Oleh: Elisabeth Hendrika Dinan
Kita seringkali terlalu cepat menarik kesimpulan terhadap suatu persoalan sebelum mencoba meneliti lebih dalam apa yang mungkin menjadi akarnya.
Kesimpulan dini juga muncul dalam tragedi memilukan seorang anak SD di Kabupaten Ngada baru-baru ini yang mesti mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.
Banyak orang dengan cepat menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi karena persoalan yang berkaitan dengan kesehatan mental, kegagalan negara atau ketiadaan sistem perlindungan sosial.
Saya tidak menafikan bahwa kesimpulan-kesimpulan itu mungkin ada benarnya dan ikut mempengaruhi keputusan anak Kelas IV SD yang masih berusia 10 tahun itu.
Namun, ada satu hal yang menurut saya masih luput dari perhatian, yaitu soal kondisi ibunya, yang didera kemiskinan berlapis.
Jika kita sungguh ingin mencegah terjadinya tragedi serupa pada waktu mendatang, barangkali pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya tentang apa yang memotivasi korban melakukan tindakan tersebut?
Kita perlu mengali dan mendengarkan lebih dalam: seperti apa kehidupan ibunya?
Dua hal tersebut tentu berkaitan, tapi memberi fokus pada kondisi ibunya akan membawa kita pada pencarian yang lebih dalam tentang kerentanannya yang ikut berdampak pada kondisi keluarga dan hidupnya secara keseluruhan. Hal ini juga penting sebagai cermin untuk melihat realitas perempuan secara umum.
Dalam tulisan ini, saya tidak sedang berbicara sebagai akademisi atau pakar kebijakan, tapi sebagai perempuan sekaligus ibu yang mau melihat kemiskinan perempuan dari sudut pandang yang berbeda.
Kemiskinan di sini bukan semata sebagai angka atau kategori, tetapi sebagai pengalaman hidup perempuan setiap hari, dengan beragam konteks yang melingkupinya.
Kemiskinan Berlapis
Mari kita membayangkan posisi ibu korban yang berusia 47 tahun itu.
Ia mengasuh anak-anaknya sendiri. Laporan hasil asesmen Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan bahwa suaminya merantau ke Kalimantan sekitar sepuluh tahun silam, tanpa memberikan nafkah dan hingga kini keberadaannya tidak diketahui.
Secara sosial ia tetap dianggap “punya suami.” Namun secara ekonomi, ia dituntut mandiri, mengurus lima anaknya.
Ibu ini bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan. Penghasilannya rata-rata sekitar Rp50.000 per hari, namun ia hanya bekerja satu hingga dua hari dalam sepekan.
Itu berarti sebulan rata-rata penghasilannya Rp400.000. Padahal, selain harus mengurusi kebutuhan sehari-hari keluarganya, ia memiliki utang koperasi mingguan sebesar Rp8 juta dengan cicilan Rp130.000 per minggu. Jumlah cicilan itu bahkan lebih tinggi dari pendapatan mingguannya.
Laporan hasil asesmen itu juga mencatat bahwa keluarga ini tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan menempati rumah adat milik bersama satu suku. Kondisi itu pulalah yang membuat korban, yang adalah anak bungsunya, harus dititipkan pada kakek dan neneknya.
Selain beban ekonomi, secara kultural, ibunya memikul beban pengasuhan penuh. Ia berperan sebagai ibu, ayah, pengelola rumah tangga, sekaligus penopang emosi anak-anaknya, yang seringkali tanpa ruang untuk lelah.
Di sini, kemiskinan yang ia alami bukan semata soal ketiadaan uang sepuluh ribu rupiah untuk membeli buku tulis dan pena anaknya. Ini adalah soal kemiskinan waktu, kemiskinan energi, dukungan sosial dan pengakuan.
Sayangnya, ketika seorang anak bermasalah, seringkali yang pertama kali disalahkan adalah ibu. Ketika anak gagal dan mengambil keputusan ekstrem, ibu dianggap kurang mendidik. Posisi perempuan dituntut untuk kuat, sabar dan mengalah dalam banyak situasi.
Padahal, kemiskinan tidak pernah lahir dari satu sebab tunggal. Ia terbentuk dari banyak kondisi yang saling bertaut, saling menguatkan dan pada akhirnya menjebak—terutama ketika yang mengalaminya adalah perempuan.
