Floresa.co — Ketika aparat militer mulai mendatangi lokasi-lokasi pemutaran Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di berbagai kota — menghentikan diskusi, memotret peserta, dan menekan penyelenggara — Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC memilih diam.
Selama berminggu-minggu, saat perdebatan tentang film itu menyebar ke seluruh negeri, tidak ada suara dari pemimpin Gereja Katolik di wilayah yang terdampak langsung oleh proyek yang menjadi sasaran kritik film tersebut.
Pada 21 Mei, Mandagi baru angkat bicara — bukan untuk membela masyarakat adat yang kehilangan tanah, bukan untuk mengecam pembungkaman pemutaran film, melainkan untuk menuding film itu sebagai propaganda dan mencap para pembuatnya punya motif politik.
Sikap itu berseberangan dengan pejabat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang menyatakan film tersebut sebagai kesaksian penting tentang krisis kemanusiaan dan ekologi di Papua.
Perbedaan ini memperlihatkan ketegangan yang terbuka di dalam Gereja Katolik antara pendekatan yang menekankan keberpihakan kepada korban, dan pendekatan yang menyoroti risiko politisasi narasi.
Film yang Membelah Gereja
Pesta Babi telah memicu perdebatan nasional karena menggambarkan bagaimana hutan-hutan yang selama ini digunakan masyarakat adat Papua Selatan dikonversi menjadi perkebunan industri di bawah program ketahanan pangan dan energi pemerintah.
Perbedaan sikap di dalam Gereja tampak paling jelas dalam kontras antara Mandagi dengan Uskup Timika, Mgr. Bernardus Baru, OSA — orang asli Papua — yang bersedia diwawancarai untuk film tersebut.
Uskup Bernardus secara tegas menyebut pemimpin Gereja yang mendukung PSN sebagai bagian dari Yudas.
Mandagi, sebaliknya, menilai keputusan para pembuat film untuk mewawancarai uskup dari keuskupan lain sambil mengabaikan pimpinan Gereja di Merauke mencerminkan pendekatan selektif yang dirancang untuk mendukung narasi yang sudah ditentukan sebelumnya.
KWI: Refleksi Ekologi Integral dan Panggilan Berpihak
Romo Martin Jenarut, Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI, menempatkan film ini dalam kerangka ajaran Gereja tentang ekologi dan keadilan sosial.
Ia berbicara dalam diskusi publik yang disiarkan Katolikana TV pada 29 Mei, bersama sutradara Cypri Paju Dale, Fransiska Gondrom Mahuse dari Merauke, Pastor Kasmir Nema, SVD dari media Veritas Indonesia, dan akademisi Lisa S. Buartadi.
“Gereja harus berpihak pada mereka yang menjadi korban, yang diabaikan, yang tersingkirkan, yang ditindas,” kata Romo Martin.
“Gereja sebagai lembaga keagamaan dalam tugas profetis tidak mungkin netral,” tambahnya.
Romo Martin mengaku sudah dua kali menonton film ini dan pernah mengunjungi langsung lokasi pengambilan gambarnya.
Satu bagian yang paling membekasnya adalah kesaksian seorang warga: “Ada satu teriakan yang membuat saya merinding: ‘Tanah adat sudah diambil. Kami mau tinggal di mana?'” — yang ia baca bukan sebagai ekspresi sesaat.
“Itu keluar dari ketulusan, kejernian hati, perasaan yang paling dalam,” katanya.
Ia mengaitkan temuan dalam film dengan ensiklik Laudato Si’ Paus Fransiskus yang berbicara tentang krisis ekologi saat ini.
“Film ini membuktikan bahwa refleksi Paus Fransiskus tentang ekologi bukan refleksi di ruang kosong,” katanya.
Konsep ekologi integral, menurutnya, tidak hanya berbicara tentang lingkungan, “tetapi tentang relasi antara lingkungan dan manusia” — dan karena itu, “krisis lingkungan otomatis identik dengan krisis sosial dan krisis moral.”
Ia juga menyoroti dimensi pewartaan film ini: “Pesan misi kita bisa disampaikan melalui karya seni seperti ini,” katanya.
