Floresa.co – Pada 7 Mei malam, lebih dari seratus orang memilih datang ke aula Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, Flores untuk menonton dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita — sebuah film yang di banyak tempat lain tidak pernah sampai ke layar.
Di antara penonton ada Suster Frederika Tanggu Hana, SSpS, Koordinator Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Kongregasi Suster Abdi Roh Kudus Flores Barat, yang selama ini lantang bersuara, termasuk terhadap Gereja Katolik.
Bagi Suster Rita — sapaan akrabnya — yang paling mengusik bukan judulnya, melainkan gambar-gambar yang muncul di layar pada sejumlah momen: salib-salib bercat merah yang berdiri di tanah Papua Selatan.
Salib-salib itu bukan berdiri di altar atau gereja, melainkan di ladang-ladang yang terancam — di atas tanah yang sedang diperebutkan untuk perkebunan, food estate, dan proyek energi berskala besar.
“Sebagai seorang perempuan, saya sangat merasakannya,” katanya dalam diskusi setelah pemutaran.
“Ketika mereka mengangkat salib itu, rasanya mereka sedang memanggul penderitaan — seperti dipaksa memeluk kemartiran.”
Yang kemudian membuatnya terdiam lebih lama: salib-salib itu tidak hanya diarahkan kepada perusahaan atau negara.
Sebagian darinya menunjuk ke arah Gereja Katolik — karena pemimpinya tampak berdiri di sisi yang berlawanan dengan umat mereka.
“Di mana posisi Gereja?” tanyanya. “Itu menusuk saya. Itu membuat saya sangat malu.”
Nobar Pertama di Lingkungan Gereja di Luar Papua
Bahwa pemutaran itu, yang diinisiasi lembaga Sunspirit for Justice and Peace dan JPIC SSpS Flores Barat, bisa berlangsung di sebuah aula katedral adalah hal yang tidak bisa dianggap sepele.
Menurut sutradara Dandhy Dwi Laksono, yang hadir langsung di Labuan Bajo, di banyak kota film ini tidak pernah sampai ke layar.
Di Yogyakarta, sebuah pusat pastoral Katolik membatalkan pemutaran pada hari pelaksanaan setelah mendapat tekanan soal sensitivitas politik dan keamanan.
Di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, pembatalan terjadi pada malam yang sama dengan pemutaran di Labuan Bajo.
Aparat keamanan di sejumlah daerah memperingatkan bahwa film ini “sensitif” dan berpotensi mengganggu ketertiban.
Hingga bulan ini, lebih dari 1.700 permintaan pemutaran telah masuk dari seluruh Indonesia dan luar negeri, meski baru sekitar 800 yang sudah terlayani.
“Ini saya pikir nobar Pesta Babi pertama di luar Jawa di lingkungan gereja,” kata Dandhy.
Sementara di Jogja dibatalkan, “di Labuan Bajo kita bisa menontonnya di katedral — ini bentuk penerimaan yang luar biasa.”
Ia menanggapi langsung kekhawatiran terhadap simbol-simbol dalam film.
“Gambar salib dan kata babi di poster jangan bikin takut siapa pun, terutama teman-teman Katolik. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama agama. Teman-teman di Aceh, di Minang juga nonton — sama sekali tidak ada isu agama,” katanya.
Yang ingin disampaikan film ini, tegasnya, adalah kemanusiaan.
“Film ini justru menguji kebhinekaan kita di tingkat paling maksimal.”
Film 90 menit ini mendokumentasikan proyek pembangunan skala massif di Papua, khususnya wilayah selatan, yang dibingkai sebagai kolonialisme zaman kita: jutaan hektare hutan yang dikonversi, masyarakat adat yang kehilangan tanah leluhur, militer yang hadir mengamankan proyek.
Film itu juga menyoroti bagaimana sebagian pemimpin Gereja tampak memilih berdiri bersama negara dan korporasi daripada bersama umat.
Perbedaan itu tampak secara tegas terwakili oleh sikap Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC yang mendukung proyek, dengan Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru Bernardus Baru, OSA yang vokal menentangnya.
