Oleh: Ryan Dagur
Setelah pada akhir bulan lalu kami menerbitkan serial liputan “Iman di Persimpangan Identitas” tentang pergulatan transpuan Katolik di Maumere, Flores, respons publik datang berlapis-lapis, dan tidak semuanya nyaman untuk dibaca.
Ada yang reflektif, penuh rasa ingin tahu. Tetapi ada pula gelombang komentar yang justru menyerang balik orang-orang yang kami liput — bukan mempertanyakan liputannya, melainkan menghakimi keberadaan mereka.
Mereka disebut orang-orang berdosa, menyimpang, terkena kutukan, bahkan aib. Ayat-ayat Kitab Suci ikut dijadikan amunisi untuk menolak keberadaan mereka.
Sebagian orang menuduh kami merusak moral masyarakat, menormalisasi sesuatu yang mereka anggap salah. Ada yang bertanya, dengan nada curiga: mengapa kami memberi ruang bagi mereka untuk bicara?
Komentar-komentar itu mengalir deras di media sosial, dan sebagian datang langsung ke redaksi kami.
Kami merasa perlu merespons. Bukan untuk meminta izin menulis tentang mereka. Kami merespons karena tudingan semacam ini, jika dibiarkan, bisa merusak sesuatu yang lebih mendasar: pemahaman publik tentang apa itu jurnalisme.
Ini Fakta Sosial
Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya menegaskan posisi editorial Floresa dalam melihat keragaman gender dan orientasi seksual — posisi yang bisa jadi tidak akan Anda setujui. Kami menghormati itu. Tapi kami tetap perlu menyampaikannya terus terang.
Dari bertahun-tahun pengalaman kami menulis tentang kelompok ini, dari setiap perjumpaan dan wawancara yang kami lakukan, kami sampai pada satu keyakinan: ini adalah fakta sosial. Bukan agenda. Bukan kampanye.
Alasannya sederhana. Orang-orang dengan gender dan orientasi seksual beragam ada di mana-mana — di Flores, di keluarga-keluarga kita, di komunitas tempat kita hidup sehari-hari. Bisa jadi, di antara keluarga atau sahabat Anda yang membaca tulisan ini pun ada yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok tersebut.
Mereka ada sebelum kami meliput. Mereka akan tetap ada, seandainya pun kami memilih diam.
Karena itu, liputan kami tidak menciptakan realitas itu. Ia hanya memberi ruang, agar realitas yang sudah ada sejak lama bisa akhirnya mendapat tempat dalam percakapan dan perhatian publik.
Seorang transpuan di Sikka pernah berkata kepada saya, dengan kalimat yang terus terngiang: “Saya tidak pernah bisa menentukan saya dilahirkan seperti ini, dengan gender dan orientasi seksual seperti ini. Sama seperti yang heteroseksual, tentu kita semua tidak bisa memilih mau dilahirkan seperti apa.”
Kalimat itu menegaskan sesuatu yang sering luput dari perdebatan: keberadaan mereka bukan pilihan, melainkan kenyataan yang harus dijalani.
Apakah Anda setuju atau tidak dengan realitas ini — secara teologis, moral, atau personal — adalah wilayah privat yang sepenuhnya menjadi hak masing-masing individu. Kami tidak hendak masuk ke sana.
Tapi fakta bahwa seseorang ada, bahwa ia hidup dengan identitasnya sendiri, dalam komunitas tertentu, menghadapi tantangan tertentu, membawa pergulatan yang jarang mendapat ruang dalam percakapan publik — itu, bagi kami, adalah urusan jurnalisme.
Pergulatan Identitas dan Iman
Transpuan, juga kelompok ragam gender dan seksualitas lainnya, memang jarang mendapat ruang sebagai subjek dalam jurnalisme — tak hanya di level lokal, tetapi juga nasional, bahkan global.
Jika pun diberitakan, mereka kerap ditempatkan sebagai objek: objek belas kasihan, objek penghakiman moral, objek kebijakan, objek kekerasan. Jarang sekali mereka diberi ruang untuk berbicara tentang kehidupan mereka sendiri, dengan otoritas penuh atas cerita mereka sendiri.
