Di Nangahale, Gereja tidak hanya berbicara sebagai gembala. Ia bertindak sebagai pemegang HGU, penggerak jaringan umat, dan pihak yang merestui penggusuran serta pemidanaan warga. Ketika lembaga-lembaga Katolik lain memilih diam, Kekatolikan di Flores sedang diuji: membela martabat warga atau melindungi kuasanya sendiri.
Ketika rumah dirobohkan, warga dipidana, dan tanah masih disengketakan, pertanyaan jurnalistik bukan penghinaan terhadap Gereja. Ia adalah kewajiban memeriksa kuasa—termasuk kuasa yang berbicara atas nama iman.
Menurunkan artikel yang prosesnya melanggar kesepakatan bukanlah tunduk pada tekanan. Itu adalah tanggung jawab etik. Jika ada bukti tentang “deal” lain, uji, konfirmasi, lalu tulislah—karena itulah kerja jurnalis.
Di tengah kuasa yang ingin menentukan cerita dan modal yang dapat membeli perhatian, media alternatif berusaha memastikan mereka yang disingkirkan tetap punya tempat untuk bersuara. Jika Floresa dan media sejenis padam, bukan hanya redaksi yang hilang—warga kehilangan ruang untuk bersuara, kekuasaan kehilangan pengawas, dan ketidakadilan semakin leluasa bekerja.
Dari 458 unit hunian sementara yang ditargetkan, hanya lima yang tercatat rampung. Di Lembor, warga membongkar tempat tinggal darurat karena dijanjikan material, lalu material yang sempat tiba diambil kembali.
Petisi daring Puan Floresta Bicara yang telah diteken ratusan pendukung menuntut penanganan yang transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. LPSK dan UPTD PPA NTT turut mendampingi korban perempuan berusia 21 tahun.
Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menyebut dua kendaraan sedang diperbaiki, sementara kendaraan lainnya tidak dapat digunakan karena rusak berat. Seorang staf menyebut keterbatasan perlengkapan juga menjadi kendala.