Dalam konteks ini, kemiskinan perempuan bukan hanya soal ketiadaan penghasilan, melainkan hasil dari struktur sosial yang sejak awal membatasi ruang hidupnya. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan sistem yang sungguh-sungguh berpihak pada kerentanannya.
Negara sering datang dalam bentuk program, tetapi jarang sekali hadir dalam pemahaman atas realitas hidup sehari-hari perempuan.
Keterbatasan Akses
Salah satu tantangan laten bagi perempuan, dengan pola yang lebih parah di daerah-daerah terpencil, adalah keterbatasan akses terhadap kehidupan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, pendidikan yang memadai, layanan kesehatan hingga akses politik dan pengambilan keputusan.
Keterbatasan akses menutup peluang untuk bertumbuh dan berdaya. Perempuan dipaksa bertahan dalam kondisi minimum, sambil tetap dituntut untuk kuat, sabar dan bertanggung jawab atas kehidupan orang lain.
Dalam konteks seorang ibu yang mengasuh anak sendirian, keterbatasan akses ini menjadi berlipat ganda.
Ia harus memastikan dapur tetap berasap, anak tetap sekolah dan rumah tangga tetap berjalan—tanpa jaminan pekerjaan layak, tanpa perlindungan sosial yang memadai dan tanpa ruang suara dalam kebijakan yang menyangkut hidupnya sendiri.
Dalam kasus anak di Ngada itu, keterbatasan akses itu juga tampak dalam upayanya mendapat program-program bantuan pemerintah.
Bertahun-tahun ibu itu tidak bisa mengaksesnya karena masalah data kependudukannya, yang sebetulnya bisa diselesaikan jika negara secara jelas menunjukkan keberpihakan terhadapnya.
Seperti terkonfirmasi dalam laporan hasil asesmen pemerintah, kendati pernah menerima sejumlah bantuan sosial dalam bentuk barang, namun hal itu tidak berkelanjutan karena sebagian terkendala oleh ketidaksinkronan data kependudukan.
Sementara untuk sekolah anak yang bunuh diri itu, ia memang tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sejak Kelas IV. Namun, proses pencairan dananya sempat tertunda, lagi-lagi karena masalah data kependudukan ibunya.
Kita tahu bahwa pemerintah baru buru-buru mencari jalan keluar, membereskan masalah data kependudukannya usai tragedi ini.
Pertanyaannya, berapa banyak keluarga, berapa banyak perempuan yang mengalami kasus serupa dan tidak tertangani hanya karena masalah administratif yang sebetulnya mudah diatasi?
Pengaruh Budaya Patriarki
Kemiskinan perempuan juga tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang mengakar kuat, terutama di daerah seperti Nusa Tenggara Timur. Patriarki menempatkan perempuan tanpa akses kepemilikan atas tanah, tanpa ruang pengambilan keputusan dalam urusan adat dan sering kali berada di posisi paling bawah dalam ruang publik.
Bahkan, atas tubuh dan hidupnya sendiri, perempuan kerap tidak sepenuhnya berdaulat.
Budaya ini secara sistematis menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Ia diharapkan patuh, mengalah dan menerima keadaan sebagai “kodrat”.
Ketika perempuan miskin, itu dianggap wajar. Ketika ia lelah, itu dianggap kelemahan pribadi. Padahal, kondisinya dipengaruhi oleh sistem sosial yang timpang dan tidak adil.
Dalam situasi ini, seorang ibu tidak hanya mengurus anak dan rumah, tetapi juga menanggung beban budaya yang membatasi pilihan-pilihannya.
Perempuan jarang diajak bicara, jarang dilibatkan dan hampir tidak pernah dianggap sebagai subjek pengambil keputusan. Namun, ketika sesuatu yang buruk terjadi pada anak, mereka lagi-lagi menjadi pihak pertama yang disalahkan.
Beban Pengasuhan dan Kerja Reproduktif yang Tak Diakui
Lapisan lain dari kemiskinan perempuan adalah beban pengasuhan dan kerja reproduktif yang nyaris tidak pernah dianggap.
Mengasuh anak, merawat rumah, menjaga kesehatan keluarga, menenangkan emosi anak, memastikan mereka tetap bersekolah dan “baik-baik saja” dianggap sebagai kewajiban alami perempuan, bukan sebagai kerja yang melelahkan dan menuntut energi besar.