Komentar-komentar yang kami terima setelah serial ini terbit adalah ilustrasi paling gamblang dari kesenjangan itu — bukti hidup bahwa ruang bicara bagi mereka memang belum pernah benar-benar terbuka.
Bisa jadi, komentar semacam itu adalah dampak dari pola pemberitaan media selama ini — entah disengaja atau tidak — yang justru menempatkan mereka sebagai kelompok yang seolah sudah semestinya dimarginalkan.
Dalam konteks serial itu, dimensi Katolik bukan sekadar detail pinggiran. Ia adalah bagian sentral dari pergulatan kelompok ragam gender dan seksualitas di Flores — sebagaimana konteks keagamaan lain menjadi sentral bagi mereka yang hidup di daerah dengan identitas keagamaan dominan berbeda, misalnya di wilayah mayoritas Muslim.
Di Flores, Gereja bukan sekadar institusi keagamaan. Ia adalah struktur sosial yang menentukan ritme kehidupan sehari-hari, relasi keluarga, legitimasi sosial, bahkan rasa memiliki seseorang atas kampung halamannya sendiri.
Karena itu, bagi transpuan yang lahir dan besar dalam komunitas ini, pertanyaan tentang identitas nyaris selalu berkelindan dengan pertanyaan tentang iman. Mereka tidak bisa sekadar diminta “silakan keluar dari Gereja” tanpa menanggung konsekuensi sosial yang berat — kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan rumah dalam arti yang paling luas.
Mereka harus menavigasi tegangan itu setiap hari: antara siapa mereka sebenarnya, dan institusi yang membentuk seluruh dunia mereka — hampir selalu tanpa percakapan publik yang jujur untuk menampungnya.
Jurnalisme yang menutup mata terhadap kenyataan ini, bagi kami, tidak melindungi siapa pun. Ia justru memastikan percakapan yang seharusnya terjadi, tidak pernah dimulai.
Berpihak adalah Keniscayaan
Kami meyakini bahwa menulis tentang mereka adalah bagian dari menjalankan peran jurnalisme yang melayani publik.
Publik tentu saja bukan entitas tunggal yang homogen. Dan prioritas kami adalah pada bagian dari publik yang paling sukar mendapatkan ruang dalam percakapan publik itu sendiri.
Transpuan di Flores, dan dalam konteks yang lebih luas, menghadapi diskriminasi dalam layanan kesehatan, hambatan dalam mencari pekerjaan, serta kekerasan dengan tingkat impunitas yang tinggi. Mereka sudah semestinya masuk dalam daftar kelompok yang perlu mendapat tempat dalam peliputan kami.
Karena itu pula, jauh sebelum serial itu, kami sudah berulang kali meliput transpuan. Kami menulis tentang nelayan transpuan di pesisir Flores yang menghadapi dampak krisis iklim. Kami menulis tentang transpuan yang dikriminalisasi karena memperjuangkan warga yang rumah dan lahannya digusur korporasi milik Gereja Katolik. Kami menulis tentang transpuan yang menjadi korban kekerasan aparat.
Dalam setiap liputan itu, kami tidak menyembunyikan posisi kami: berpihak pada suara mereka.
Apakah itu salah? Kami meyakini tidak — meski argumen berikut ini mungkin akan memicu perdebatan tersendiri.
Bagi kami, klaim bahwa jurnalisme yang baik adalah jurnalisme yang tidak berpihak, yang netral, adalah sebuah miskonsepsi. Jurnalisme tidak bisa netral, memperlakukan semua pihak seolah-olah setara, sebab dalam kenyataan, kekuatan sosial dan relasi kuasa tidak selalu setara.
Bupati yang menggusur tanah warga punya akses ke kekuasaan, pengacara, ruang publik, dan kemampuan membentuk narasi sesuka hati. Warga yang digusur tidak punya semua itu. Meliput keduanya “secara berimbang” tanpa mempertimbangkan ketimpangan kekuasaan ini bukanlah netralitas — itu kelalaian.
Hal yang sama berlaku bagi transpuan, yang berada pada posisi paling lemah dalam hampir semua dimensi kehidupan sosial. Menghadap-hadapkan cerita mereka dengan cerita orang-orang yang menstigmatisasi mereka memang terlihat seperti keberimbangan — padahal ia justru mereproduksi ketimpangan yang sudah ada sejak awal.
