Floresa.co – Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) atau Indonesian Anti Hoax Society, komunitas yang terdiri atas 95 ribu anggota daring di seluruh Indonesia, mengajak masyarakat berhati-hati terhadap hoaks di ruang digital di tengah gelombang unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah dan DPR di Jakarta dan berbagai daerah.
Dalam siaran pers pada 31 Agustus, Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menyatakan selama beberapa hari belakangan terjadi peningkatan jumlah berita bohong atau hoaks yang beredar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan.
Contohnya, video kerusuhan di Baghdad, Irak diklaim sebagai kejadian di Jakarta dan konten berisi klaim penjarahan di gedung DPR Senayan dan Mall Atrium Senen yang ternyata tidak benar.
Mafindo menjelaskan, beberapa hoaks yang tersebar diproduksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berupa deepfake.
“Publik kesulitan mengidentifikasi (kebenarannya) secara cepat, malah tergocek oleh deepfake itu.”
Deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat foto, audio atau video hoaks yang cukup meyakinkan.
“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian dan aksi kekerasan,” kata Septiaji.
Karena itu, Mafindo meminta masyarakat terus waspada agar mampu memahami secara utuh dan kritis informasi yang diterima di ruang digital, agar terhindar dari “misinformasi, disinformasi, malinformasi, hingga hasutan kebencian.”
“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” katanya.
Dukung Kebebasan Berekspresi dan Kecam Kekerasan Aparat
Poin lain yang disampaikan komunitas itu adalah dukungan pada aksi unjuk rasa sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.
Mafindo menyebut aksi yang sama tidak hanya dapat dilakukan di jalanan, “tetapi juga berlangsung di ruang digital yang disebut digital activism” di mana mahasiswa, pengemudi ojol maupun masyarakat umum dapat menunjukkan partisipasi dan solidaritasnya.
Mafindo mencontohkan banyaknya warganet yang melakukan siaran langsung aksi demonstrasi melalui akun media sosial sebagai alternatif dari laporan oleh media arus utama.
“Kami tidak setuju pembatasan live report mengenai demonstrasi karena melanggar kebebasan berekspresi, menyampaikan dan mendapatkan informasi,” kata mereka.
Pada 30 Agustus, platform media sosial TikTok mengumumkan pembekuan fitur siaran langsung untuk sementara waktu di Indonesia. Pembekuan disebut berlaku “beberapa hari ke depan” karena demonstrasi yang disertai kerusuhan dan penjarahan yang meluas.
Pembekuan itu terjadi usai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo berencana memanggil penyedia platform media sosial seperti Meta dan TikTok untuk membahas penanganan konten-konten provokatif di media sosial.
Mafindo juga mengingatkan maraknya kekerasan digital seperti doxing atau penyebaran data pribadi tanpa izin yang merupakan bentuk pelanggaran privasi serta serangan siber dan persekusi online dalam situasi demonstrasi.
Mereka berharap masyarakat dapat “memanfaatkan media mainstream maupun media sosial secara bertanggung jawab.”
Terkait berbagai aksi kekerasan dan penjarahan di beberapa wilayah, Mafindo menegaskan sikapnya mengecam tindakan tersebut karena “merugikan semua pihak dan menjarah adalah tindakan yang tergolong tindak pidana pencurian.”
“Kami berharap kekerasan dan kerusuhan mereda dan kita kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” kata mereka.
Aksi unjuk rasa memprotes kebijakan ugal-ugalan pemerintah dan DPR terus berlangsung di berbagai wilayah hingga hari ini.
Selain menyatakan solidaritas pada Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis brimob pada 28 Agustus malam, berbagai elemen sipil dan mahasiswa di NTT seperti Kupang, Maumere dan Labuan Bajo terus berunjuk rasa menuntut evaluasi total baik pemerintah dan DPR pusat maupun di daerah.
Editor: Anno Susabun