Uskup Bernard, orang asli Papua, bahkan secara lugas menyebut orang-orang dalam Gereja yang mendukung proyek itu sebagai bagian dari Yudas, murid Yesus yang dikenal sebagai pengkhianat.
Seruan ke Vatikan
Persoalan inilah yang mendorong diskusi di Labuan Bajo melampaui keprihatinan dan bergerak ke arah seruan yang lebih konkret: Vatikan dan para uskup lain, termasuk di Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bahkan umat Katolik seluruhnya, harus turun tangan.
Yosef Erwin Rahmat, masyarakat adat dari Desa Wae Sano yang tengah menghadapi ancaman proyek geotermal di tanahnya sendiri, berbicara langsung.
“Misi Gereja Katolik secara universal adalah menyelamatkan keutuhan ciptaan, untuk keadilan dan perdamaian. Ketika ada uskup atau pemimpin Gereja yang berseberangan dengan misi ini, sebenarnya ia sedang kebingungan dan menciptakan kebingungan terhadap umat yang dipimpin.”
Baginya, sikap seperti itu tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi.
“Terhadap tindakan yang melawan misi Gereja, informasi tentang hal ini harus disampaikan ke Vatikan agar hierarki Gereja mengambil tindakan tegas.”
Suster Rita memperluas seruan itu ke seluruh Gereja universal. “Harapan saya kepada Gereja Katolik untuk seluruhnya — untuk bersama-sama menyuarakan, menolak apa yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap tanah Papua,” katanya kepada Floresa.
Ia merujuk pada dokumen-dokumen Vatikan tentang ekologi dan perubahan iklim, termasuk Laudato Si.
“Apa yang disuarakan oleh Gereja atau Vatikan melalui dokumen-dokumen terkait ekologi — saya pikir itu harus ditanggapi oleh umat Katolik di seluruh dunia.”
Yang terjadi di Papua, katanya, adalah ujian apakah komitmen itu sungguh-sungguh diwujudnyatakan.
“Gereja Katolik berdiri untuk masalah ekologi, menolak eksploitasi. Ini adalah alarm besar bagi Gereja Katolik untuk menyuarakan masalah kemanusiaan dan ekologi.”
Lembaga-lembaga dalam Gereja, khususnya JPIC, katanya, harus mengambil peran yang jauh lebih aktif.
“JPIC harus lebih banyak bersuara untuk menolak penggusuran terhadap tanah yang ada di Papua.”
Suster Rita juga menunjuk pada apa yang sudah dilakukan Gereja di Flores sebagai bukti bahwa sikap yang tegas itu mungkin. Keuskupan Labuan Bajo, yang baru berusia dua tahun, telah secara konsisten menolak eksploitasi sumber daya alam dan manusia.
Uskup Maksimus Regus, katanya, terus menyuarakannya dalam surat gembala. Para uskup se-daratan Flores dan Denpasar juga telah bersepakat menolak geotermal, sebagaimana dalam surat bersama pada Maret tahun lalu.
“Gereja di Flores sudah mengambil sikap dan justru karena itu, apa yang terjadi di Papua terasa seperti pengkhianatan terhadap misi yang sama.”
Papua Bukan Cerita yang Jauh
Mengapa Flores? Antropolog Cypri Jehan Paju Dale Cypri, juga sutradara film ini, yang bergabung dalam diskusi secara daring dari Amerika Serikat menyatakan, Papua membutuhkan solidaritas dari banyak pihak untuk menghadapi pola pembangunan yang sudah berubah menjadi kolonialisme.”
Cypri menekankan bahwa “kolonialisme tidak mengenal agama.”
Salib dan babi dalam film ini, kata dia, mungkin haram bagi agama tertentu, “tetapi ini adalah simbol perlawanan bagi masyarakat Papua.”
Ia menawarkan tiga lapis alasan mengapa solidaritas, termasuk dari Flores, penting.
