Oleh: Vano Jemadin
Pada 27 Februari 2026, saya membaca berita Floresa berjudul “Lihat Baik-Baik Bupati yang Terhormat,’ Kemarahan Warga Manggarai Timur Usai Pamannya Meninggal di Jalan Rusak Parah Menuju Puskesmas.“
Perasaan saya campur aduk melihat video berdurasi 29 detik yang dilampirkan dalam berita itu, antara sedih dan marah.
Marah karena warga di pelosok masih kesulitan menikmati fasilitas publik seperti jalan, sekaligus sedih karena pasien itu harus meregang nyawa, sebelum bisa mendapat pelayanan.
Dalam video tersebut, mobil pikap yang mengantarnya ke puskesmas terdekat kesulitan melewati jalan yang rusak parah, penuh lumpur. Ia kemudian meninggal di tengah jalan.
Di Manggarai Timur, secara fisik, seorang bupati memang ada. Ia selalu hadir di kantor dan kerap berpidato.
Namun, gugatan warga dalam video itu, “lihat baik-baik bupati,” menegaskan bahwa kekuasaan itu amat berjarak dari realitas konkret rakyat.
Ungkapan itu menjadi gugatan atas ketidakpedulian pada kebutuhan mendasar rakyat.
Bagi masyarakat yang meratapi ketiadaan infrastruktur publik yang memadai, kehadiran pemerintah diukur dari seberapa peduli terhadap kondisi yang mereka hadapi sehari-hari.
Karena itu, klaim keberhasilan pembangunan yang sering dipaparkan dalam angka-angka statistik tidak ada gunanya, selagi itu tak selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Video itu dan narasi rakyat yang menyertainya menjadi counter argument yang kuat, juga susah dibantah.
Jalan berlumpur dan pasien yang harus meregang nyawa di tengah jalan adalah simbol kegagalan kekuasaan yang kasat mata.
Perlawanan Sehari-hari
Jika dihubungkan dengan pemikiran James C. Scott dalam bukunya “Senjatanya Orang-Orang yang Kalah”(2000), video itu dan narasinya dapat dibaca sebagai bentuk “everyday resistance” atau perlawanan sehari-hari.
Bagi Scott, perlawanan tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga lewat tindakan-tindakan kecil, namun berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.
Video itu dan narasinya bukan perlawanan terbuka, seperti aksi massa atau demonstrasi, namun perlawanan dalam bentuk simbol. Ia menghadirkan pernyataan reflektif, yang muncul dari realitas dan penggambaran kondisi riil.
Dalam kaca mata Scott, video itu adalah juga bentuk perlawanan tersembunyi atau hidden transcript, yaitu cara masyarakat menyuarakan kekecewaan dan kritikan terhadap penguasa secara tidak langsung.
Namun, ia tetap tajam dan bermakna politis. Everyday resistance menjadi strategi kelompok subordinat atau yang diabaikan menghadapi kekuasaan.
Warga mungkin tidak memiliki kekuatan struktural untuk memaksa perubahan kebijakan.
Mereka tidak punya anggaran, tidak punya jabatan, dan mungkin tidak punya akses pada media.
Namun, mereka memiliki pengalaman konkret atas penderitaan dan pengalaman itu adalah modal yang kuat untuk melawan.
Di era digital, bahkan telepon genggam menjadi alat produksi kritik. Dengan modal teknologi yang minim, warga dapat mendokumentasikan realitas yang tak bisa lagi disangkal.
Jalan berlumpur dan nyawa yang hilang menjadi bukti visual yang melampaui retorika angka-angka pembangunan.
Bentuk kritik yang ringkas dan pendek pun bisa efektif untuk menentang dominasi kekuasaan.
Karena itu, video itu menjadi ekspresi perlawanan simbolik yang mempertanyakan legitimasi dan kehadiran kekuasaan di tengah rakyat.
Perlawanan seperti ini memang tidak serta-merta menjatuhkan kekuasaan.
Namun ia menciptakan tekanan moral dan simbolik. Ia memaksa penguasa berhadapan dengan realitas yang selama ini mungkin tersembunyi di balik laporan administratif.
Dalam bahasa Scott, inilah bentuk perlawanan yang tidak selalu heroik, tetapi terus-menerus, diam-diam dan menggerogoti legitimasi.
Tanggung Jawab yang Tak Bisa dihindari
Mungkin ada orang berpendapat bahwa kematian seperti yang dialami pasien itu adalah takdir.
Namun, pandangan seperti itu mengabaikan persoalan struktural atau sistem sosial yang memungkinkan peristiwa itu terjadi.
Ia tidak bisa dibaca sebagai peristiwa yang lepas dari konteks yang melatarinya.
Menyerahkan masalah kepada takdir juga kerap menjadi cara pemerintah menghindari dari tanggung jawab.
Kematian pasien itu menyisakan pertanyaan tentang tanggung jawab yang telah dimandatkan kepada pemegang kekuasaan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat bisa mendapatkan layanan dasar yang layak.
Layanan kesehatan dan infrastruktur jalan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan. Kebutuhan itu menjadi sangat krusial ketika seseorang berada dalam kondisi darurat.
Bupati sebagai pemimpin daerah bukan hanya simbol kekuasaan administratif.
Dalam dirinya melekat tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan mendapatkan pertolongan.
Lantas, pertanyaannya, masih adakah bupati yang benar-benar hadir untuk rakyat di Manggarai Timur, menjadi relevan.
Mungkin, pertanyaan ini terasa tidak sopan, namun justru di situlah letak kejujurannya.
Jalan rusak itu adalah metafora paling jujur tentang wajah pembangunan kabupaten tersebut yang dibentuk hampir dua dekade lalu.
Kehadiran pemerintah bukan soal jabatan, melainkan soal tindakan nyata.
Bupati mungkin ada di kantor. Pemerintahan mungkin berjalan seperti biasa.
Namun, bagi rakyat kecil yang kehilangan, kehadiran itu terasa kosong ketika tidak mampu menyelamatkan nyawa manusia.
Selama masih ada warga yang harus menempuh perjalanan panjang dalam kondisi gawat darurat, masih ada nyawa yang hilang di jalan rusak menuju rumah sakit, maka pertanyaan “masih adakah bupati” perlu terus digaungkan.
Vano Jemadin adalah mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Editor: Dominiko Djaga