Oleh: Dominiko Djaga
Saya menulis ini sambil mendengar dentuman lagu Killing in the Name dari Rage Against the Machine. Lagu yang dirilis pada 1992 itu lahir dari kemarahan terhadap rasisme dan brutalitas polisi di Amerika.
Setiap repetisi liriknya menghantam seperti palu yang memukul tembok kesadaran. Dentuman drum terasa seperti tameng yang dibantingkan ke kepala rakyat.
Setiap riff gitar terasa mengiris, ibarat ban baja yang melindas tubuh tukang ojek online atau ojol Affan Kurniawan yang pada 28 Agustus malam harus meregang nyawa.
Di meja, sebuah buku terbuka: Nineteen Eighty-Four karya George Orwell. Ditulis pada 1948 dan diterbitkan 1949, novel itu adalah alarm abadi tentang bagaimana negara bisa menjelma jadi mesin pengawasan total.
Orwell menulis: “Big Brother is watching you.” Tapi di sini, di negeri ini, rasanya lebih tepat jika kalimat itu diputar ulang: “Big Brother is crushing you.” Negara bukan sekadar mengawasi; ia menindih, ia mencekik.
Kedua karya itu mengungkap bahasa kemarahan, yang menemukan gemanya termasuk di jalanan seperti yang terjadi hari-hari ini, saat kita menyaksikan wajah-wajah yang menuntut untuk diingat.
Wajah pertama adalah milik Affan. Malam itu helm hijaunya pecah, darahnya mengalir di aspal setelah tubuhnya dilindas. Wajah kedua adalah seorang ibu berjilbab pink yang aksinya viral saat mengadang barisan polisi anti huru-hara.
Dengan sebilah bambu dan bendera merah putih di ujung ia menghadapi pasukan bertameng baja, helm dan pentungan. Pemandangan itu memberi gambaran tentang institusi negara yang lengkap dengan mesin represi di satu sisi dan tubuh kecil yang menolak mundur di sisi lain.
Mana yang sebenarnya lebih kuat? Mana yang sebenarnya lebih berani?
Aksi ibu itu membalik logika, bahwa kekuatan bukanlah soal jumlah, senjata atau institusi. Kekuatan adalah ketika rakyat berani melawan tanpa gentar.
Di sinilah wajah Affan dan wajah ibu itu bertemu. Yang satu adalah korban, yang lain adalah perlawanan. Bersama-sama mereka menjahit narasi yang tak bisa dihapus: rakyat selalu punya luka, tapi rakyat juga selalu punya amarah.
Kematian Affan adalah peristiwa historis yang memperlihatkan bagaimana negara bekerja melalui kekerasan.
Louis Althusser, dalam esai terkenalnya Ideology and Ideological State Apparatuses (1970), membedakan dua alat yang dipakai negara untuk mempertahankan kekuasaan: Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological State Apparatus (ISA).
RSA bekerja melalui kekerasan: polisi, tentara, penjara, pengadilan—seluruh instrumen koersif yang bertugas memastikan rakyat patuh. ISA bekerja lebih halus: lewat sekolah, agama, media, keluarga. Ia membentuk kesadaran, membujuk agar rakyat menerima tatanan yang ada, seolah wajar dan tak terelakkan.
Di jalan raya, tubuh Affan yang remuk adalah manifestasi telanjang dari RSA. Ia menunjukkan wajah aparat yang kehilangan fungsi “pelindung,” bergeser jadi algojo.
Di sisi lain, aksi ibu berjilbab pink simbolik. Bendera merah putih yang biasanya dilembagakan oleh negara sebagai lambang resmi nasionalisme, tiba-tiba direbut kembali oleh rakyat.
Merah putih tidak lagi sekadar bendera yang berkibar di kantor pemerintahan. Ia berubah jadi tanda perlawanan. Dari tangan rakyat, simbol negara diputar balik menjadi senjata tandingan.