“Pertama, sebagai sesama manusia — saya hampir tidak melihat ada alasan untuk tidak bersolidaritas. Kedua, sebagai sesama orang Indonesia. Ketiga, sebagai sesama penganut Katolik, karena Papua Selatan juga daerah Katolik, Flores juga Katolik.”
“Tapi yang paling utama adalah menjadi manusia saja dulu — tidak perlu bicara soal Indonesia atau Katolik. Saya pikir itu akan lebih universal.”
Ia memperingatkan bahwa “kolonialisme di Papua yang dikemas dalam model pembangunan itu terjadi dalam skala yang sangat besar dan itu juga bisa terjadi di Flores.”
“Kalau kita tidak mampu bersolidaritas atas masalah di Papua hari ini, jangan harap kita bisa bersolidaritas atas masalah kita di Flores,” tambahnya.
Yosef mempertegas dimensi struktural persoalan di Papua. “Apa yang terjadi di Papua adalah gambaran apa yang sedang terjadi di Indonesia secara umum, termasuk di Flores ini — bahwa pola yang sama digunakan oleh pemerintah untuk meloloskan kepentingannya dan kepentingan oligarki.”
Di Wae Sano, tanahnya sendiri terancam proyek geotermal. Di Nangahale, Kabupaten Sikka masyarakat adat berkonflik bertahun-tahun dengan perusahaan perkebunan milik Keuskupan Maumere. Di Labuan Bajo, tanah adat tersisih oleh ekspansi pariwisata premium. Pola yang sama, tempat yang berbeda.
Dandhy mengapresiasi bagaimana diskusi di Flores tidak berhenti pada empati dari jarak jauh.
“Saya senang teman-teman di Flores mengaitkan apa yang sedang terjadi di sini — tentang perampasan tanah, proyek pusat yang top-down tanpa konsultasi dengan warga, tentang peminggiran masyarakat adat, dan tentang peran Gereja terutama,” katanya.
Lebih dari Sekadar Tanah
Menekankan pentingnya solidaritas semua pihak, bagi Suster Rita, krisis Papua tidak bisa dikerdilkan menjadi soal lahan atau angka kerugian ekonomi, “tetapi juga kehilangan habitat dan adat istiadat.”
“Ini semacam genosida — karena memindahkan masyarakat yang sudah duduk di tanah itu ke wilayah yang asing, otomatis budaya mereka di situ akan hilang,” katanya.
Dalam kerangka imannya, ia menggambarkan kerusakan itu dengan cara yang lebih mendasar.
“Dalam konteks Katolik, [tanah] disebut sebagai ibu bumi. Saya melihat bahwa ibu bumi saat ini sedang diobrak-abrik. Ibu bumi bisa dikorelasikan sebagai sebuah rahim — bagaimana rasanya saat rahim itu sudah dilukai, ‘nganga’, tidak bisa melahirkan kehidupan lagi? Itu yang terjadi pada masyarakat Papua.”
Ia juga merefleksikan apa yang bisa dipelajari dari cara masyarakat Papua bertahan dalam situasi itu, bahwa “masyarakat sendiri yang memikul salib.”
“Mereka sendiri yang memohon kepada Tuhan sebagai umat beriman untuk menyelamatkan situasi ini, ketika mereka tidak menemukan keselamatan dari sesama manusia.”
Bagi Suster Rita, itu bukan tanda kelemahan, tapi kedewasaan iman.
“Iman tidak bergantung pada siapa yang memimpin kita saat ini. Kedewasaan iman ada pada diri masing-masing.”
Ketika pemutaran selesai dan orang-orang mulai beranjak pulang, yang tersisa bukan hanya pertanyaan — melainkan juga keinginan untuk tidak berhenti pada keprihatinan.
Bahwa krisis Papua adalah urusan Gereja universal. Bahwa Vatikan perlu mendengar apa yang terjadi. Bahwa Flores, dengan pengalamannya sendiri, memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan — dan tanggung jawab untuk terus membicarakannya.
“Tanah Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Suster Rita. “Dan ini bisa menjadi alarm bagi wilayah lain.”
Editor: Ryan Dagur