Tuduhan Propaganda dan Pilihan Diam
Mandagi, dalam wawancara yang dirilis pada 21 Mei melalui kanal resmi Keuskupan Agung Merauke, menolak klaim bahwa keuskupannya mendukung PSN atau bekerja sama dengan perusahaan yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan.
“Ini fitnah besar,” ujarnya.”Isu ini sudah dipolitisasi. Yang seharusnya soal ekonomi kerakyatan dijadikan komoditas politik,” katanya.
Ia juga menilai film menggeneralisasi tradisi pesta babi seolah berlaku di seluruh Papua, padahal di sebagian komunitas tradisi tersebut adalah ritual sakral dan tertutup.
“Pesta babi itu kudus. Ia mempererat persaudaraan dan mendekatkan manusia dengan Tuhan. Kalau dijadikan alat propaganda politik, itu justru menghina orang Papua.”
Keputusannya untuk tidak segera bersuara sejak film dirilis pada April, ia sebut sebagai pilihan pastoral.
“Diam bukan berarti kalah. Kalau saya bicara, perkataan saya akan digoreng dan bisa memecah Gereja,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sorotan yang menurutnya tidak proporsional terhadap Papua Selatan: “Mata besar kepada Papua Selatan, tetapi tiada mata untuk kerusakan alam di tempat lain.”
Kaum Awam Melancarkan Kritik
Pernyataan Mandagi muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan Kelompok Awam Katolik Papua, gerakan umat yang menggelar demonstrasi mingguan di gereja-gereja sejak 2024.
Ketegangan memuncak setelah ia memperingatkan dalam khotbah pada April bahwa mereka yang berdemo di dalam gereja bisa terkena hukuman Tuhan. Sebagian anggota gerakan kini menuntut pengunduran dirinya.
Soleman Itlay, salah satu tokoh gerakan, menyatakan kekecewaannya. “Kenapa sebelumnya dia tidak bicara?” kata Itlay.
“Selama ini, dia tidak mau membuka ruang dialog antara domba dan gembala, antara hierarki dan umat. Ia dengan enteng menuding kami memiliki agenda politik, padahal kami mencintai Gereja — dan justru karena cinta itu, kami mempertanyakan sikapnya.”
Itlay juga membantah klaim Mandagi bahwa dirinya tidak mendukung PSN. “Sebelumnya, dia sudah menyampaikan pernyataan publik mendukung proyek-proyek ini atas nama kesejahteraan dan kemanusiaan. Dia menerima pimpinan perusahaan dan militer di kantor keuskupan — sementara kepada kami, orang asli Papua, dia menutup pintu.”
“Ini sama dengan memelihara masalah,” kata Itlay. “Dia baru bereaksi ketika sorotan atasnya menjadi terlalu kuat untuk diabaikan.”
Suara dari Papua: Perlawanan yang Sudah Lama
Fransiska Gondrom Mahuse dari Merauke berkata dalam diskusi di Katolikana TV bahwa realitas dalam Pesta Babi bukan hal baru bagi masyarakat adat.
“Masyarakat adat pemilik tanah dan hutan adat sudah bersuara selama tiga tahun terakhir,” katanya.
Wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi telah mengalami tekanan langsung; masyarakat telah menempuh berbagai cara, termasuk pemalangan adat.
“Mereka hanya berusaha mempertahankan ruang habitat mereka,” ujarnya.
Ia menggambarkan alam sebagai “supermarket gratis yang disediakan Tuhan.” Ketika ruang itu hilang, dampaknya terasa langsung.
“Ini adalah pelanggaran HAM terhadap pemenuhan sandang, pangan, dan papan keluarga,” katanya.
Dari perspektif perempuan, dampaknya lebih besar: “Mama-mama Papua biasa berkumpul pergi mencari ikan. Itu akan hilang,” ujarnya.
Jalur formal pun sudah ditempuh: “Mereka sudah sampai ke DPRD, provinsi, bahkan DPR RI.”
Film sebagai Amplifikasi Seruan Minta Tolong
Cypri Paju Dale menyebut film ini mencerminkan realitas yang kompleks dan berlapis — “dengan pesan yang kaya, narasi yang mendalam, dan satu realitas yang mengerikan.”
