Oleh: Ichan Pryatno
Ketika mengikuti pemutaran dan diskusi film Pesta Babi yang diselenggarakan BEM IFTK Ledalero pada Kamis, 21 Mei 2026, perhatian saya tertuju pada satu simbol yang begitu kuat: ribuan salib merah yang ditancapkan masyarakat Papua di atas tanah leluhur mereka.
Dalam film tersebut, salib-salib itu berdiri di tengah ekspansi proyek-proyek strategis nasional di Papua Selatan — sebuah kawasan yang kini diburu atas nama pembangunan, investasi, ketahanan pangan, dan transisi energi. Di tengah berbagai bentuk protes terhadap proyek-proyek ekstraktif di Papua, salib merah tampil sebagai ekspresi perlawanan yang unik karena memadukan identitas religius, ingatan akan penderitaan, dan kritik terhadap kekuasaan.
Namun salib merah bukan sekadar properti demonstrasi. Ia adalah bahasa luka — bahasa tentang tubuh-tubuh yang dipaksa menanggung beban penderitaan akibat kebijakan yang mengabaikan ruang hidup mereka. Ia merupakan ekspresi kejengahan terhadap kekuasaan yang merampas tanah, hutan, dan masa depan masyarakat adat.
Narasi tentang Orang-Orang Tersalib
Jika dibaca dari perspektif teologi salib, gerakan salib merah menghadirkan kembali ingatan tentang Kristus yang tersalib. Dalam tradisi Kristen, salib bukan hanya lambang keselamatan, melainkan juga simbol penderitaan yang lahir dari ketidakadilan.
Karena itu, ketika masyarakat Papua menancapkan salib merah di tanah mereka, sesungguhnya mereka sedang menyampaikan sebuah pesan yang kuat: kami adalah orang-orang tersalib. Mereka hidup dalam situasi ketidakadilan yang menyingkirkan hak, martabat, dan ruang hidup mereka — bukan akibat kesalahan mereka sendiri, melainkan akibat dominasi struktur kekuasaan yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik di atas kehidupan masyarakat lokal. Mereka menjadi korban dari narasi tunggal pembangunan yang dipaksakan dari atas, tanpa memberi ruang yang memadai bagi suara dan kepentingan mereka.
Dalam perspektif teologi salib, pengalaman tersebut mengingatkan kita pada refleksi Jürgen Moltmann dalam The Crucified God. Bagi Moltmann, Allah yang tersalib hadir dalam solidaritas dengan mereka yang menderita. Salib menjadi tempat Allah berpihak kepada korban sejarah. Dengan demikian, pengalaman masyarakat Papua dapat dibaca sebagai pengalaman mereka yang memikul salib akibat struktur ketidakadilan yang melampaui kemampuan mereka untuk mengatasinya sendiri.
Pesta Babi memperlihatkan situasi itu secara gamblang. Dominasi kekuasaan tampak ketika negara dan korporasi masuk ke ruang hidup masyarakat Papua melalui berbagai proyek berskala besar. Atas nama kepentingan nasional, hutan dan tanah adat dialihfungsikan untuk industri biodiesel sawit, bioetanol tebu, dan program food estate — seluruhnya dibungkus dalam narasi besar modernisasi, ketahanan pangan, dan transisi energi.
Namun pembangunan yang berwatak neoliberal semacam ini sering menghadirkan konsekuensi yang serius. Ia tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mengganggu relasi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat dengan tanah leluhur mereka. Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber ekonomi — ia adalah ruang identitas, memori kolektif, dan keberlangsungan hidup. Ketika ruang itu dirampas, yang hilang bukan hanya tanah, melainkan juga sebagian dari diri mereka.
Salib sebagai Tanda Pemberontakan
Dalam tradisi Kristiani, salib memang merupakan tanda penderitaan. Namun ia juga merupakan simbol keberanian untuk menghadapi dan melawan kenyataan yang tidak manusiawi.
