tapi rabies sudah bunuh ratusan orang di Flores. Masa nyawa manusia dikalahkan oleh prioritas sapi atau babi saja? Itu kan pertanyaan moral sekaligus politik.
Kalau langkah-langkah ini dijalankan dengan serius, rabies di Flores bisa ditekan. Tapi kalau hanya jadi isu musiman, setiap tahun kita akan terus mendengar korban baru. Padahal, itu tragedi yang sebetulnya bisa dicegah.
Editor: Ryan Dagur
