Di antara klaim pembatalan, temuan maladministrasi, dan mediasi yang buntu, Ombudsman belum menutup perkara HGU PT Krisrama. Warga pun masih bertahan di tanah yang mereka sebut ruang hidup leluhur.
Ketika sengketa agraria antara masyarakat adat dan PT Krisrama, korporasi milik Keuskupan Maumere, berujung pada pemenjaraan warga, hukuman tidak berhenti di balik jeruji. Ia menjalar ke dapur, kebun, bangku kuliah, urusan adat, dan relasi anak dengan orang tua.
Wilayah kerja panas bumi seluas 12.510 hektare berhimpitan dengan mata air, kebun, permukiman, dan hutan lindung. Uskup Larantuka meminta proyek dihentikan sementara dan menuntut kajian independen serta persetujuan warga tanpa paksaan.
Dari Poco Leok, jalur Trans Flores hingga lingkar Gunung Mutis, banyak lokasi masih tanpa sinyal atau koneksinya lemah. Sejumlah titik berada di wilayah konflik agraria dan sumber daya alam, ketika warga justru membutuhkan jaringan untuk mengabarkan apa yang terjadi.
Pemerintah Kota Kupang menargetkan 85 persen sampah diolah sebelum mencapai TPA. Penelusuran dari Oesapa hingga Alak menemukan pemilahan terputus saat pengangkutan, fasilitas belum seluruhnya beroperasi, dan capaian pengolahan baru 33,26 persen.
SMAK Pancasila Borong dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memilih pembinaan, bukan mengeluarkan siswa pelaku. Pengamat mengingatkan pendekatan restoratif tidak boleh mengecilkan peristiwa, memaksa perdamaian, atau mengabaikan pemulihan korban.
Transfer ke Daerah untuk Manggarai Barat tahun ini tinggal Rp839,87 miliar. Sejumlah proyek jalan dan jembatan tersendat, sementara program unggulan pemerintah pusat belum menjangkau warga secara merata.
Warga yang rumahnya rusak masih menanti janji bantuan, sementara sawah tak dapat digarap akibat rusaknya saluran irigasi. Mereka mengaku lebih banyak menerima bantuan dari sesama warga dan relawan; hanya sedikit yang datang dari pemerintah.
