Poin Utama
- Tri Hari Suci di Nangahale tidak terlihat meriah; banyak warga yang tidak ke gereja akibat konflik dengan PT Krisrama.
- Konflik tanah di Nangahale berakar dari sejarah kolonial dan masih berlanjut hingga saat ini, dengan dampak nyata bagi komunitas.
- Masyarakat beradaptasi dengan situasi sulit; mereka tetap berkebun dan berjuang meski dalam keadaan tertekan.
Floresa.co – Kamis Putih, 2 April, hari pertama Tri Hari Suci — waktu paling sakral dalam kalender Gereja Katolik.
Di rumah tempat kami menginap di Nangahale, tuan rumah Maria Lensiana Ledu, masih sibuk dengan aktivitas hariannya. Tidak ada tanda-tanda ia bersiap ke gereja.
Kami bertanya apakah ia akan ikut misa. Jawabannya singkat, tanpa ragu: “Saya sudah tidak aktif ke gereja sejak penebangan tanaman warga 18 Desember 2023.”
Lensi adalah salah satu perempuan Nangahale, Kabupaten Sikka yang bertahun-tahun aktif dalam gerakan perlawanan terhadap korporasi Keuskupan Maumere, PT Krisrama, terkait konflik agraria yang tak kunjung tuntas.
Ia pernah menghadang ekskavator dengan tubuhnya. Ia pernah memakan tanah sebagai pernyataan bahwatanah itu adalah bagian darinya.
Bertahan hidup dari gaji guru honorer 650 ribu rupiah, ia menolak membangun rumah permanen karena ancaman penggusuran oleh korporasi itu belum benar-benar pergi.
Ia sempat mencoba ke gereja lagi setelah penggusuran 22 Januari 2025 yang meratakan sekitar 120 rumah, dengan pengawalan Satpol PP, Polri, dan TNI.

Namun, dari altar, seorang imam menyindirnya di depan seluruh umat.
“Romo bilang, ‘itu perempuan yang makan tanah, nanti dia makan batu atau kayu kah.’”
Ia terdiam sejenak. “Saya sakit hati sekali.”
Ucapan itu merujuk pada aksinya bersama beberapa rekan menghadang ekskavator saat penggusuran berlangsung.
Bagi Lensi, kalimat itu bukan sekadar sindiran. Ia datang dari institusi yang selama ini ia yakini sebagai ruang kasih dan keadilan.
Ia mengaku terluka karena disampaikan dari altar — tempat yang paling suci dalam tata ruang gereja — di hadapan umat yang sama-sama menyaksikan rumah-rumah mereka dirobohkan.

Luka Lensi bukan luka sendirian.
Selama Tri Hari Suci, suasana yang kami temukan di Nangahale jauh berbeda dari perayaan di tempat lain.
Di kampung-kampung seperti Pedan, Wairhek, dan Utan Wair, hampir tidak ada tanda-tanda umat bersiap ke gereja.
Pada Sabtu Suci malam, lampu Gereja Stasi Nangahale tetap menyala dan misa berlangsung — tapi bangku yang menurut warga biasanya penuh terlihat banyak yang kosong.
Mereka yang berkonflik dengan perusahaan hampir tidak terlihat. Minggu Paskah pun tanpa perubahan.
Maria Magdalena Leny kami temui pada 3 April di kediaman Lensi. Ia datang bersama anak bungsunya yang kini berusia sekitar lima tahun — anak yang pernah bersamanya di dalam tahanan ketika ia ditangkap pada 2024.
Leny adalah satu dari dua perempuan, bagian dari delapan warga yang divonis 10 bulan penjara pada Maret 2025, karena dituduh merusak plang PT Krisrama — sebuah aksi protes atas penggusuran sebelumnya pada Juli 2024. Mereka dibebaskan pada Juni 2025 dengan status bersyarat.
Sehari-hari Leny petani. Ia mengolah kebun dan sawah, menanam padi, jagung, ubi, menenun untuk penghidupan. Suaminya merantau ke Kalimantan sehingga sebagian besar pekerjaan ia jalankan sendiri.

Soal gereja, ia tidak bicara dengan amarah. Ia bicara dengan logika yang sederhana: “Di Utanwair, hampir 100 persen orang tidak kasih kolekte lagi. Aksi Paskah juga kosong.”
Ia berhenti sebentar. “Percuma kasih uang kalau nanti dipakai bayar orang tebang tanaman dan rumah kami.”
Anastasya Dua, 52 tahun, adalah pengurus gereja. Sejak 1996 ia menjabat Ketua Komunitas Basis Gereja (KBG). Ia yang memimpin doa, melatih koor, menggerakkan umat di lapisan paling bawah kehidupan menggereja.
Perempuan seperti Anastasya adalah gereja itu sendiri — bukan dalam pengertian institusional, tapi dalam pengertian paling nyata: yang hadir setiap Minggu, yang datang lebih awal untuk melatih nyanyian, yang memastikan sabda sampai ke telinga umat di kampung-kampung.
Selama hampir tiga dekade, ia adalah tangan yang menggerakkan kehidupan rohani komunitasnya.
Namun, sejak 2022, misa di gereja bukan lagi tempatnya.
“Saya tetap beriman,” katanya. Namun, “karena pemimpinnya, saya tidak semangat lagi ke gereja.”
Khotbah, katanya, tidak lagi sejalan dengan Injil yang dibacakan. Umat seperti mereka dicap perampas tanah. Ada pastor yang mengutuk dari altar.
“Injilnya satu, khotbahnya lain,” ujarnya.