Inilah yang disebut Althusser sebagai retakan dalam ISA. Ideologi resmi negara—nasionalisme, ketertiban, “kepolisian sebagai penolong”—mulai goyah ketika rakyat menggunakannya untuk melawan.
Antonio Gramsci menulis dalam Prison Notebooks bahwa kekuasaan negara tidak pernah berdiri hanya di atas kekerasan. Ia juga bertumpu pada hegemoni, yakni kesediaan rakyat untuk memberi persetujuan (consent) terhadap tatanan yang berlaku. Hegemoni ini dibangun lewat pendidikan, budaya, bahasa, hingga simbol-simbol nasional.
Apa yang kita saksikan beberapa hari ini menandai retaknya hegemoni itu: rakyat mulai kehilangan consent. Negara boleh menguasai senjata, tetapi rakyat bisa menguasai simbol. Dan ketika simbol sudah berpihak pada rakyat, kekuasaan yang kokoh pun mulai retak. Rakyat menunjukkan bahwa mereka masih bisa menulis ulang makna bendera, makna keberanian, makna merdeka.
Bendera merah putih dikibarkan bukan di podium resmi, tetapi di tangan seorang ibu yang basah kuyup terkena air dari water cannon.
Kita juga melihat spanduk perlawanan berdampingan dengan bendera anime One Piece, seakan generasi muda menemukan bahasanya sendiri untuk menantang kekuasaan.
Ketika simbol-simbol negara kehilangan daya ikatnya, rakyat menciptakan simbol alternatif yang justru lebih hidup, lebih jujur dan lebih menggugah.
Krisis Legitimasi Negara
Demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia beberapa hari ini adalah sebuah momen historis. Ia bukan sekadar akumulasi keluhan, melainkan ledakan amarah rakyat terhadap situasi ekonomi-politik yang semakin menekan.
Aksi massa ini dipicu langsung oleh ironi yang telanjang: kenaikan tunjangan anggota DPR-termasuk untuk rumah Rp50 juta per bulan—dengan total gaji dan fasilitas mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, atau setara Rp3 juta per hari.
Padahal, jutaan rakyat bergulat dengan kenaikan harga pangan, gelombang PHK, dan beban hidup yang makin berat. PHK massal menelan lebih dari 42 ribu pekerja sepanjang paruh pertama 2025—dengan hampir 23 ribu buruh manufaktur terdepak—menjadi potret nyata kegagalan negara menjaga sektor strategis.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat 4,76% per Februari 2025. Kelompok usia muda (15–24 tahun) mencatat TPT tertinggi sebesar 16,16%—menyiratkan bahwa generasi produktif sedang berada di ambang ketidakpastian.
Inflasi pangan kian mencekik kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok melonjak 3,82 persen dalam setahun terakhir hingga Juli 2025 dan menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi tahunan ke angka 2,37 persen.
Situasi ini terasa makin berat ketika pemerintah justru menerapkan kebijakan penghematan drastis: Rp306,7 triliun dipangkas dari APBN, termasuk potongan tajam pada sektor vital seperti pendidikan dasar hingga layanan kesehatan.
Kontras ini memukul keras kesadaran publik. Di satu sisi, rakyat dituntut berhemat, menerima kebijakan pengurangan subsidi, bahkan menghadapi ancaman PHK massal. Di sisi lain, para wakil rakyat justru menumpuk privilese yang mengangkangi rasa keadilan sosial.
Sayangnya setiap bentuk perlawanan juga berhadapan dengan penyempitan ruang-ruang sipil yang seharusnya menjadi tempat artikulasi aspirasi. Setiap kali mahasiswa, buruh, atau petani turun ke jalan, aparat keamanan segera merespons dengan gas air mata, pentungan dan mobil water cannon.
Dari perspektif politik, hal ini menunjukkan bahwa negara semakin bergantung pada aparat represif ketimbang pada legitimasi moral. Ketika aparat dipakai untuk membungkam, kepercayaan publik terhadap negara pun terkikis.
