Banjir Melanda Labuan Bajo, Warga Sinyalir Akibat Proyek Pariwisata yang Babat Hutan 

Banjir pada 4 April itu terjadi setelah pemerintah mulai mengerjakan beberapa proyek pariwisata di lokasi Hutan Bowosie yang telah dialihfungsikan menjadi kawasan bukan hutan untuk bisnis wisata lewat Peraturan yang dibuat Presiden Joko Widodo pada 2018. Ini merupakan kawasan karts dan hutan penyangga kota Labuan Bajo

Baca Juga

Floresa.co – Selama puluhan tahun menempati rumahnya di daerah pinggir Hutan Bowosie di Labuan Bajo, Frans Sebo [60] dan keluarganya tidak pernah merasa cemas ketika terjadi hujan lebat.

Namun, perasaan seperti itu langsung buyar pada Selasa malam, 4 April, ketika sekitar pukul 18.30 Wita, banjir menghantam rumahnya.

“Waktu itu kami mau makan malam. Tapi karena banjir tidak bisa makan. Isteri langsung menangis. Cucu juga menangis karena kaget dengan banjir ini,” kata warga Kampung Racang Buka itu.

“Air, lumpur, dan batu langsung masuk ke rumah. Air masuk lewat pintu dapur, lalu keluar pintu depan. Kami tidak berdaya,” tambahnya.

Sementara ia berbicara dengan Floresa pada Rabu pagi, 5 April di rumahnya, enam orang anggota keluarganya sedang membersihkan lumpur di lantai dan dinding rumah mereka.

Frans Sebo saat wawancara di rumahnya pada Rabu pagi, 5 April 2023. (Foto: Jefry Dain/Floresa.co)

Frans mengatakan, ini adalah bencana banjir pertama setelah bertahun-tahun tinggal di rumah itu.

“Memang ini banjir pertama kali seumur hidup saya tinggal di rumah ini. Kami tinggal di sini sejak 2003,” katanya.

Ia mengatakan, bencana itu membuat dapurnya miring, sementara berbagai perlengkapan dan barang miliknya hancur.

“Ada empat karung beras yang terkena air dan lumpur. Kasur-kasur dan barang-barang di kamar terkena lumpur. Barang-barang lain juga di dapur hancur,” katanya.

Yohanes Badul [50], tetangga Frans  mengatakan, empat orang anggota keluarganya sedang istirahat saat banjir itu terjadi.

“Air masuk di dapur, sehingga merusak dapur. Yang rusak itu beras satu karung. Air itu kira-kira setinggi betis,” katanya.

“Yang terselamatkan itu hanya pakaian di dalam rumah. Kami huru hara karena kaget,” tambahnya. 

Riky Cristianto [18], warga Desa Gorontalo, mengatakan mereka sedang siap-siap makan malam ketika bencana itu terjadi.

“Jadinya, kami tidak bisa makan. Kami langsung bantu angkat-angkat barang,” katanya kepada Floresa.

“Air masuk dalam rumah kira-kira setinggi lutut. Lumpur dan batu juga masuk,” katanya.

Ia mengatakan, keluarganya berusaha menyelamatkan berbagai perlengkapan, termasuk kasur agar tidak terendam.

“Kami juga mencoba menahan air dengan papan supaya tidak masuk rumah, tapi tidak bisa. Airnya besar,” katanya.

Sama seperti pengakuan Frans, Riky mengatakan, “seumur hidup tinggal di sini, baru kali ini ada banjir seperti ini.”

Pengakuan tentang banjir yang baru pertama kali terjadi juga datang dari warga di perumahan TNI di Wae Kelambu, sisi lain kota Labuan Bajo.

“Ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah, [air meluap dari] kali mati di belakang ini,” kata seorang warga dalam video yang tersebar luas.

Berikut adalah kompilasi dari video yang dibagikan warga Labuan Bajo saat banjir terjadi pada Selasa, 4 April 2023.

Terjadi Pasca Proyek Pemerintah yang Babat Hutan

Lokasi rumah Frans, Yohanes dan Riky berada di pinggiran wilayah Hutan Bowosie, yang dikenal sebagai hutan penyangga kota Labuan Bajo.

Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 terkait pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo [BPO-LBF] mengalokasikan 400 hektar wilayah hutan itu untuk dikembangkan menjadi kawasan bisnis pariwisata.

Proyek ini dikerjakan oleh BPO-LBF dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Meski ditentang oleh warga dan kelompok masyarakat sipil, BPO-LBF sudah membuka akses jalan ke kawasan itu, menggusur hutan dan lahan-lahan warga.

Kawasan yang bernama “Parapuar” itu sedang diiklankan kepada calon investor dengan target investasi 800 miliar untuk pembangunan berbagai sarana pariwisata.

Jalan yang dibangun BPO-LBF membelah kawasan Hutan Bowosie. (Foto: Floresa)

Menteri Priwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dan Direktur BPO-LBF, Shana Fatina sudah beberapa kali mendatangi lokasi itu.

Frans, Yohanes dan Riky mengaitkan bencana banjir ini dengan proyek yang membabat hutan itu.

“Ini pengaruh pembabatan hutan oleh BOP-LBF,” kata Frans, menekankan bahwa selama ini mereka aman-aman saja sebelum ada proyek itu, termasuk saat terjadi hutan lebat.

Ia membandingkan kejadian banjir dan longsor di Culu, Mbeliling, Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat pada 2019 yang menewaskan tiga orang.

“Kami di sini tidak ada banjir pada waktu itu. Padahal, hujan berlangsung tujuh jam,” katanya.

