Oleh: Avelina Dua Elok
Avelina Dua Elok membaca tulisan ini saat berorasi dalam unjuk rasa di kantor Polres Sikka pada Hari Tani Nasional 24 September. Orasi ini juga dalam rangka menyambut Kapolres Sikka yang baru AKBP Bambang Supeno. Avelina menarasikan kekecewaan terhadap polisi dalam penanganan konflik lahan masyarakat adat Nangahale dengan PT Krisrama, korporasi milik Keuskupan Maumere
Selamat datang Bapak Kapolres yang baru.
Selamat menjejak tanah Maumere, tanah yang hangat oleh matahari, tanah yang ramai oleh suara pasar, tanah yang kadang terasa gaduh oleh deru angin dan ombak yang tak pernah berhenti memukul pantai.
Saya berdiri di sini sebagai anak dari seorang petani, anak dari tanah yang selalu mengajarkan kami arti sabar, arti kerja dan arti harapan.
Kami hidup dengan doa yang kami kirim ke langit dan dengan peluh yang kami tanamkan di tanah.
Dari kecil, saya tumbuh bersama cerita-cerita: tentang orang tua yang keluar masuk penjara karena membela ladang mereka; tentang ibu-ibu yang bersuara lantang di tengah ancaman; tentang lelaki yang berdiri kokoh meski bayang-bayang kekerasan sering mengiringi langkah mereka.
Hari ini saya tidak datang untuk memperkenalkan satu nama atau dua nama.
Saya ingin memperkenalkan sebuah sejarah panjang—sejarah luka yang tidak pernah sembuh, sejarah diam yang terlalu lama dipaksa.
Kami adalah petani Nangahale, kami adalah bagian dari suara yang bapak akan dengar, dari wajah-wajah yang bapak akan jumpai.
Mungkin orang menyebut kami keras kepala, mungkin orang melabeli kami kriminal.
Tapi, sesungguhnya kami hanya berjuang untuk satu hal: hak untuk tetap hidup dari tanah yang sudah lebih dulu hidup bersama kami.
Bapak Kapolres yang terhormat.
Izinkan saya berkata jujur: janganlah hanya mendengar tentang kami dari telinga para elit, dari lingkaran yang sering kali terkontaminasi kepentingan untuk menguasai.
Suara mereka mungkin lantang, tetapi seringkali dibalut kepentingan. Sementara suara kami—para petani, para penjaga tanah—sering dipelintir, sering dibungkam.
Ketahuilah bahwa konflik di Nangahale, juga luka di kawasan hutan kami, bukanlah kisah baru yang ditulis dalam sehari dua hari.
Ini adalah sejarah panjang, sejarah yang ditanam jauh sebelum Bapak datang, sejarah luka yang diwariskan, sejarah perlawanan yang tidak pernah padam.
Luka ini sudah lama berdenyut, tetapi kerap dibuat seolah-olah tidak ada.
Dan kini, kami datang, memperkenalkan diri, memperkenalkan suara kami—agar bapak mendengar langsung dari kami, bukan hanya dari ruang-ruang rapat yang dingin, bukan hanya dari laporan-laporan yang kering.
Tahun 1912, Pemerintah Hindia Belanda memulai uji coba penanaman kapas di Flores. Tiga tahun kemudian, Syndicaat ter Bevordering van de Katoencultuur op Flores mendapat izin membuka perkebunan kapas di Nangahale.
Namun, tanah Nangahale bukan tanah kosong, bukan wilayah tanpa kepemilikan di atas prinsip Terra Nullius. Prinsip itu telah digunakan untuk membenarkan pengambilalihan dan klaim kepemilikan atas tanah yang dianggap tidak dimiliki oleh siapa pun. Pola ini seringkali tanpa kompensasi atau dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami tanah tersebut.
Tanah Nangahale adalah tanah kampung milik suku Soge dan Goban, milik manusia yang berhak atas kemanusiaanya secara terberi, tanpa legitimasi manapun.
Namun, saat mereka menolak pindah, kampung mereka dibakar atas perintah raja lokal yang sudah dibentuk oleh dan untuk tunduk pada kolonial, sebuah agensi imperial lokal yang relatif efektif dalam politik penguasaan kolonial di mana-mana.
Tanah yang diambil alih itu kemudian disulap menjadi perkebunan kapas seluas 1.450 hektare.
Namun, mimpi Belanda kandas. Perusahaannya gulung tikar hanya dalam dua tahun sebelum digantikan oleh N.V. Amsterdam Soenda Compagnie! yang melanjutkan eksploitasi hingga krisis ekonomi 1930 menghantam. Harga kapas jatuh. Pabrik di Ende pun mati.
Tentu saja alasan lain dari kebangrutkan adalah terkait besarnya biaya-biaya yang tak terhindarkan untuk meredam konflik akibat reclaiming dari warga.
Artinya, gerakan penolakan itu sudah tumbuh jauh sebelum hari ini, sebelum lahan kapas tersebut “terpaksa” dijual ke misi Katolik pada 1926 dan diubah menjadi kebun kelapa hingga kini.
Pergantian kekuasaan atas tanah ternyata tidak juga merubah penderitaan warga, tetapi justru memperdalamnya.
Sejak saat itu, kolonialisme di Nangahale menemukan bentuknya yang baru melalui agensinya yang tidak lagi berteriak verdome, tetapi dengan cerita tentang siksa neraka bagi yang melawan dan narasi tentang nikmat surga bagi yang patuh.