Di balik kerusuhan, ada satu fakta penting: gerakan massa ini memiliki kualitas historis. Ia mempertemukan berbagai elemen sosial yang biasanya tercerai-berai—mahasiswa, buruh, ojol, petani, hingga kelas menengah urban. Mereka menemukan titik temu dalam satu rasa: dikhianati oleh negara.
Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa ketika berbagai lapisan rakyat bersatu dalam satu gelombang, arah politik bisa berubah drastis. Reformasi 1998 adalah bukti paling dekat.
Kini, meskipun konteksnya berbeda, pola resonansinya terasa serupa: rakyat yang menolak diam, rakyat yang menolak dipecah, rakyat yang berani merebut kembali simbol dan ruang publik.
Aksi demonstrasi besar yang kini terus meluas dan diwarnai kerusuhan menegaskan bahwa aksi jalanan tidak bisa lagi dibaca sekadar sebagai “ulah mahasiswa” atau keributan sporadis. Kerusuhan hanyalah gejala permukaan dari persoalan yang lebih dalam: krisis legitimasi negara.
Pemerintah yang merespons dengan tuduhan bahwa aksi ini ditunggangi pihak asing atau hanya sekadar agenda politik oposisi sesungguhnya sedang memainkan narasi lama yang telah berulang kali digunakan oleh rezim di masa lalu.
Narasi “ditunggangi” bekerja sebagai strategi delegitimasi. Ia berfungsi untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan: kenaikan harga pangan yang mencekik, penghematan anggaran yang memotong sektor vital serta ketidakadilan sosial yang kian nyata. Alih-alih membuka ruang dialog, pemerintah memilih menutup kemungkinan pembicaraan dengan melabeli gerakan ini sebagai ancaman stabilitas.
Padahal, seperti diingatkan oleh Jürgen Habermas dalam karyanya Legitimation Crisis (1973) dan The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), krisis legitimasi lahir ketika kekuasaan kehilangan kemampuan untuk menjawab tuntutan warganya dan malah menggantinya dengan retorika yang menutup ruang diskursus.
Ketika negara gagal menjawab tuntutan ekonomi dan sosial, dan malah menutup ruang diskursus dengan represi atau stigmatisasi, maka yang muncul adalah legitimation deficit—suatu kondisi di mana pemerintah tidak lagi dipercaya untuk mewakili kepentingan publik.
Mengacu pada Habermars, narasi bahwa gerakan mahasiswa “ditunggangi” pada dasarnya adalah bentuk distorsi komunikasi. Alih-alih membuka ruang dialog di ruang publik yang sehat, negara justru menggunakan retorika delegitimasi untuk menghindar dari substansi tuntutan. Langkah ini bukan sekadar strategi politik jangka pendek, melainkan gejala dari struktur komunikasi yang rusak.
Sejarah Indonesia memperlihatkan betapa rapuhnya strategi semacam ini. Pada akhir Orde Baru, mahasiswa yang turun ke jalan menentang korupsi, kolusi, nepotisme juga dituduh sebagai agen asing.
Akan tetapi, substansi tuntutan yang menyentuh realitas sehari-hari—lonjakan harga akibat krisis ekonomi, runtuhnya sektor pekerjaan, dan represi politik—membuat tuduhan itu kehilangan relevansi. Tuduhan “ditunggangi” malah mempercepat runtuhnya legitimasi rezim, yang akhirnya tumbang pada 1998.
Pola serupa juga muncul dalam gelombang protes mahasiswa 2019 di Indonesia. Ketika ribuan mahasiswa turun menolak pelemahan KPK dan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, sebagian elite menyebutnya sebagai agenda setting dari pihak tertentu. Namun, gelombang aksi justru menegaskan bahwa tuntutan antikorupsi dan keadilan sosial bukanlah kepentingan sempit, melainkan persoalan bersama yang dirasakan masyarakat luas.
