Ketika seorang ahli panas bumi UGM berbicara soal pentingnya komunikasi risiko yang berimbang tetapi tidak menyebut satu kata pun tentang gempa picuan — padahal konsensus ilmiah global sudah lama mengakuinya — yang sedang terjadi bukan kelalaian ilmiah, melainkan politik pengetahuan: otoritas akademik dipakai untuk memutuskan bahwa risiko itu boleh ditanggung, oleh orang lain.
Putusan ini berhasil menunjukkan bahwa di Poco Leok masalah utamanya bukan warga yang terlalu keras menolak proyek geotermal, melainkan penguasa yang merasa berhak memaki, mengancam dan menginjak hak warganya sendiri
Dengan mendukung proyek geotermal sambil mengabaikan persoalan serius yang terang benderang, akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung sedang memproduksi pengetahuan yang melayani negara dan pasar, alih-alih keberpihakan pada rakyat
Pembentukan tim yang katanya akan "melibatkan semua pihak" justru mengundang ironi besar: bagaimana mungkin evaluasi yang objektif diharapkan dari tim yang anggotanya terdiri dari mereka yang justru menjadi bagian dari masalah?
Gempa dapat menunda pemeriksaan, tetapi Kejaksaan tidak boleh menjadikannya dalih untuk membiarkan penyidikan tanpa arah, tenggat, dan pertanggungjawaban.
Rumah mereka dirobohkan, kakek mereka dipenjara, dan sekolah terhenti. Bagi anak-anak Nangahale, konflik agraria hadir dalam puing rumah, larangan memetik kelapa, serta perjalanan rutin ke rutan. Nama anak-anak dalam laporan ini disamarkan untuk melindungi mereka.
Warga Nangahale berdoa bagi keluarga mereka yang dipidana oleh korporasi Gereja Katolik dalam konflik agraria yang menguji batas kesetiaan mereka dengan Tuhan dan luka mereka terhadap institusi Gereja.
Warga terdampak gempa Flores di Manggarai Barat mempertanyakan verifikasi kerusakan rumah yang menentukan bentuk dan nilai bantuan. Sebagian tak mengetahui adanya masa sanggah, sementara pemerintah menyatakan data akhir tak dapat ditinjau kembali.