Di balik itu, rakyat bukan hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan hak atas hidup, hak atas pengakuan identitas, bahkan hak atas tawaran keselamatan di surga.
Mereka dipaksa menanam kapas, membayar pajak dan bekerja dalam bayang-bayang kuasa raja-raja yang dibentuk oleh dan untuk penguasa kolonial, sesekali juga oleh bayang-bayang otoritas agama.
Penindasan tersebut kemudian berlanjut bahkan di masa Jepang, hingga akhirnya rakyat menolak lagi menanam untuk sistem yang tidak memberi mereka apa-apa, selain kelaparan dan kelelahan.
Kapas di Nangahale adalah simbol. Kapas bukan sekadar tanaman, tapi tanda yang merekam memori penderitaan: bagaimana tanah bisa begitu mudah dirampas, tenaga teramat gampang diperas, dan sejarah tak sesulit itu untuk dilupakan atau ditulis menurut versi yang berkuasa.
Bapak Kapolres yang saya hormati.
Seiring suara kami makin lantang, saya selalu membawa penglihatan—penglihatan tentang seragam-seragam gagah yang tersenyum dingin dalam bayang-bayang korporasi.
Saya menyaksikan bagaimana polisi sering diam ketika kami berteriak agar penggusuran dihentikan. Ketika rumah kami diruntuhkan, ketika tanaman yang kami tanam puluhan tahun dirusak, ketika akar kami dicabut dari bumi—polisi sering tak bergerak.
Ketika laporan kami diajukan—bahwa begitu banyak rumah rusak, pohon digunduli, ladang terbabat—laporan itu justru menumpuk menjadi dokumen usang, digantung, dihentikan atau tak pernah diproses secara serius.
Pada 22 Januari 2025, ratusan rumah milik warga Nangahale dihancurkan oleh alat berat milik PT Krisrama — perusahaan milik Keuskupan Maumere — dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Sikka.
Warga sudah meminta pertanggungjawaban dengan melaporkan penggusuran itu ke Polres Sikka. Namun, polisi memilih menghentikan penyelidikan. Empat bulan setelah penggusuran terjadi, Polres Sikka mengeluarkan surat bahwa penyelidikan dihentikan karena “tidak cukup bukti.”
Padahal, bukti ada: saksi-saksi, foto dan video pengrusakan. Namun, semua itu dianggap lemah — tak berdaya di hadapan kekuasaan korporasi.
Ketika warga mempertahankan tanah mereka, ketika mereka menolak untuk keluar, ketika mereka berdiri mempertahankan rumah—mereka yang malah jadi tersangka.
Tujuh warga adat Nangahale ditetapkan tersangka karena dugaan ancaman terhadap imam Katolik yang juga terkait dengan perusahaan. Ini kontras dengan laporan warga terhadap perusakan rumah dan tanaman yang malah dihentikan, kendati jelas ada aksi fisik dan kekerasan.
Ini bukan hanya soal penggusuran — ini soal neraca keadilan yang timpang.
Polisi seharusnya menjadi benteng bagi warga teraniaya, bukan menjadi pelindung bagi korporasi yang merusak. Polisi seharusnya menempatkan diri di sisi keadilan, bukan di sisi yang berkuasa.
Setiap kali kami memandang ke arah bendera, ke arah seragam, ke arah pistol lusuh yang kadang menatap kami, ada pertanyaan yang bergema di dada: Apakah keadilan hanya untuk mereka yang punya kekuatan? Apakah perlindungan hanya untuk mereka yang bersandar pada modal, relasi atau jaringan?
Saya berdiri di sini dan meminta agar Bapak Kapolres melihat lebih dalam, mendengar bukan melalui laporan resmi yang telah dipoles, tapi mendengar langsung tangis dan jeritan kami.
Jangan biarkan seragam menjadi tameng diam ketika keadilan disungkurkan di depan mata. Jangan biarkan “ketidakcukupan bukti” menjadi alasan abadi untuk membungkam korban.
Bapak Kapolres, suara kami bukan suara yang kecil. Kami bukan rakyat yang mudah dilenyapkan. Kami bertahan di tanah ini dengan akar dan darah, dan kami akan terus membuka luka-luka ini agar dunia melihatnya nyata—bukan dokumen usang yang terlupakan.
Izinkan saya menutup orasi ini dengan satu peringatan: Tana Amin Moret Amin yang berarti “Tanah kami hidup kami” bukan hanya kata-kata yang kami tempel di rumah, bukan sekadar tulisan yang kami hafalkan.
Itu adalah sumpah yang kami tanggung, sebuah ikrar yang kami warisi, yang siap kami genggam meski harus berhadapan dengan kekerasan.
Bapak Kapolres, ketahuilah: yang lebih mengerikan dari rakyat yang lapar adalah rakyat yang sudah bersumpah untuk bertahan.
Yang lebih menakutkan dari pekik suara kami hari ini adalah ketika luka yang lama dipendam akhirnya pecah menjadi arus yang tidak bisa lagi dibendung.
Tana Amin Moret Amin adalah jiwa kami, keberanian kami. Jika kami harus menjaganya dengan tubuh kami, maka tubuh inilah yang akan berdiri di depan, tubuh inilah yang akan menghadapi senjata, tubuh inilah yang akan menjadi saksi bahwa tanah tidak bisa dimusnahkan oleh kekuasaan.
Avelina Dua Elok adalah perempuan adat Nangahale, mahasiswi Universitas Nusa Nipa Maumere
Editor: Ryan Dagur