Pada Maret 2025, Romo Aloysius Ndate — imam di Keuskupan Maumere — melaporkan Anastasya dan enam warga lainnya ke Polda NTT, atas tuduhan ancaman dan intimidasi saat kejadian Desember 2023, ketika warga mendatangi pastoran setelah PT Krisrama menebang pohon mete mereka.
Ia kemudian menghadapi proses hukum atas nama institusi yang sama. Pengadilan menyatakan mereka bersalah dalam putusan pada 4 Maret, namun tak perlu menjalani hukuman. Mereka hanya mendapat pengawasan.
Anastasya berkata, ia masih mau bertemu dengan imam itu — “karena saya orang Katolik dan masih menjunjung rasa hormat.”
Tapi soal tanah, ia tegaskan: “kami tetap pada pendirian teguh.”
Untuk memahami mengapa perempuan selalu berada di garis paling depan dalam konflik ini, Antonius Toni — anggota masyarakat adat Soge Natarmage sekaligus Ketua Pelaksana Harian AMAN Flores Bagian Timur — menunjuk jauh ke belakang.
“Perlawanan perempuan di Nangahale itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.”
Ia menyebut Du’a Toru — perempuan yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat karena keberaniannya membakar tanaman kapas milik kolonial Belanda di atas tanah ulayat.
Ia ditangkap dan dibunuh, tapi kisahnya tidak mati.

Dalam struktur budaya Soge, perempuan adalah pusat kepemilikan dan keberlanjutan tanah. Sistem perkawinannya kawin masuk — laki-laki yang menikah masuk ke dalam suku perempuan, mengikuti garis kekerabatan dan hak waris di sana. Tanah mengalir melalui garis perempuan.
“Kekuatan itu bukan orang yang kasih,” kata Anton. “Itu dari tanah ini.”
Maka ketika ekskavator datang, perempuan yang berdiri paling depan menghadang bukan kebetulan.
Itu kelanjutan dari sesuatu yang sudah lama ada — dari Du’a Toru hingga Lensi yang memakan tanah, dari ingatan kolektif hingga tubuh yang berdiri di hadapan mesin.
“Tanah itu saya sendiri,” kata Lensi. “Tanah sebagai ibu.”
Akar konflik ini menjalar ke masa kolonial. Tanah seluas 868.730 hektare itu bermula dari peralihan kepemilikannya dari warga adat oleh perusahaan Belanda pada masa penjajahan, lalu beralih ke Keuskupan Agung Ende melalui PT Perkebunan Kelapa Diag untuk masa kontrak 25 tahun hingga 2013.
Keuskupan Maumere mulai menguasainya setelah keuskupan itu didirikan pada 2005, yang lalu membentuk PT Krisrama.
Konflik memanas usai warga mengklaimnya kembali pada 2014. Namun di tengah konflik dan pendudukan lahan oleh warga, PT Krisrama kembali mendapatkan izin baru Hak Guna Usaha pada 2023, dan mengantongi sepuluh sertifikat yang total luasnya 325 hektare.
Di sepanjang jalan Trans Flores Maumere–Larantuka, konflik itu berdiri tegak dalam bentuk plang.
Di baliknya, kebun jagung rapi perusahaan, diapit pohon kelapa.
Dan di balik plang itu: ada tanaman yang ditebang, kriminalisasi, penjara, penggusuran. Reruntuhan rumah yang digusur berulang masih terlihat jelas. Puing berserakan, diapit bangunan bambu darurat yang dirakit seadanya.

Berhadapan dengan berbagai tekanan, perempuan Nangahale tidak gentar.
Mereka berkebun, menenun, mengorganisir diri. Di ladang dan sambil menenun, strategi dibicarakan.
Anak-anak mereka tumbuh dengan cerita yang sama — tentang ibu yang ditahan, distigma, tapi tetap berdiri.
Ketika Lensi memakan tanah saat penggusuran, murid-murid PAUD-nya bertanya: kenapa makan tanah?
“Saya bilang: tanah ini yang kasih kita hidup.”
Seusai keluar dari penjara, Leny pun langsung ke kebun.
“Saya dipenjara karena tanah,” katanya. “Jadi saya pulang juga harus kerja di tanah.”
Editor: Ryan Dagur
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Floresa dan Project Multatuli untuk koleksi jendela.projectmultatuli.org