Soal Normalisasi
Soal tuduhan bahwa kami sedang menormalisasi sesuatu yang dianggap menyimpang, ada satu catatan penting yang perlu digarisbawahi: ada standar ganda yang bekerja diam-diam di balik tuduhan semacam itu.
Tidak ada yang menuduh jurnalis yang meliput koruptor sedang mengampanyekan korupsi. Tidak ada yang menuduh jurnalis yang meliput terdakwa pembunuhan sedang membela pembunuhan. Namun begitu yang diliput adalah kelompok yang telanjur distigmatisasi, standar itu tiba-tiba berubah drastis.
Jika menormalisasi berarti memperlakukan seseorang sebagai manusia yang layak diberitakan secara adil, maka ya — kami melakukannya. Dan kami tidak meminta maaf untuk itu.
Bagi kami, pertanyaan yang lebih mendesak justru ini: selama ini, apa yang sesungguhnya kita normalisasi dengan cara kita berdiam diri?
Di balik tuduhan menormalisasi itu, ada pola pikir yang jauh lebih berbahaya: kecenderungan untuk mempersoalkan individu yang rentan, alih-alih mempertanyakan sistem yang membuat mereka rentan sejak awal.
Ketika kami meliput transpuan, pertanyaan yang lebih sering muncul dari sebagian orang bukan “mengapa mereka menghadapi diskriminasi,” melainkan “mengapa mereka memilih identitas itu.” Pergeseran kecil ini, secara efektif, menghindarkan kita semua dari pertanggungjawaban struktural yang sesungguhnya lebih mendesak untuk dijawab.
Padahal, diskriminasi terhadap mereka terus berulang — dalam akses kesehatan, dalam pekerjaan, dalam perlindungan hukum. Pertanyaan yang semestinya kita ajukan bukanlah soal identitas mereka, melainkan: mengapa kita justru merasa lebih nyaman mempersoalkan individu yang rentan, daripada mempertanyakan sistem yang membuat mereka rentan?
Gereja, Martabat, dan Pilihan Kami
Dalam liputan itu, kami tidak berbicara atas nama Gereja. Namun kami mencatat bahwa Gereja Katolik global, melalui proses sinodal, telah mengakui bahwa minoritas seksual ada di dalam komunitas Gereja dan membutuhkan pendampingan pastoral yang penuh hormat.
Namun ada jarak yang nyata antara pengakuan di tingkat global itu dan praktik pastoral sehari-hari di banyak komunitas lokal. Jarak itulah yang membuat liputan ini perlu ada — untuk menunjukkan, dengan cara yang paling konkret, di mana sesungguhnya jarak itu berada.
Gereja yang mengklaim membela martabat manusia, tetapi menolak melihat penderitaan nyata sebagian umatnya sendiri, sedang berhadapan dengan sebuah kontradiksi. Dan kontradiksi semacam itu hanya bisa diselesaikan dari dalam — bukan dengan menutup mata lebih lama lagi.
Jurnalisme yang jujur adalah salah satu cara untuk memastikan kontradiksi itu tidak bisa terus-menerus diabaikan. Dengan menghadirkan suara-suara yang selama ini dipinggirkan, jurnalisme membantu Gereja, juga masyarakat luas, untuk berhenti sejenak dan bercermin.
Pada akhirnya, kami tidak menulis tentang transpuan untuk mencari persetujuan siapa pun. Kami menulis karena ada kenyataan yang perlu diketahui publik — terlepas dari nyaman atau tidaknya kenyataan itu untuk didengar.
Hak seseorang untuk memiliki keyakinan tidak sama dengan hak untuk menentukan siapa yang layak mendapat liputan.
Fungsi jurnalisme bukan menyenangkan mayoritas. Fungsinya adalah memastikan mereka yang paling sedikit memiliki akses tetap punya tempat dalam percakapan publik.
Selama masih ada bagian dari masyarakat kita yang hidup di pinggiran, kami akan terus hadir di sana — untuk mendengar, dan mengisahkan cerita mereka.
Ryan Dagur adalah editor Floresa.
Editor: Anno Susabun