Floresa.co – Siang awal April, air kembali mengalir. Bagi orang Nangahale di Kampung Wairhek, Desa Likonggete, Kabupaten Sikka, bunyi air di saluran irigasi selalu menghadirkan dua rasa sekaligus: lega dan waswas.
Empat hari sebelumnya, bendungan kecil di hilir kembali jebol. Bukan hujan di kampung yang menjadi sebab, melainkan hujan deras di pegunungan yang menaikkan debit Sungai Bekor.
Karung-karung berisi batu dan terpal — dibeli dari uang patungan warga — tercerai-berai, memutus aliran air ke sawah.
Kerusakan semacam itu bukan hal baru. Tetapi di sini, air selalu bermakna lebih dari sekadar unsur alam.
Ia menentukan apakah sawah bisa ditanami, apakah padi bisa tumbuh, dan apakah keluarga bisa makan besok.
“Rusak, kerja lagi. Rusak, kerja lagi,” kata Maria Lensiana Ledu, 34 tahun, sambil menunjuk aliran air yang sudah kembali mengisi petak-petak sawah.
Di Wairhek, mengolah sawah seperti cara perempuan menyusun ulang hidup: bekerja ulang meski lelah, merawat ulang meski cemas.
Dari Hutan ke Sawah
Orang Nangahale, yang mencakup dua suku, Soge Natarmage dan Goban Runut, kini hidup dengan berladang: jagung, berbagai jenis umbi, dan padi.
Namun sampai enam tahun lalu, mereka masih berburu magar, istilah lokal untuk gadung, umbi jalar hutan yang tali berdurinya merambat di batang pohon dan beracun jika tak diolah dengan hati-hati.
Magar direndam berhari-hari, dicuci berulang kali, diiris tipis, lalu dijemur hingga aman untuk dimakan.
“Bayangkan, hanya karena mau makan saja sampai seperti itu,” kata Lensi.
Berburu magar biasanya dimulai Oktober, untuk menghadapi bulan-bulan ketika ladang tak bisa diandalkan.
Perlahan, sawah mengubah pola hidup itu. Sejak pertengahan 2022, mereka mulai menggarap petak-petak sawah di Wairhek, yang luasnya kini mencapai atau 1,152 hektare.
Awalnya hanya 17 kepala keluarga yang terlibat, kini menjadi 96. Setiap kepala keluarga mendapat satu kaveling 60 x 20 meter yang dibagi dalam 12 petak.
Dalam setahun, mereka bisa panen hingga tiga kali — jika air mengalir dan tak ada hal lain yang menghentikan kerja.
Thomas Tapang, 59 tahun, koordinator sawah di Wairhek, menyebut satu kavling bisa menghasilkan sekitar 20 karung gabah 50 kg; jika pengelolaan baik bisa mencapai 25–30 karung.
Beras dari Wairhek sebagian dimakan, sebagian dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kg atau Rp700.000 per karung.
Dari beras ini mereka membiayai hidup, termasuk hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bagi rumah tangga adalah penanda martabat.
Maria Magdalena Leny, 45 tahun, berkisah, anaknya pernah merengek minta kue ulang tahun. Ia lalu menjual beras.
“Saya kerja untuk anak,” katanya. “Kami bisa hidup dari sini.”
Suaminya merantau ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit dan kiriman uang tunai sering tidak datang tepat waktu.
Terus Was-Was di Tengah Konflik
Kendati sawah adalah cara memastikan anak-anak tetap makan, tanpa kembali sepenuhnya bergantung pada hutan, namun, rasa aman yang dibangun pelan-pelan itu tidak pernah benar-benar kukuh.
Pangan dan rumah orang Nangahale bisa hilang bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena ketegangan yang menyelimuti tanah.
Sawah-sawah di Wairhek dan kampung lainnya, Utan Wair, masuk dalam lokasi konsesi Hak Guna Usaha (HGU) PT Krisrama, perusahaan milik Keuskupan Maumere.
Sejarahnya panjang. Lahan itu bermula dari konsesi kolonial — sekitar 800 hektare yang dikelola perusahaan Belanda pada awal abad ke-20.
Masyarakat adat Nangahale mengatakan lahan itu sudah menjadi milik leluhur mereka jauh sebelum masa kolonial.
Dari korporasi kolonial, lahan itu dibeli lembaga Gereja Katolik, yang setelah kemerdekaan Indonesia skema penguasaannya berubah menjadi HGU — hingga akhir masa kontrak pada 2014. Sejak saat itu, masyarakat mulai merebut kembali lahan tersebut dengan mendudukinya.
Ketegangan meningkat setelah pada 2023 pemerintah memberikan izin HGU baru kepada PT Krisrama— setahun setelah sawah-sawah di Wairhek dibuka.
Perusahaan mendapat izin atas sekitar 325 hektare lahan, langkah yang ditentang warga karena mengabaikan klaim adat mereka. Lokasinya juga mencakup lahan yang telah mereka kelola, termasuk sawah di Wairhek, yang kini berdiri di antara pohon-pohon kelapa milik PT Krisrama.
Tanggal 22 Januari 2025 menjadi salah satu ingatan yang sulit diletakkan di masa lalu.
Pada hari itu, PT Krisrama, yang dipimpin Direktur Operasional Romo Robertus Yan Faroka, melakukan penggusuran yang meratakan 120 rumah dan merusak tanaman warga di Nangahale.
Rumah-rumah mayoritas berada di Pedan, salah satu kampung lain di Nangahale, yang masuk dalam wilayah HGU. Sementara di Wairhek dan Utan Wair, kendati rumah mereka aman dari penggusuran, namun semua lahan sawah mereka ada dalam wilayah HGU.
