Floresa.co – Misa hampir usai di Gereja Stasi Santo Fransiskus Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo pada 6 Juni.
Namun, sebelum berkat penutup, umat yang memenuhi gereja itu mendaraskan sebuah doa yang tidak biasa.
Dari stasi yang berdiri tak jauh dari lokasi pembangunan markas Brigade Infanteri (Brigif) TP 42/Ksatria Elang Flores dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif) TP 834/Wakanga Mere, umat memanjatkan doa berisi penolakan terhadap militerisasi, kolonialisme, dan kekerasan.
“Jauhkanlah kami dari segala bentuk militerisasi yang mengancam kehidupan. Bebaskanlah kami dari kolonialisme baru yang merampas tanah, budaya, martabat, dan masa depan rakyat kecil,” demikian salah satu bagiannya.
Doa itu juga memohon agar Tuhan “menguatkan para pejuang kemanusiaan, para pembela tanah dan lingkungan hidup, para pencinta perdamaian, dan semua yang memperjuangkan keadilan.”
Selain itu, ada harapan agar Gereja tetap menjadi “suara bagi mereka yang dibungkam, harapan bagi mereka yang putus asa, dan terang bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan.”
Lahir dari Keprihatinan
Doa berjudul Doa Menolak Segala Bentuk Militerisasi, Kolonialisme, dan Kekerasan itu disusun oleh Pastor Charles Lelu Umum Sogar Ame Talu, OFM, Ketua Forum Peduli Perdamaian, Kemanusiaan, dan Hak Asasi (FORKASI), sekaligus Pastor Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo.
Menurut Charles, gagasan itu muncul dari diskusi bersama sejumlah pastor dan aktivis yang terlibat dalam advokasi persoalan pembangunan Brigif dan Yonif di Tonggurambang saat menghadiri misa arwah seorang warga.
Seorang pastor, kata dia, bilang bahwa “kita tidak cukup aksi damai, tetapi kita juga perlu bantuan doa.”
“Kalau bisa ada sebuah doa yang paling kurang membantu kita juga mendoakan perjuangan ini,” kata Pastor Charles kepada Floresa.
Setelah disusun, doa itu dicetak dan disebarluaskan. Sedikitnya 1.000 eksemplar telah dibagikan ke seluruh gereja di wilayah Paroki Aeramo, dan didistribusikan pula ke sejumlah paroki lain di wilayah Kevikepan Mbay, bagian dari Keuskupan Agung Ende.
“Bagi saya ini efektif untuk sebuah aksi kampanye, tetapi juga efektif untuk memberikan kesadaran batin. Kalau sudah sampai di level doa, berarti ada kesadaran bahwa kekuatan manusia saja tidak cukup menghadapi kekuatan besar ini,” katanya.
Doa sebagai Advokasi
Doa itu hadir di tengah polemik yang sedang bergolak di Tonggurambang.
Pada 5 Juni — sehari sebelum doa itu bergema di gereja — ratusan umat dari 20 paroki di Kevikepan Mbay, Keuskupan Agung Ende turun ke jalan.
Mereka bergerak dari Paroki Santo Yohanes Pembaptis Danga menuju kantor DPRD dan bupati, menuntut penghentian pembangunan Brigif dan Yonif.
Di balik aksi itu terdapat konflik lahan yang akarnya tertanam jauh: puluhan keluarga bagian dari Program Transmigrasi Angkatan Darat atau Transad yang ditempatkan negara di Desa Tonggurambang sejak 1980 kini menghadapi ancaman penggusuran setelah militer mengklaim lahan seluas 236 hektare — hampir sepuluh kali lipat dari luas yang selama ini mereka ketahui.
Perluasan ini juga mengancam 1.489 warga Desa Tonggurambang lainnya, yang lahannya kini sudah dipatok.
Pastor Charles mengatakan doa itu disusun sebagai sarana membangun kesadaran umat sekaligus mengajak mereka mengandalkan kekuatan iman dalam menghadapi persoalan yang sedang berlangsung.
“Tidak semata-mata berharap pada kekuatan kita untuk menolak kekuatan dunia ini, tetapi juga berharap pada kekuatan Tuhan sendiri untuk mendampingi usaha yang sedang dan sudah kita mulai.”
Gereja dan Suara Kenabian
Pastor Charles menyadari bahwa doa yang secara eksplisit menolak militerisasi dan kolonialisme dapat memunculkan anggapan bahwa Gereja telah memasuki ranah politik.
Ia menolak pandangan itu. Menurutnya, Gereja justru kehilangan maknanya apabila tidak lagi mendengar suara orang-orang yang menderita.
“Kalau sampai Gereja tidak lagi mendengar suara-suara orang yang menderita, korban, mereka yang datang mohon bantuan, mereka yang sudah tanahnya diambil, itu berarti Gereja sudah kehilangan maknanya di dunia.”
Ia merujuk pada dokumen Gereja Katolik, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan II.
Bagian pembuka dokumen itu menegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia juga merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan Gereja.
Karena itu “Gereja tidak bisa menutup mata” pada duka dan kecemasan umat.
Bagi Pastor Charles, politik dalam pengertian yang sesungguhnya bukan hanya soal kekuasaan — melainkan soal upaya mewujudkan kebaikan bersama, bonum commune.
Di situlah, jelasnya, Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara.
“Kalau ada ungkapan yang mengatakan bahwa aksi unjuk rasa pada 5 Juni merupakan sikap Gereja yang sudah melenceng, tidak. Justru ini menunjukkan Gereja itu apa — Gereja yang menjalankan visi dan misi Konsili Vatikan II, yang membuka jendelanya lebar-lebar, tidak menutup jendela,” katanya.