Kasus internasional memperkuat argumen ini. Gerakan Hong Kong pada 2019–2020, yang dimulai dari penolakan RUU ekstradisi, segera dicap oleh otoritas Tiongkok sebagai “agenda Amerika” atau campur tangan Barat. Akan tetapi, semakin kuat narasi itu ditekan, semakin jelas pula substansi gerakan: hak politik, demokrasi, dan kebebasan sipil. Tuduhan eksternalitas tidak mampu membendung energi kolektif yang lahir dari keresahan nyata warga.
Paralel historis ini menunjukkan paradoks: semakin negara menolak mendengar substansi dengan melabeli gerakan sebagai ulah asing, semakin terbaca jelas bahwa negara sedang kehilangan legitimasi. Habermas menyebut kondisi ini sebagai momen di mana ruang publik yang semestinya jadi arena komunikasi rasional berubah menjadi arena hegemoni, diisi dengan represi dan stigmatisasi.
Karena itu, kerusuhan Agustus adalah cermin dari defisit legitimasi. Tuntutan atas pangan yang terjangkau, layanan publik yang adil, dan penegakan hukum yang konsisten tidak bisa disapu bersih dengan tuduhan konspirasi.
Justru, jika strategi delegitimasi terus dipakai, jurang antara rakyat dan negara akan makin melebar.
Sejarah Selalu Mengingat Nyawa
Tulisan ini menuju ujung. Di layar ponsel, lagu Killing in the Name masih bergema setelah saya putar berulang-ulang. Sampulnya menampilkan wajah seorang biksu tua yang duduk tenang di tengah jalan Saigon, tubuhnya dilalap api. Ia adalah Thich Quang Duc, seorang biksu Buddha Vietnam yang pada 1963 membakar diri sebagai bentuk protes terhadap rezim yang menindas kebebasan beragama. Api yang membakar dirinya menjadi api protes yang meluas, membuka mata dunia pada krisis legitimasi rezim tersebut.
Bayangan itu lalu bertaut dengan sosok Mohamed Bouazizi, pedagang kaki lima Tunisia. Setelah dirampas dagangannya dan dipermalukan aparat, ia membakar diri pada 2010. Dari tubuhnya yang terbakar, lahir api yang lebih besar: gelombang demonstrasi rakyat yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring. Gelombang itu meruntuhkan sejumlah rezim otoriter di Timur Tengah, menandai bahwa satu nyawa bisa menjadi titik mula perubahan besar.
Hari ini, kita punya wajah kita sendiri: Affan Kurniawan. Tubuhnya terhenti di bawah roda baja kendaraan aparat, dan nyawanya melayang di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, seperti Quang Duc dan Bouazizi, kisah Affan tidak padam begitu saja—ia justru menjelma simbol keresahan dan solidaritas.
Sejarah, pada akhirnya, selalu bekerja dengan cara yang sama: melalui tubuh-tubuh kecil yang diremehkan kekuasaan. Big Brother, tokoh rekaan George Orwell dalam novel 1984, melambangkan negara yang mengawasi warganya dengan mata besi. Ia tampak gagah, lengkap dengan barisan senjata dan narasi propaganda.
Namun, seperti yang kita saksikan di jalanan Jakarta, negara semacam itu runtuh ketika berhadapan dengan wajah seorang ibu yang berdiri menghadang polisi atau dengan seorang anak muda berjaket hijau yang seharusnya pulang ke rumah membawa rezeki dari pekerjaan sehari.
Satu nyawa adalah peringatan. Sejarah tidak menimbang dengan mata baja kekuasaan, melainkan dengan detak jantung manusia. Dan pada akhirnya, legitimasi selalu lahir—atau hancur—dari seberapa besar penguasa mampu menjaga hidup dari mereka yang paling rapuh.
Dominiko Djaga adalah jurnalis Floresa
Editor: Ryan Dagur