Ia mengatakan telah meninjau jalan yang baru dibuka BPO-LBF itu.

“Kami lihat di jalan yang mereka bangun tidak dibuat got untuk pembuangan air. Jadi, lepas saja begitu, kerja jalan tidak ada drainase,” katanya.

Riky juga sependapat dengan Frans. “Sebelum pembangunan di atas [oleh BPO-LBF], kami belum pernah alami banjir.“

Ia mengatakan, karena tidak ada drainase dalam proyek jalan BPO-LBF itu, “hujan langsung dibuang ke rumah kami.”

Frans mengatakan, seharusnya BPO-LBF harus bertanggung jawab dengan kerugian yang mereka alami dalam peristiwa ini.

Kondisi di dalam rumah Frans Sebo yang berlumpur. (Foto: Jefry Dain/Floresa.co)

Rumah-rumah di Kota Labuan Bajo Juga Terendam

Selain rumah-rumah di wilayah lereng seperti di Racang Buka, luapan air dari kali-kali yang bersumber dari wilayah Hutan Bowosie juga merendam rumah-rumah di kota Labuan Bajo.

Banjir dengan ketinggian hingga satu meter itu merendam rumah-rumah warga di Kelurahan Wae Kelambu, Kelurahan Gorontalo, hingga Desa Golo Bilas.

Di Kelurahan Wae Kelambu, menurut Bripka Sudirman, Bhabinkamtibmas di wilayah itu, empat rumah warga di Dusun Waenahi terendam dengan ketinggian air di dalam rumah warga antara 10- 30 cm. Banjir di wilayah itu, kata dia, merupakan akibat luapan Kali Mata Kode.

Sementara di Dusun Sernaru, masih bagian dari Kelurahan Wae Kelambu, jelasnya, luapan Kali Wae Raba merendam lima rumah warga, dengan ketinggian air mencapai 20 cm.

“Air sungai yang ada di Kelurahan Wae Kelambu tidak kuat menampung debit air dan meluap sehingga mengakibatkan banjir,” ujar Sudirman.

Sementara itu, di Kelurahan Gorontalo ketinggian air mencapai sekitar satu meter, dengan tujuh rumah warga yang dilaporkan tenggelam. Banjir itu bersumber dari luapan air dari Kali Kemiri.

Berbagai Proyek Infrastruktur di Hutan Bowosie

Selain proyek BPO-LBF, di Hutan Bowosie, pemerintah juga telah melakukan alih fungsi hutan untuk pembangunan berbagai infrastruktur lainnya.

Salah satunya adalah proyek persemaian modern oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] di dalam kawasan 30 hektar. Proyek dengan anggaran 42 miliar rupiah di Satar Kodi, Hutan Bowosie itu, kini sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi NTT karena sejumlah item pekerjaan yang bermasalah, dengan kisaran kerugian negara hingga 13 miliar rupiah.

Lokasi proyek persemaian modern milik KLHK di Hutan Bowosie, Labuan Bajo. Proyek ini diusut Kejaksaan Tinggi NTT. (Foto: Google Map)

Sebuah tempat limbah bahan berbahaya beracun [B3] di kawasan hutan itu yang dibangun KLHK pada 2021 dengan dana tujuh miliar rupiah juga hingga sekarang tidak dimanfaatkan. Bangunan yang berada di atas lahan 2,65 hektar itu sudah rusak, dipenuhi rumput liar.

Sementara di wilayah kota Labuan Bajo, pemerintah juga gencar membangun berbagai infrastruktur, yang menurut para aktivis lingkungan, tidak memperhitungkan dampaknya bagi lingkungan.

Beberapa di antaranya adalah reklamasi pantai untuk mendirikan bangunan di garis sempadan pantai yang dinilai selain merusak ekosistem laut, juga membendung aliran air ketika hujan. Proyek lainnya adalah pembangunan jalan dan pedestrian di dalam kota yang menelan biaya ratusan miliar namun tidak disertai penataan drainase, dikerjakan asal jadi, tanpa kajian sehingga hujan kecil saja bisa menyebabkan genangan air.

Doni Parera, aktivis lingkungan di Labuan Bajo mengatakan, bencana banjir ini sudah menjadi peringatan serius bagi proyek-proyek pemerintah yang amburadul dan mengabaikan keselamatan lingkungan.

“Ini alarm dari alam. Jika nurani kita jernih menangkap pesan dari alam ini, maka stop babat hutan. Berhentilah jadi tamak, hargai alam,” katanya.

“Jangan lagi jadi jongos kapitalis eksploitatif yang sebabkan alam tidak harmonis, lalu masyarakat setempat jadi korban,” tambahnya.

Ia mengatakan, pembangunan model ugal-ugalan seperti yang dipertontonkan oleh BPO-LBF di Parapuar, dan KLHK di Satar kodi  harus ditinjau kembali.

Sementara itu, di media sosial Twitter, akun kolektif @KawanBaikKomodo, menyebut bencana ini membuat Labuan Bajo yang digadang-gadang pemerintah menjadi kota wisata super premium “terancam menjadi jadi kota super prihatin.”

Floresa mendatangi kantor BPO-LBF di Gorontalo, Labuan Bajo pada 5 April, namun pimpinan lembaga itu tidak berada di tempat.

Seorang staf di kantor itu mengatakan, semua atasannya sibuk, baik Direktur Utama BPO-LBF, Shana Fatina maupun Kepala Bagian Komunikasi Publik, Sisilia Jemana.

Floresa sudah menghubungi Sisilia lewat WhatsApp, namun ia tidak merespons.

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kawan-kawan bisa berdonasi dengan cara klik di sini.

Terkini

spot_img