Floresa.co – Labuan Bajo, kota pariwisata di ujung barat Pulau Flores dilanda banjir dalam beberapa tahun terakhir.
Betonisasi yang masif melalui pembangunan hotel serta kawasan pemukiman membuat resapan alami air berkurang. Bahkan pembangunan sarana pariwisata juga merambah ke Bowosie, kawasan hutan di sebelah timur kota itu.Pada 20 Januari 2025, banjir melanda sejumlah titik di Labuan Bajo usai hujan lebat hanya selama tiga jam.
Beberapa titik banjir yang terparah adalah di Jalan Lamtoro menuju Bandara Internasional Komodo, wilayah Cowang Dereng, Kampung Ujung, Kampung Tengah, Kampung Air dan sepanjang Jalan Pantai Pede.
Kampung Ujung merupakan wilayah di bibir pantai Labuan Bajo, tempat di mana berdiri sejumlah hotel, restoran, kafe dan pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah Hotel Meruorah, milik BUMN PT ASDP Indonesia Ferry [Persero].
Kawasan Pantai Pede juga dijejali bangunan hotel berbintang.
Di Dusun Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, yang merupakan kawasan pemukiman, sejumlah rumah ikut terendam banjir, memaksa warga harus memindahkan barang-barang ke atas kasur, juga tempat lain yang lebih tinggi.
Dalam catatan Floresa, ini merupakan banjir terparah kedua di Labuan Bajo, setelah kejadian pertama pada 2023.
Cypri Jehan Paju Dale, peneliti yang selama dua dekade terakhir ikut mengkaji proses pembangunan di Labuan Bajo mengkritisi tata kelola pemerintahan yang buruk, termasuk memberi catatan pada drainase yang “tidak ditata baik dan izin pendirian hotel-hotel besar dan kecil digelontorkan tanpa analisis dampak lingkungan.”
Doroteus Hartono dari Floresa mewawancarai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruangan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manggarai Barat, Severinus Kurniadi, pada 11 Februari, untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mengatasi banjir dari sisi infrastruktur drainase.
Berikut petikannya:
Banjir terjadi di beberapa titik di Labuan Bajo pada 20 Januari. Pantauan di lapangan, banjir terjadinya karena tidak berfungsinya drainase. Apa tanggapan Anda?
Ini kan ada peralihan dari hujan ringan ke hujan lebat dengan intensitas tinggi, mengakibatkan kapasitas saluran dan daya tampungnya tidak mencukupi untuk beberapa jam pertama. Ini adalah salah satu poin penting yang saya amati.
Saat musim kemarau, banyak lumpur tersapu ke saluran. Petugas kebersihan hanya memungut sampah plastik, sehingga tanah tersapu ke drainase dan menyebabkan saluran menjadi buntu.
Ada juga beberapa tempat yang kita sadari belum memiliki sarana drainase, misalnya di Batu Cermin. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, meskipun di beberapa titik drainase telah dibangun dengan baik, masalah utama yang kita hadapi adalah pipa-pipa pembuang dari jalan ke drainase yang buntu.
Saat terjadi banjir [pada 20 Januari], kami memeriksa dan menemukan bahwa pipa-pipa tersumbat, sehingga saluran ke drainase tertutup dan air meluap ke jalan.
Bagaimana dinas memastikan saluran drainase tetap bersih dan bebas dari penyumbatan?
Kami mengadakan Jumat Bersih sekali sebulan. Namun, seringkali hanya mengumpulkan sampah tanpa memperhatikan saluran drainase.
Ke depan, daerah-daerah rawan genangan akan menjadi prioritas utama dalam kegiatan pembersihan seperti ini.
Di sisi lain, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase dan tidak membuang sampah atau tanah ke dalamnya.
Penanganan teknis adalah tanggung jawab utama kami, tetapi sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh Sekretaris Daerah agar edukasi dapat berjalan efektif.
Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh dinas dalam meningkatkan kualitas sistem drainase?
Langkah pertama yang kami lakukan adalah pengecekan. Kami sudah mengetahui jalur drainase yang perlu diperiksa untuk membersihkannya bersama-sama.
Ini adalah langkah jangka pendek yang kami ambil.
Apa rencana jangka panjangnya?
Dokumen perencanaan baru diajukan untuk tahun 2025 dan anggarannya masih terbatas.
Master plan drainase akan melalui beberapa tahap kajian karena anggaran yang tersedia hanya Rp700 juta, melekat di Badan Riset dan Inovasi Daerah [Brida].