Meski bentuk final film baru disusun dalam satu tahun terakhir, riset dan pengamatan terhadap konteks Papua sudah berlangsung jauh lebih lama.
Sebagai dokumenter, katanya dalam diskusi di Katolikana TV, film ini menurutnya “bukan sekadar investigasi untuk mengungkap satu realitas sebagai kritik.”
“Kami berusaha sungguh-sungguh memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua—bukan hanya pengalaman langsung, tetapi lapisan sejarah, antropologi, dan spiritualitas,” ujarnya.
Isu yang diangkat pun tidak bisa dipersempit sebagai persoalan lokal: “Ini bukan tentang Papua saja—ini tentang Indonesia, tentang agama-agama, tentang dunia, tentang kemanusiaan kita.”
“Kami membuatnya untuk mengamplifikasi teriakan minta tolong yang sudah lama diserukan dari Papua,” ujarnya — teriakan yang datang dari Orang Asli Papua yang menanggung krisis iklim yang tidak mereka sebabkan, dan dari alam itu sendiri.
“Teriakan itu juga datang dari pohon-pohon yang ditebang, dari kasuari, buaya, dan seluruh ekosistem yang sedang dihancurkan,” ujarnya.
Dalam kerangka iman Katolik, situasi ini ia sebut sebagai “teriakan minta tolong dari ibu bumi.”
Cypri juga menyinggung dinamika internal Gereja. Hingga kini, sudah ada 1.800 salib ditancapkan sebagai bentuk perlawanan — sebuah gerakan yang ia sebut memiliki “dimensi spiritual yang sangat kuat,” namun belum mendapat respons institusional yang jelas.
Ia menyebut ada pastor yang mendukung gerakan tersebut kemudian dipindahkan, dan mengusulkan pentingnya Gereja Katolik menelisik lebih jauh Gerakan Salib Merah di Papua dalam kerangka teologis.
Pastor Kasmir Nema, SVD menekankan “keberadaan salib-salib itu di tanah adat, alih-alih dalam Gedung gereja: mengusik kesadaran iman saya.”
Ia menyebut ini sebagai “disrupsi teologis” — iman yang diwujudkan dalam kondisi konkret. “Ini adalah act of faith and resistance,” ujarnya.
“Allah hadir dan ikut menderita bersama rakyat,” katanya.
Gereja dan Pilihan Sikap
Pada November 2025, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) — forum lima tahunan para uskup dan umat Katolik seluruh Indonesia yang dihadiri 375 peserta — telah mengeluarkan dokumen yang secara eksplisit menyoroti krisis ekologi akibat proyek-proyek ekstraktif, termasuk proyek strategis nasional.
Dokumen itu menegaskan bahwa “situasi ini memberi tanda bahwa kita sedang menghadapi bukan hanya krisis lingkungan, melainkan krisis moral dan spiritual,” dan menyerukan agar Gereja “tidak hanya menonton dan menjadi komentator, tetapi perlu bersikap aktif.”
Sikap diam Mandagi dan pilihan kata-katanya ketika akhirnya angkat bicara tentang realitas di keuskupannya, bukan hanya persoalan pastoral satu keuskupan, tapi ujian apakah mandat SAGKI sungguh-sungguh mengikat, atau hanya menjadi dokumen yang indah di atas kertas.
Dalam sebuah diskusi Pesta Babi di Flores pada 7 Mei, Suster Frederika Tanggu Hana, SSpS mengingatkan bahwa perbedaan sikap Gereja Katolik, termasuk di Papua sebagaimana tergambar dalam film, menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam — sebuah krisis yang perlu mendapat perhatian serius.
“Tanah Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja,” katanya. “Dan ini bisa menjadi alarm bagi wilayah lain.”
Bagi Cypri, film ini tidak dimaksudkan untuk memberi satu kesimpulan tunggal.
“Kami hanya ingin orang melihat, mendengar, dan memahami,” katanya.
Respons yang muncul menunjukkan bahwa pemahaman itu tidak seragam — dan perdebatan tentangnya tidak hanya berbicara tentang Papua, tetapi juga tentang bagaimana institusi, masyarakat, dan Gereja merespons realitas yang sama dengan cara yang berbeda.
Editor: Herry Kabut