Bagi warga Wairhek, Januari 2025 itu bukan sekadar tanggal dalam kalender — ia adalah batas yang membelah perasaan aman.
Namun mereka terus merawat sawah. Menanam padi menjadi cara memperbaiki hidup sedikit demi sedikit, sekaligus ruang untuk memulihkan rasa percaya diri yang sempat runtuh — meski bayangan kehilangan tak pernah benar-benar jauh.
Hingga saat ini, konflik ini masih belum terselesaikan. Masyarakat adat terus menduduki lahan tersebut, dan Ombudsman Nusa Tenggara Timur baru-baru ini mengakui adanya kesalahan administrasi dalam penerbitan HGU, yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Penggusuran terakhir terjadi pada bulan Desember, dan tanaman warga hancur, tetapi mereka tetap bertahan.
Gotong Royong sebagai Cara Perempuan Menjaga Ritme
Di tengah ketidakpastian, perempuan menciptakan kepastian mereka sendiri.
Kelompok Wanita Tani Wairhek beranggotakan 38 orang. Mereka bekerja dengan sistem gotong royong — lunun dalam istilah orang Nangahale.
Dalam satu hari, mereka bisa mengerjakan dua hingga tiga kebun. Setiap orang membawa bekal sendiri agar tidak membebani pemilik kebun.
“Satu kebun kita kerja dua jam saja,” kata Lensi. “Kami bisa jaga tanah sambil olah sawah.”
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya politis: jaga tanah berarti mempertahankan ruang hidup di tengah konflik yang juga menghadirkan kriminalisasi — warga dipidana, proses hukum berlarut, dan keluarga korban menanggung akibat sosial yang tak kalah beratnya.
Dalam konteks itu, gotong royong bukan sekadar etos kerja. Ia adalah strategi bertahan ketika sistem formal tidak memberi rasa aman: pekerjaan berjalan tanpa menunggu upah, tanpa bergantung pada lembaga mana pun, tanpa izin dari siapa pun.
Tenun: Identitas dan Memori Perlawanan
Kerja perempuan tidak berhenti di sawah. Masih dalam kelompok yang sama, setiap hari Minggu mereka menenun.
Tenun dianggap sebagai “kebun pokok” — sumber penghidupan yang harus dihormati, sekaligus syarat menjadi dewasa.
“Dulu kalau perempuan tidak bisa menenun, belum bisa punya suami,” kata Lensi.
Tenun adalah identitas, bukan sekadar barang jualan. Motif bahar tibu — anting bintang — misalnya, digunakan sebagai mahar pernikahan dan diwariskan turun-temurun.
“Kalau kami memakai sarung motif bahar tibu, orang langsung tahu kami orang Tana Ai atau orang Nangahale,” kata Lensi.
Pasarnya jelas: setiap pernikahan membutuhkan sarung sebagai mahar.
“Permintaan selalu ada,” lanjut Lensi.
Mereka biasa berkumpul di bale-bale rumah Lensi. Benang disusun, diikat, dicelup, lalu ditenun menjadi sarung. Motifnya beragam, dari motif sederhana Tana Ai hingga motif besar khas Maumere.
Pada masa awal produksi, 38 sarung pertama tidak dijual, tapi disimpan sebagai kenangan — arsip kain tentang perlawanan mempertahankan tanah.
Namun, tenun juga memuat dilema ekonomi. Benang kini dibeli dari toko. Pewarna alami dari bakau, tarum, atau mengkudu jarang digunakan — pewarna sintetis lebih cepat dan lebih murah, sementara pasar menuntut keduanya.
Dalam sebulan, mereka baru mampu menghasilkan 4–5 lembar tenun. Jika rata-rata Rp1,1 juta per lembar, total Rp5,5 juta dibagi 38 orang menjadi sekitar Rp144 ribu per orang — belum dikurangi biaya benang dan pewarna.
Bertahan dengan Cara Perempuan
Sawah dan tenun kini berjalan beriringan. Yang satu menjaga perut tetap terisi, yang lain menjaga jati diri. Keduanya tumbuh dari kerja pelan, dari keputusan sehari-hari untuk tidak menyerah.
Namun semua ini masih rapuh. Air bisa berhenti, bendungan bisa rusak, dan rasa aman bisa kembali goyah kapan saja.
Karena itu, orang Wairhek tak pernah menyebut apa yang mereka lakukan sebagai keberhasilan. Mereka lebih suka menyebutnya usaha bertahan. Di sini, ekonomi bukan tentang tumbuh besar, melainkan tentang tetap ada.
Ini tentang menanam padi meski belum tahu siapa yang akan menentukan masa depan tanah, tentang menenun kain meski pasar tak selalu ramah.
Namun, di Nangahale sawah dan tenun juga tentang menjaga hidup di tanah yang terus mereka rawat, berharap suatu hari kelak, rasa cemas tak lagi menyertai tiap aliran air yang datang ke sawah.
Lensi selalu berharap, mereka masih terus menggarap petak-petak sawah.
“Apa yang akan kami makan kalau dilarang menggarap sawah? Siapa yang akan memberi kami makan? Kami hanya ingin bertahan hidup, bukan mencari kekayaan,” katanya.
Elisa Lehot adalah kontributor Floresa, sekaligus aktif di Sunspirit for Justice and Peace
Editor: Ryan Dagur
Liputan ini merupakan hasil kolaborasi Floresa dan Project Multatuli untuk koleksi jendela.projectmultatuli.org