Karena dana yang kecil, kajian master plan akan dibuat bertahap.
Setelah semuanya sudah jadi, kami sebagai dinas teknis melakukan intervensi melalui DED [Detail Engineering Design] per kawasan. Itu alur perencanaannya dari makro ke mikro.
DED mungkin tidak dapat diintervensi dalam satu tahun anggaran, sehingga penanganan dilakukan per zona. Mana zona yang paling dibutuhkan, itu yang perlu diprioritaskan.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur drainase di Labuan Bajo selama ini, apa kendala yang dihadapi?
Kendala pertama yang kita hadapi adalah belum adanya master plan drainase secara keseluruhan. Saat ini, anggaran untuk master plan baru saja disetujui.
Master plan drainase Labuan Bajo sangat penting karena topografi wilayah kita yang tidak landai.
Oleh karena itu, diperlukan master plan drainase yang rinci.Hal ini penting karena tidak semua daerah aliran mengalir ke satu tempat yang sama, sehingga diperlukan pemetaan untuk menentukan area pembuangan yang tepat.
Secara umum, infrastruktur kali sudah sebagian besar dibangun, namun ada beberapa wilayah di bagian utara, seperti di Los Baba, yang belum dibangun untuk normalisasi kali.
Kendala lainnya adalah anggaran. Persentase anggaran untuk membangun drainase kecil sekali.
Selama ini, penanganan banjir kami difokuskan pada spot-spot langganan banjir.
Beberapa tahun lalu, di Golo Koe, genangan air berlangsung selama satu bulan. Kami kemudian memeriksa dan membuka saluran pembuangan ke belakang perumahan Golo Koe.
Sekarang, kawasan tersebut tidak lagi mengalami banjir.
Apakah dinas menggunakan teknologi atau metode baru dalam sistem drainase untuk meningkatkan efisiensi pencegahan banjir?
Untuk saat sekarang belum ada, tetapi untuk yang akan datang kita punya bayangan.
Daerah Gorontalo memiliki potensi banjir rob atau genangan karena adanya musim pasang yang mengakibatkan air laut mengalir ke pemukiman.
Saat musim hujan, air akan stagnan di daerah tersebut, yang akan menyebabkan banjir.
Untuk mengatasi masalah ini, akan diusulkan dalam master plan untuk pemasangan pompa. Kita akan membangun tanggul dan menggunakan pompa untuk menyedot air dan membuangnya ke laut.
Kita harus cover Sungai Nanga Na’e sampai di Gorontalo. Di situ ada area resapan.Area itu yang bisa kita gali dan manfaatkan untuk pengendalian air.
Jika tidak ditangani seperti itu, daerah tersebut pasti akan kebanjiran.
Seperti kejadian 2019, di Gorontalo banjir terjadi karena air pasang dan hujan dengan intensitas tinggi stagnan di daerah dataran.
Dari situ kita hitung ketinggian banjir, kita dapat membuat tanggul yang melampaui puncak banjir maksimal.
Selain itu, kita juga akan memaksimalkan pemanfaatan pompa untuk mengatasi genangan air dan mencegah banjir di daerah tersebut.
Saya tidak bisa janji kapan ini direalisasi, tetapi saya usulkan di master plan.
Bagaimana dinas memprioritaskan daerah-daerah yang paling rentan terhadap banjir dalam perbaikan sistem drainase? Misalnya di Batu Cermin, Kampung Ujung dan Kampung Wae Kemiri?
Lebih intensif untuk sosialisasi, minimal setiap warga membersihkan lingkungan di daerah sekitar mereka sendiri.
Langkah awal yang kita lakukan adalah sosialisasi, meminta arahan dari Pak Sekretaris Daerah untuk diumumkan.
Ini adalah langkah konkret yang kita tangani di awal ini.
Hotel-hotel masif dibangun di Labuan Bajo dalam beberapa tahun ini. Bahkan ada hotel milik BUMN yang dibangun di ruang sempadan pantai yang menghambat resapan air dan memblok aliran air dari darat ke laut. Seperti apa tanggapan Anda?
Dalam proses perizinan kita selalu warning ke mereka untuk tidak bangun di atas kali mati. Kalau bisa dibikin saluran sehingga air bisa dialirkan. Hal ini menjadi perhatian di dalam proses perizinan.
Tetapi secara internal sistem sanitasi hotel sudah kami cek dan bagus.
Kita tidak tahu konektivitas antara sistem drainase mereka dengan lingkungan sekitar.
Editor: Petrus Dabu