Yesus tidak disalibkan karena pasrah terhadap ketidakadilan. Ia disalibkan karena kehadiran dan pewartaan-Nya dianggap mengganggu tatanan kekuasaan yang menindas. Dalam pengertian ini, salib bukan hanya simbol korban — ia juga simbol perlawanan terhadap struktur yang menciptakan korban.
Karena itu, ketika masyarakat Papua mengangkat dan menancapkan salib merah, mereka sesungguhnya sedang mengubah simbol religius menjadi bahasa perlawanan sosial. Salib merah bukanlah tanda kekalahan. Ia bukan pula ungkapan kepasrahan yang menerima penderitaan begitu saja.
Sebaliknya, salib merah menjadi simbol penolakan terhadap kekuasaan yang menciptakan penderitaan. Melalui simbol itu, masyarakat Papua mengambil jarak terhadap narasi pembangunan yang tidak mengakui pengalaman hidup mereka — mempertanyakan proyek-proyek yang mengatasnamakan kemajuan, tetapi pada saat yang sama mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Dalam konteks ini, salib merah menjelma menjadi gugatan moral terhadap kekuasaan. Ia mengingatkan publik bahwa di balik statistik pertumbuhan ekonomi dan jargon pembangunan terdapat manusia-manusia konkret yang harus menanggung konsekuensinya. Salib-salib itu berdiri sebagai pengingat bahwa pembangunan yang mengorbankan manusia kehilangan legitimasi moralnya.
Penderitaan Salib sebagai Undangan Kolektif
Gerakan salib merah sesungguhnya juga merupakan undangan kemanusiaan — seruan yang memanggil nurani publik untuk tidak berpaling dari penderitaan sesama. Ia merupakan permintaan agar masyarakat luas ikut menyaksikan dan merasakan apa yang sedang dialami oleh masyarakat Papua.
Pesta Babi membantu membuka mata publik terhadap realitas tersebut. Namun melihat saja tidak cukup. Kesadaran moral perlu diterjemahkan menjadi solidaritas sosial dan politik yang nyata. Karena itu, dibutuhkan keberanian masyarakat sipil untuk terus mengawal, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban negara atas berbagai kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat.
Suara masyarakat sipil merupakan daya ganggu yang penting bagi kekuasaan. Melalui kritik, advokasi, dan solidaritas, mereka dapat memastikan bahwa kepentingan kelompok rentan tidak diabaikan — dan bahwa mereka yang tersingkir memperoleh kembali ruang hidup dan martabatnya.
Pada saat yang sama, situasi ini juga menjadi panggilan bagi Gereja. Di tengah berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami masyarakat adat, Gereja tidak dapat hanya menjadi penonton. Ia dipanggil untuk hadir bersama mereka yang menderita dan memperjuangkan keadilan.
Sejalan dengan prinsip option for the poor, Gereja perlu menegaskan kembali keberpihakannya kepada mereka yang kehilangan tanah, hutan, dan masa depan akibat berbagai bentuk eksploitasi. Langkah sinodal menemukan maknanya ketika Gereja berjalan bersama mereka yang berada di pinggiran — mendengarkan pengalaman mereka serta menyuarakan seruan profetis terhadap setiap bentuk ketidakadilan. Di tengah kekuasaan yang kerap menghasilkan korban, suara profetis Gereja berfungsi sebagai pengingat bahwa martabat manusia dan hak hidup masyarakat adat tidak boleh dinegosiasikan.
Pada akhirnya, salib-salib merah yang berdiri di tanah Papua bukan sekadar penanda duka. Ia adalah kesaksian bahwa di tengah pembangunan yang sering mengabaikan manusia, masih ada suara-suara yang menolak dibungkam.
Salib-salib itu mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sebuah bangsa menjaga martabat mereka yang paling rentan. Selama ketidakadilan masih berlangsung, salib-salib merah itu akan tetap berdiri — sebagai tanda perlawanan, sekaligus panggilan bagi kita semua untuk tidak membiarkan orang-orang Papua terus berada di atas salib penderitaan mereka.
Ichan Pryatno adalah mahasiswa magister di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
Editor: Ryan Dagur