Bagi seorang ibu yang ditinggal merantau suaminya, beban ini menjadi sangat berat. Ia harus hadir penuh di rumah, namun sekaligus dituntut untuk mencari nafkah. Waktu dan tenaganya terbelah, tetapi tidak ada sistem yang sungguh-sungguh menopangnya.
Ketika ia gagal memenuhi salah satu peran, ia segera dicap tidak mampu—tanpa pernah dipertanyakan apakah beban yang dipikulnya memang manusiawi.
Kerja pengasuhan ini tidak tercatat dalam statistik kemiskinan, tidak dihitung dalam kebijakan ekonomi dan tidak dilihat sebagai faktor kerentanan.
Padahal, kelelahan kronis, tekanan emosional dan rasa gagal yang terus-menerus adalah bagian dari pengalaman hidup perempuan.
Dalam kondisi seperti ini, anak-anak tumbuh di tengah ibu yang berjuang keras, tetapi juga kehabisan daya.
Stigma Sosial dan Mekanisme Menyalahkan Perempuan
Lapisan berikutnya adalah stigma sosial. Dalam banyak komunitas, perempuan—terutama ibu—menjadi sasaran penilaian moral yang paling keras.
Ketika keluarga miskin, perempuan dianggap tidak cakap mengatur rumah tangga. Ketika anak bermasalah, ibu dianggap lalai. Hampir tidak ada ruang empati untuk memahami tekanan struktural yang mereka alami.
Stigma ini bekerja sebagai mekanisme kekerasan yang halus. Ia tidak memukul, tetapi melumpuhkan. Ia tidak berteriak, tetapi terus-menerus menyalahkan.
Perempuan dipaksa memikul rasa malu, rasa bersalah dan rasa gagal—bahkan atas hal-hal yang berada di luar kendalinya.
Dalam situasi ekstrem, harus disadari bahwa stigma ini dapat memperparah kondisi psikologis perempuan.
Ketika tidak ada ruang aman untuk berbagi, ketika suara perempuan tidak dianggap penting dan ketika penderitaan dipendam dalam sunyi, keputusan-keputusan tragis bisa muncul sebagai jalan keluar terakhir.
Kondisi ini, pada gilirannya, juga bisa berdampak pada anak, termasuk untuk mengambil pilihan-pilihan ekstrem dalam hidup mereka.
Negara dan Institusi Sosial yang Absen
Berhadapan dengan lapisan kemiskinan di atas, negara sering hadir dalam bentuk angka, laporan, dan program. Lembaga keagamaan seperti Gereja Katolik yang dominan di Flores hadir dalam khotbah dan ritus.
Dalam kehidupan sehari-hari perempuan, kehadiran itu sering kali terasa jauh.
Bantuan tidak menjangkau mereka yang paling rentan dan kebijakan tidak dirancang dari pengalaman hidup perempuan.
Padahal, perempuan tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi sistem yang memahami kompleksitas hidupnya: akses kerja yang layak, pengakuan atas kerja pengasuhan, ruang aman untuk bersuara dan perlindungan sosial yang berpihak.
Tanpa itu, kemiskinan akan terus diwariskan—bukan karena perempuan tidak berusaha, tetapi karena sistem tidak pernah sungguh-sungguh mendukung mereka.
Pada akhirnya, membicarakan kemiskinan perempuan berarti membongkar lapisan-lapisan ketidakadilan yang selama ini kita anggap biasa.
Ia bukan semata soal kurangnya uang, melainkan tentang akses yang ditutup, budaya yang menjerat, kerja pengasuhan yang diabaikan, stigma yang melukai dan absennya sistem yang seharusnya melindungi.
Ketika seorang ibu berjuang sendirian mengasuh anak di tengah kemiskinan, ia tidak sedang gagal—kitalah yang gagal menghadirkan keadilan.
Jika tragedi seperti di Ngada terus berulang, itu bukan karena perempuan dan anak-anak kita lemah, melainkan karena kita terlalu lama menolak untuk sungguh-sungguh melihat, mendengar dan berpihak.
Keberpihakan tidak bisa berhenti pada soal empati, tapi mendorong perubahan struktural.
Hal itu mencakup membuka akses yang luas terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pengakuan peran dan distribusi kerja yang adil, termasuk dalam soal pengasuhan, membongkar budaya yang diskriminatif, memastikan negara dan lembaga sosial hadir dengan kebijakan yang berpihak.
Elisabeth Hendrika Dinan adalah Direktur Eksekutif Sunspirit for Justice and Peace
Editor: Ryan Dagur